Kata Papua

Ketahanan Pangan Diperkuat melalui Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi Nasional - Kata Papua

Ketahanan Pangan Diperkuat melalui Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi Nasional

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Ketahanan Pangan Diperkuat melalui Proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi Nasional

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional yang kini menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat swasembada protein hewani, meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat, sekaligus memperluas kapasitas ekspor unggas Indonesia. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pemerintahan Presiden dalam membangun kemandirian pangan nasional berbasis hilirisasi dan penguatan ekonomi rakyat dari desa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 1,5 tahun agar manfaatnya dapat segera dirasakan peternak dan masyarakat luas.

“Kita sudah _groundbreaking._ Kita bangun mulai tahun ini. Mudah-mudahan maksimal dua tahun sudah selesai. Kalau bisa satu tahun setengah,” ujar Amran.

Amran juga menekankan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada ayam dan telur, bahkan mampu menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, Singapura, dan Timor Leste. Menurutnya, hilirisasi menjadi tahapan penting agar industri unggas nasional tidak hanya kuat dari sisi produksi, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar global.

“Program hilirisasi ayam terintegrasi akan memberikan keuntungan langsung bagi peternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Amran.

Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin menghadirkan sistem usaha yang memberikan kepastian bagi peternak, terutama terkait harga bibit ayam atau _Day Old Chick_ (DOC), pakan, hingga pemasaran hasil produksi.

“Kita ingin BUMN masuk untuk menjamin harga DOC, pakan, dan _pullet_ serta terjamin kualitas dan kuantitasnya dengan harga yang membuat peternak bahagia dan untung. Ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Inilah program Presiden RI,” tegasnya.

Senada, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda menilai proyek ayam terintegrasi menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai industri nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa peternak kecil tidak lagi berada di posisi paling rentan dalam sistem usaha perunggasan.

“Peternak rakyat menjadi prioritas dalam pengembangan industri ayam nasional. Mereka harus mendapatkan akses terhadap bibit, pakan, teknologi, dan pasar secara lebih adil,” jelas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa pendekatan terintegrasi akan menciptakan efisiensi produksi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat peternak maupun konsumen. Dengan sistem yang lebih modern dan terhubung, diharapkan mampu menjadi penopang utama kebutuhan protein masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, mengatakan keterlibatan BUMN dalam proyek hilirisasi ayam terintegrasi merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan.

“Hilirisasi ayam terintegrasi menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak,” ucap Maryadi.

Menurutnya, integrasi industri ayam dari hulu hingga hilir akan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang ekspor unggas Indonesia. PT Berdikari juga siap memperkuat kemitraan dengan peternak rakyat melalui penyediaan bibit unggul dan pengembangan fasilitas produksi.

Keberhasilan pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional semakin memperkuat optimisme terhadap masa depan sektor peternakan Indonesia. Melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan peternak rakyat, proyek ayam terintegrasi nasional diyakini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.