*Jakarta* — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah indikator makro dan perkembangan ekonomi daerah dinilai memberi dasar bagi optimisme terhadap perekonomian Indonesia. Momentum tersebut perlu terus dikonsolidasikan agar pertumbuhan memberikan dampak lebih luas hingga tingkat daerah dan rumah tangga.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi mulai semakin tersebar ke berbagai daerah.
Data BPS menunjukkan jumlah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi sedikitnya 6 persen meningkat dari empat provinsi pada kuartal I-2025 menjadi delapan provinsi pada kuartal I-2026. Perkembangan serupa terlihat pada semester pertama, dari empat provinsi pada semester I-2025 menjadi tujuh provinsi pada semester I-2026.
Penyebaran pertumbuhan tinggi juga terlihat pada tingkat kabupaten dan kota. Jumlah kabupaten/kota yang tumbuh minimal 6 persen bertambah dari 80 daerah pada kuartal I-2024 menjadi 101 daerah pada kuartal I-2025, kemudian mencapai 118 daerah pada kuartal I-2026. Dalam dua tahun, jumlah daerah dengan pertumbuhan sekurang-kurangnya 6 persen meningkat 47,5 persen.
Pada semester I-2025, terdapat 76 kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen. Angkanya meningkat menjadi 99 daerah pada semester I-2026. Selain itu, sebanyak 358 dari total 514 kabupaten/kota, atau hampir 70 persen, mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal I-2026 dibandingkan kuartal I-2024.
“Data ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai semakin tersebar. Semakin banyak daerah mampu tumbuh 6%, bahkan sebagian jauh melampaui angka tersebut,” kata Fithra.
Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Prof. Telisa Falianty menilai optimisme terhadap perekonomian nasional memiliki landasan yang kuat, meski tetap membutuhkan konsolidasi kebijakan.
“Optimisme ekonomi memiliki landasan yang kuat, namun perlu dikonsolidasikan agar program prioritas nasional mampu menciptakan multiplier effect yang lebih nyata di tingkat daerah,” kata Telisa.
Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam agenda pembangunan jangka menengah. Target tersebut didukung postur APBN yang relatif sehat, dengan defisit 0,93 persen terhadap produk domestik bruto dan surplus keseimbangan primer Rp154 triliun per Agustus 2026.
Dari sisi bauran kebijakan, Bank Indonesia turut menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan melalui kebijakan menahan BI-Rate di level 5,75 persen, sembari memberikan stimulus pro-pertumbuhan melalui insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit sektor riil.
Telisa menilai hampir dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan ketangguhan perekonomian Indonesia pada level makro dalam menghadapi guncangan global. Namun, menurut dia, resiliensi sejati tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga pertumbuhan di atas 5 persen, tetapi juga dari terwujudnya keadilan ekonomi pada tingkat mikro.
Karena itu, ia menilai konsistensi dalam memperbaiki tata kelola program prioritas, menekan inefisiensi birokrasi, dan mendorong industrialisasi yang menyerap tenaga kerja formal menjadi kunci agar target pertumbuhan 8 persen dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata, merata, dan berkelanjutan. (*)
