Oleh : Abdul Razak
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memperteguh semangat gotong royong, serta menumbuhkan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Namun, di tengah semarak menyambut 17 Agustus, ruang digital kembali dihadapkan pada maraknya penyebaran informasi palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan di era digital bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga kebenaran informasi.
Hoaks bukan sekadar informasi yang keliru. Dalam konteks kehidupan berbangsa, disinformasi dapat memicu keresahan, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, hingga mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, menyambut HUT RI ke-81 hendaknya dilakukan dengan mengedepankan fakta, memperkuat literasi digital, serta membangun budaya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada masyarakat luas.
Contoh nyata terlihat dari beredarnya informasi di media sosial yang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberlakukan kembali tilang manual secara menyeluruh disertai kenaikan denda tilang hingga 150 persen. Informasi tersebut bahkan mencatut nama sejumlah tokoh nasional sehingga terkesan meyakinkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Wibowo menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kebijakan penegakan hukum lalu lintas tetap mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun ETLE mobile, sebagai instrumen utama penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, penindakan manual hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran yang kasat mata dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti balap liar, melawan arus, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, maupun aksi berkendara secara ugal-ugalan. Wibowo juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui kanal NTMC Korlantas sehingga tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan.
Ancaman hoaks juga terlihat dari pengungkapan kasus penyebaran informasi palsu mengenai ajakan demonstrasi menjelang HUT Kemerdekaan RI. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial DM yang diduga mengunggah konten tanpa dasar fakta sehingga berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono menjelaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut bermula dari patroli siber rutin yang dilanjutkan dengan analisis digital dan penelusuran jejak elektronik. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa konten yang disebarkan tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi memengaruhi ketertiban masyarakat. Setelah dilakukan koordinasi dengan Polres Ciamis, penyidik berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti digital yang kini digunakan dalam proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Senada dengan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap informasi telah melalui proses verifikasi sebelum disebarluaskan serta mengajak masyarakat segera melaporkan dugaan hoaks kepada aparat kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, upaya menjaga ruang informasi yang sehat juga mendapat penegasan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia memastikan pemerintah tidak pernah melarang media massa menjalankan fungsi jurnalistik sepanjang tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Pers. Menurutnya, media justru memiliki posisi yang sangat penting dalam mempercepat penyampaian informasi yang benar sehingga mampu mempersempit ruang penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.
Meutya juga mengingatkan bahwa menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, produksi konten hoaks cenderung meningkat dengan berbagai modus, mulai dari penggunaan gambar lama di luar konteks, peristiwa yang tidak pernah terjadi, hingga penggabungan kejadian dari negara lain yang seolah-olah berlangsung di Indonesia. Ia menilai penyebaran informasi palsu telah menimbulkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat karena mampu memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan, menimbulkan rasa takut, bahkan mencederai semangat demokrasi dan nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa.
Peran media massa menjadi semakin strategis dalam situasi tersebut. Kehadiran media yang mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akurasi merupakan benteng utama dalam menghadapi derasnya arus disinformasi di ruang digital. Semakin cepat informasi yang benar tersampaikan kepada publik, semakin kecil peluang hoaks berkembang dan memengaruhi opini masyarakat.
Momentum HUT RI ke-81 menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan kedewasaan dalam bermedia digital. Kemerdekaan bukan hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perayaan seremonial, melainkan juga melalui komitmen bersama menjaga ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, dan bebas dari manipulasi.
Pada akhirnya, semangat kemerdekaan akan semakin bermakna apabila seluruh masyarakat menjadikan fakta sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Dengan menolak hoaks serta mengedepankan informasi yang benar, Indonesia tidak hanya merayakan 81 tahun kemerdekaan, tetapi juga memperkuat persatuan nasional dan membangun demokrasi yang sehat menuju masa depan yang lebih maju dan berkeadaban.
)* Analis Kebijakan
