Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global - Kata Papua

Pemerintah Optimis Ketahanan Rupiah Hadapi Tekanan Global

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan komitmen bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar keuangan global.

“Kalau kita lihat dari fundamental ekonomi sebenarnya kita dalam kondisi yang relatif yang oke dibandingkan dengan peer group kita,” kata Destry.

Destry menjelaskan, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari fundamental ekonomi domestik, dinamika pasar global, hingga persepsi investor.

Menurutnya, fluktuasi nilai tukar merupakan bagian dari mekanisme pasar valuta asing, sementara sentimen global turut memberikan pengaruh yang berada di luar kendali otoritas dalam negeri.

BI menempatkan stabilitas nilai tukar sebagai prioritas untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Kondisi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan sektor riil sekaligus membuka kesempatan kerja.

“Fokus di kita itu adalah memang menjaga stabilitas Jadi stabilitas itu adalah pertama yang harus kita jaga. Supaya bisa terkita iklim ekonomi yang kondusif untuk, nantinya bisa ekonomi di sektor riilnya bisa tumbuh dan bisa membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme bahwa rupiah tidak akan menembus level Rp19.000 per dolar AS. Keyakinan tersebut didasarkan pada penilaiannya terhadap kondisi makroekonomi Indonesia yang masih relatif stabil.

“Ya, kita lihat saja, tapi kita lebih optimis (rupiah tidak tembus Rp19 ribu per USD). Nanti kita lihat, kita optimis dengan kondisi makroekonomi,” kata Airlangga.

Erwin menjelaskan bahwa dinamika nilai tukar rupiah turut dipengaruhi perkembangan pasar keuangan global, termasuk ketidakpastian geopolitik, pergerakan harga minyak, dan ekspektasi kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari tantangan yang diantisipasi BI dalam menjaga stabilitas pasar keuangan domestik

Dari dalam negeri, kekhawatiran terhadap potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) serta meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang akhir bulan turut memengaruhi pergerakan rupiah.

“Erwin menjelaskan bahwa pergerakan rupiah secara umum masih sejalan dengan dinamika mata uang negara kawasan. Meskipun secara bulanan rupiah mengalami pelemahan 1,15 persen, ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap didukung cadangan devisa sebesar US$146,3 miliar pada akhir September 2026. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor

Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter untuk menjaga stabilitas rupiah, antara lain melalui transaksi NDF, DNDF, dan spot. BI juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar keuangan dan memperkuat kepercayaan pelaku pasar

“Bank Indonesia terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan korporasi, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya,” kata Erwin.

[w.R]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pelibatan Daerah Memperkuat Akuntabilitas Program MBG

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan dan evaluasi. Langkah ini bertujuan memastikan penyediaan makanan bergizi memenuhi standar keamanan, berjalan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pelibatan daerah juga memungkinkan persoalan operasional ditemukan lebih cepat melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Penguatan tersebut dilakukan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Kebijakan ini memperluas peran gubernur, bupati, dan wali kota dalam mendukung pengawasan program MBG sesuai kewenangan masing-masing. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keterlibatan daerah diperlukan karena penerima manfaat MBG berada langsung di tengah masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tito menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah berpartisipasi aktif melalui koordinasi lintas sektor. Pengawasan diarahkan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan operasional dan menyediakan makanan yang aman serta berkualitas bagi penerima manfaat. Kepala daerah dapat menugaskan Satuan Tugas MBG yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Unsur kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, dan inspektorat dapat berkontribusi sesuai bidang tugasnya. Keterlibatan berbagai unsur diperlukan karena pengelolaan dapur menyangkut aspek yang tidak dapat diperiksa hanya dari satu sisi. Inspeksi dilaksanakan bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan mencakup kesiapan dapur, kualitas makanan, dan kesesuaian menu. Pengawasan juga diharapkan membantu mengurangi pemborosan makanan tanpa mengabaikan standar pelayanan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Temuan lapangan dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan maupun penilaian kelayakan operasional SPPG. Hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri agar tindak lanjut dapat dikoordinasikan dan dipantau. Selain inspeksi dapur, pemerintah daerah diminta mengevaluasi pengalaman penerima manfaat, khususnya di wilayah perkotaan. Angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah dapat menjadi sarana memperoleh masukan mengenai pelaksanaan program. Evaluasi semacam ini penting karena jumlah makanan yang disalurkan belum cukup menggambarkan mutu layanan. Kualitas program juga perlu dinilai dari keamanan pangan, ketepatan distribusi, kesesuaian menu, dan tanggapan penerima manfaat. Dengan menggunakan informasi tersebut secara berkala, pengelola dapat mengetahui aspek pelayanan yang perlu diperbaiki serta mengukur apakah perubahan yang dilakukan memberikan hasil. Kepala BGN Sudaryono menyambut positif penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan MBG. Menurutnya, keterlibatan pemangku kepentingan dapat memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan dapur dinilai berdasarkan standar yang berlaku. Sudaryono juga menekankan pentingnya membuka ruang pengawasan bagi masyarakat. Orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan petugas posyandu dapat menyampaikan masukan mengenai kualitas makanan maupun operasional dapur. Partisipasi tersebut melengkapi pemeriksaan pemerintah karena masyarakat berinteraksi langsung dengan layanan yang diberikan. BGN turut menghadirkan platform Radar MBG sebagai sarana keterbukaan informasi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau informasi mengenai menu makanan, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta kandungan gizi. Akses informasi diharapkan membantu masyarakat memberikan masukan yang lebih terarah dan memperkuat respons pengelola terhadap keluhan. Namun, perluasan pengawasan harus disertai pembagian kewenangan yang jelas. Pemeriksaan yang melibatkan banyak pihak berisiko menghasilkan laporan berulang apabila koordinasi tidak berjalan baik. Karena itu, standar penilaian, alur pelaporan, dan batas waktu tindak lanjut perlu dipahami bersama oleh seluruh unsur pengawas. Dokumentasi hasil inspeksi juga penting untuk menjaga akuntabilitas. Catatan mengenai temuan, rekomendasi, dan langkah perbaikan memungkinkan pemerintah membedakan persoalan sementara dari masalah yang terus berulang. Laporan masyarakat pun perlu diverifikasi secara cermat agar penanganannya adil dan didasarkan pada kondisi sebenarnya. Peran daerah juga relevan untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan setempat. Kondisi akses transportasi, ketersediaan bahan pangan, dan kapasitas penyedia layanan tidak selalu sama antardaerah. Informasi dari pemerintah setempat dapat membantu pengawas memahami kendala tersebut tanpa mengurangi kewajiban memenuhi standar nasional. Pemerintah pusat perlu menjaga keseragaman indikator agar hasil pemeriksaan dapat dibandingkan secara objektif. Dengan demikian, pengawasan daerah bukan pengganti tanggung jawab BGN, melainkan dukungan untuk memperkuat pelaksanaan dan mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan secara tepat. Dengan demikian  keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya inspeksi atau laporan yang terkumpul. Ukuran yang lebih bermakna adalah perbaikan keamanan pangan, konsistensi pelayanan, dan kecepatan penyelesaian masalah. Pemerintah pusat dan daerah perlu menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar keputusan operasional yang terukur. Pelibatan daerah menjadi bagian penting dalam

Pengawasan MBG dari Daerah Memperkuat Perlindungan Kesehatan Anak 

Oleh : Gavin Asadit Pengawasan dari tingkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan anak. Seiring meluasnya pelaksanaan program di berbagai wilayah, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga ketepatan distribusi harus dijaga secara konsisten. Pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, dan Badan Gizi Nasional (BGN) diperlukan agar makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan gizi. BGN telah mendorong penguatan koordinasi pengawasan MBG melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah serta rencana penempatan personel BGN pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memperpendek rentang koordinasi antara pemerintah pusat dan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan bahwa besarnya cakupan program membutuhkan pembagian peran yang jelas agar pengawasan dapat berlangsung lebih dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, personel BGN di daerah diharapkan dapat menjadi mitra koordinasi kepala daerah, mempercepat penanganan keluhan, dan membantu memastikan persoalan operasional segera ditindaklanjuti. BGN juga mendorong daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya. Hingga akhir Oktober, Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Penguatan tersebut diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kebijakan ini mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk terlibat dalam pemeriksaan berkala terhadap dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada indikator kelayakan yang telah disiapkan BGN, sehingga penilaian tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga kondisi nyata fasilitas dan proses pengolahan makanan. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan MBG. Menurutnya, kepala daerah dapat menggerakkan perangkat daerah terkait untuk memeriksa kelayakan SPPG dan menindaklanjuti temuan di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta unsur pengawasan daerah memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari sanitasi hingga kualitas layanan. Pengawasan tersebut menjadi penting karena keamanan makanan ditentukan sejak bahan baku diterima hingga makanan dikonsumsi anak. Kondisi penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, suhu pengolahan, waktu tunggu, dan proses pengiriman dapat memengaruhi kelayakan pangan. Oleh karena itu, inspeksi perlu mencakup seluruh rantai produksi, bukan hanya memeriksa tampilan makanan ketika sudah tiba di sekolah. BGN juga memperkuat penilaian melalui 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Hasil pemeriksaan dikelompokkan ke dalam empat kategori, mulai dari dapur yang layak beroperasi, dapur yang membutuhkan perbaikan ringan, dapur yang harus menghentikan operasional sementara untuk perbaikan besar, hingga fasilitas yang dinyatakan tidak layak dan harus ditutup permanen. Pendekatan bertingkat ini memungkinkan tindakan korektif disesuaikan dengan tingkat risiko dan kekurangan yang ditemukan. Di lingkungan sekolah, pengawasan menjadi lapisan perlindungan berikutnya sebelum makanan dikonsumsi siswa. BGN mendorong adanya petugas penanggung jawab yang memeriksa kondisi makanan saat diterima, termasuk melihat penampilan, mencium aroma, dan menilai kelayakannya sesuai prosedur. Apabila ditemukan indikasi makanan tidak aman, makanan tersebut harus ditahan dan tidak diberikan kepada peserta didik sampai persoalannya ditangani. Sekolah juga perlu memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk melaporkan keterlambatan, perubahan kualitas, atau keluhan setelah makanan dikonsumsi. Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pemerintah mulai mengintegrasikan data kesehatan untuk mengevaluasi dampak MBG terhadap status gizi anak. Data pemantauan pertumbuhan dan penimbangan balita dipadukan dengan penandaan penerima MBG agar perkembangan kondisi kesehatan dapat dianalisis secara lebih terukur. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah juga dapat membantu pemerintah memantau kondisi peserta didik dari waktu ke waktu. Pemanfaatan data tersebut penting agar evaluasi program tidak berhenti pada jumlah porsi yang dibagikan atau banyaknya sekolah yang terlayani. Pemerintah perlu menilai apakah program berkaitan dengan perbaikan status gizi, sekaligus memastikan potensi risiko kesehatan dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat. Hasil pemantauan perlu menjadi dasar untuk memperbaiki komposisi menu, tata kelola dapur, serta mekanisme distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Kunci keberhasilan pengawasan program ini terletak pada transparansi dan kolaborasi bersama masyarakat. Saat sekolah, orang tua, dan pemerintah saling terhubung, setiap laporan dapat direspons dengan cepat dan tepat. Sinergi lintas Lembaga, mulai dari fasilitas kesehatan daerah hingga BGN, menjadi jaminan utama bahwa kesehatan serta keselamatan anak-anak selalu menjadi prioritas tertinggi. MBG hadir bukan hanya untuk menjangkau banyak anak, tetapi untuk memastikan setiap porsi yang disajikan aman, berkualitas, dan berdampak positif. Dengan pengawasan daerah yang aktif dan evaluasi yang terukur, MBG dapat terus berjalan dengan tata kelola yang kuat demi senyum dan masa depan anak-anak Indonesia. )* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan