Oleh : Maulana Fikri
Kedaulatan pangan menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia di tengah perubahan iklim, gejolak ekonomi global, serta perubahan harga komoditas pangan. Pangan tidak hanya berbicara mengenai tersedianya beras, jagung, telur, daging, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya, tetapi juga menyangkut kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri. Pemerintah menempatkan penguatan produksi pangan, perlindungan petani, stabilitas harga, hingga kelancaran distribusi sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan bahwa pangan merupakan persoalan hidup dan keberlangsungan sebuah bangsa.
Kedaulatan pangan pada dasarnya dimulai dari sawah dan lahan pertanian. Ketika petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, ketersediaan air terjamin, benih berkualitas tersedia, serta hasil panen mendapat harga yang layak, maka fondasi pangan nasional menjadi lebih kuat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu benteng untuk melindungi masyarakat dari gejolak global. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat swasembada pangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkokoh kedaulatan bangsa. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa petani tidak hanya ditempatkan sebagai produsen, tetapi sebagai bagian penting dari kekuatan ekonomi dan ketahanan nasional.
Langkah memperkuat petani juga dilakukan melalui berbagai kebijakan dari sisi produksi. Kementerian Pertanian mendorong penyediaan pupuk, pompanisasi, mekanisasi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas lahan. Di sejumlah daerah, percepatan tanam dilakukan untuk menghadapi ancaman kekeringan dan perubahan pola musim. Di Jawa Barat misalnya, luas tambah tanam padi pada Oktober 2025 hingga Mei 2026 mencapai 1,53 juta hektare, sementara produksi beras periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 3,45 juta ton. Plh. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Irham Waroihan menyebut capaian tersebut menunjukkan kinerja pertanian Jawa Barat bergerak positif, namun kerja bersama tetap diperlukan agar swasembada pangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dari sisi cadangan, pemerintah juga berupaya memastikan hasil produksi petani tidak berhenti di tingkat sawah. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog berkomitmen menjaga kedaulatan dan swasembada pangan melalui penguatan cadangan beras pemerintah, penyerapan gabah petani, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional. Peran tersebut menjadi penting karena hasil panen harus memiliki jalur penyerapan yang jelas agar petani mendapatkan kepastian pasar. Pada saat yang sama, cadangan pangan pemerintah dapat digunakan untuk menjaga ketersediaan ketika terjadi gangguan produksi maupun kenaikan permintaan. Dengan demikian, hubungan antara petani, Bulog, pasar, dan masyarakat menjadi bagian dari satu rantai pangan yang tidak dapat dipisahkan
Tantangan berikutnya adalah memastikan pangan yang tersedia dapat sampai ke meja makan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Produksi yang tinggi belum cukup apabila distribusi tersendat atau harga di tingkat konsumen terlalu mahal. Badan Pangan Nasional mencatat sebagian besar kebutuhan komoditas pangan strategis telah dipenuhi dari produksi dalam negeri, sementara penguatan distribusi terus dilakukan agar pasokan dapat bergerak dari daerah surplus menuju daerah yang membutuhkan. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa peningkatan produksi harus diikuti tata kelola distribusi yang kuat. Pemerintah juga memperkuat Gerakan Pangan Murah dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Konsep dari sawah sampai dapur rakyat juga membutuhkan keterlibatan sektor hilir. Petani membutuhkan pasar yang pasti, sementara masyarakat membutuhkan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah menghubungkan produksi petani dan peternak dengan kebutuhan program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Bapanas menyebut kerja sama dengan koperasi dan asosiasi peternak rakyat dilakukan untuk memasok telur dan daging ayam kepada dapur mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pola seperti ini dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produsen sekaligus memperluas manfaat ekonomi program pangan hingga ke tingkat masyarakat.
Kedaulatan pangan juga membutuhkan teknologi dan inovasi agar sektor pertanian mampu menghadapi tantangan masa depan. Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto mengatakan bahwa mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani membutuhkan kolaborasi antara kebijakan, riset, inovasi, industri, dan kebutuhan nyata petani di lapangan. Menurutnya, inovasi harus dimulai dari kebutuhan petani sehingga teknologi yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat. Pendekatan tersebut penting karena persoalan pertanian setiap daerah tidak selalu sama. Kondisi tanah, air, cuaca, jenis komoditas, hingga kemampuan petani dalam menggunakan teknologi membutuhkan solusi yang sesuai dengan kondisi setempat.
Kedaulatan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak beras yang dihasilkan dari sawah. Kedaulatan pangan adalah kemampuan memastikan petani dapat berproduksi dengan sejahtera, hasil panen terserap dengan harga yang layak, cadangan pangan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh pangan yang cukup serta terjangkau. Rantai tersebut harus bergerak bersama mulai dari benih, lahan, pupuk, air, panen, penyimpanan, distribusi, pasar hingga dapur rakyat. Dengan memperkuat seluruh mata rantai tersebut, swasembada pangan tidak berhenti sebagai angka produksi, tetapi menjadi kekuatan nyata yang menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat kemandirian Indonesia menghadapi berbagai tekanan global.
*) Pemerhati sosial
