Kata Papua

Sekolah Rakyat di Papua Perluas Akses Pendidikan dan Percepat Pengentasan Kemiskinan - Kata Papua

Sekolah Rakyat di Papua Perluas Akses Pendidikan dan Percepat Pengentasan Kemiskinan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Sekolah Rakyat di Papua Perluas Akses Pendidikan dan Percepat Pengentasan Kemiskinan

Jayapura – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan progres positif di Papua sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

 

Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua. Pembangunan tersebut direncanakan berlangsung secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial, John Herman Mampioper, menegaskan bahwa pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

 

“Kami bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata John Herman Mampioper.

 

 

 

 

Menurut John, selain pembangunan gedung baru di empat lokasi prioritas, pemerintah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah yang membutuhkan.

 

 

 

 

Sebelumnya, John juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Dalam sosialisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri menyatakan bahwa sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sosialisasi ini menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap upaya nasional menanggulangi kemiskinan, khususnya di perdesaan,” kata Abdul Rahman Basri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Sekolah Rakyat menyasar peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui konsep pendidikan berasrama, seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari pembelajaran, pembinaan karakter, hingga pemenuhan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan, dipersiapkan secara terpadu guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua, pemerintah berharap semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih berdaya saing sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Tanah Papua.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.