Oleh: Markus Wend
Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas pemerataan pembangunan hingga ke Papua. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang bertumpu pada masyarakat, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, serta membuka peluang usaha bagi warga di tingkat kampung. Bagi Papua, KDMP tidak sekadar menghadirkan fasilitas ekonomi baru, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi lokal dan memperkuat kemandirian masyarakat.
Papua memiliki kekayaan sumber daya ekonomi yang besar, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan jarak distribusi masih memengaruhi akses pasar masyarakat. Dalam situasi tersebut, kehadiran KDMP berpotensi menjadi penghubung antara produsen lokal dan konsumen, sekaligus memperpendek rantai distribusi barang. Apabila dikelola secara profesional, koperasi dapat membantu memastikan potensi ekonomi kampung menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Koperasi dirancang untuk mendukung distribusi berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, bantuan pangan, pupuk bersubsidi, serta penyerapan hasil pertanian dan perikanan. Koperasi juga berpotensi mendukung pemanfaatan alat dan mesin pertanian secara bersama melalui sistem pengelolaan yang teratur. Dengan fungsi tersebut, KDMP diharapkan menjadi simpul pelayanan ekonomi yang mendekatkan program pemerintah kepada masyarakat sekaligus mendorong kegiatan usaha produktif.
Perkembangan pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memperlihatkan upaya memperkuat infrastruktur ekonomi di tingkat lokal. Enam gerai dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan fisiknya, terdiri atas empat gerai di Nabire dan dua gerai di Mimika. Capaian ini menjadi modal awal untuk mempersiapkan kegiatan koperasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah memastikan kesiapan pengelola, kelengkapan administrasi, ketersediaan pasokan, dan perencanaan usaha agar fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pengembangan KDMP Limau Asri Timur di Kabupaten Mimika juga memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, Samuel Yogi, menekankan bahwa warga perlu menjadi anggota sekaligus pemilik koperasi. Prinsip tersebut penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengembangan usaha. Semakin kuat partisipasi anggota, semakin besar peluang koperasi tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang transparan, produktif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Dari perspektif pembangunan Papua, keterlibatan orang asli Papua (OAP) menjadi bagian penting dalam pengembangan KDMP. Orang asli Papua tidak hanya perlu ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga didorong menjadi pengurus koperasi, manajer usaha, tenaga administrasi, tenaga distribusi, pemasok produk lokal, dan pelaku UMKM. Pelibatan tersebut dapat membuka kesempatan kerja sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonomi secara mandiri. Dengan dukungan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan yang sesuai, KDMP berpotensi menjadi ruang bagi peningkatan keterampilan dan tumbuhnya wirausaha lokal.
Pemerintah juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia untuk menjalankan koperasi. Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa penempatan manajer sedang diproses untuk sekitar 28 ribu koperasi. Data pemerintah pada akhir September 2026 mencatat sebanyak 28.620 calon manajer telah menerima surat keputusan penempatan dari PT Agrinas Pangan Nusantara, dan lebih dari 85 persen dilaporkan telah menyatakan kesediaan ditempatkan. Para manajer dijadwalkan mulai bertugas pada Oktober 2026. Penyiapan pengelola ini diharapkan mendukung profesionalisme, memperkuat administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan koperasi di berbagai daerah.
Di Papua, pengembangan usaha koperasi perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Koperasi di kawasan pertanian dapat membantu menampung dan memasarkan hasil panen, sedangkan koperasi di wilayah pesisir dapat mendukung pemasaran hasil perikanan. Produk UMKM, kerajinan, dan hasil produksi masyarakat juga dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi agar memiliki jangkauan konsumen yang lebih luas. Dengan demikian, perputaran uang dapat semakin berkembang di tingkat kampung dan memberikan peluang ekonomi bagi keluarga, petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal, termasuk orang asli Papua.
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui KDMP. Bagi Papua, program ini menawarkan peluang untuk menghubungkan potensi lokal dengan pasar, memperluas kesempatan kerja bagi orang asli Papua, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta layanan ekonomi. Dengan kolaborasi pemerintah, pengelola koperasi, pelaku usaha, dan masyarakat, KDMP dapat berkembang menjadi penggerak ekonomi kampung yang produktif.
Pada akhirnya, keberhasilan KDMP Papua akan tercermin ketika koperasi mampu tumbuh bersama masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memasarkan produk unggulan daerah, dan memperkuat kemandirian ekonomi kampung. Dukungan pemerintah perlu diiringi tata kelola profesional dan kepemilikan aktif masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata. Dengan pendekatan tersebut, KDMP berpeluang menjadi salah satu fondasi pemerataan pembangunan Papua sekaligus memperkuat arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Ekonomi Kerakyatan Papua
