Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kolaborasi Dengan PYCH Binaan BIN, Penyanyi Asal Papua Siap Tampil Di Papua Street Carnival - Kata Papua

Kolaborasi Dengan PYCH Binaan BIN, Penyanyi Asal Papua Siap Tampil Di Papua Street Carnival

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI akan menggelar acara Papua Street Carnival di sekitaran kantor Gubernur Papua pada awal Juli 2023.

Acara Papua Street Carnival ini berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub (PYCH), yang merupakan binaan dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebelum acara utama, telah diadakan audisi bernyanyi yang merupakan bagian dari pra-event Papua Street Carnival. Acara Singing Audition For Papua Street Carnival ini diikuti oleh puluhan penyanyi berbakat asal Papua. Mereka dengan antusias dan semangat tinggi menunjukkan bakat mereka di atas panggung.

Dalam proses audisi yang ketat, hanya tujuh peserta yang berhasil terpilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Para peserta yang terpilih ini akan menerima bimbingan dan pelatihan untuk mempersiapkan penampilan mereka pada acara puncak Papua Street Carnival.

Salah satu peserta yang berhasil lolos dalam audisi adalah Marsanda Imbiri (21). Dia mengungkapkan kebahagiaan dan kebanggaannya atas lolosnya dalam acara ini. Baginya, ikut serta dalam event besar seperti Papua Street Carnival adalah suatu kehormatan yang luar biasa.

“Rasa senang, gugup, rasa tra (tidak) sangka bisa ikut audisi sebesar ini. Saya senang, bangga sama dan bersyukur,” ujar Marsanda di studio musik gedung PYCH, Senin (3/7/2023).

Marsanda yang memiliki bakat dan suara yang mengesankan, siap untuk tampil di panggung utama Papua Street Carnival.

Ia bersemangat untuk memperlihatkan penampilan terbaiknya dan berbagi bakatnya dengan penonton yang hadir dalam acara tersebut.

“Harapan saya kedepan biar bisa maju terus untuk menjadi kebanggannya Papua. (Saya) pengen sekali (jadi penyanyi),” ucap mahasiswi semester tiga tersebut.

Kebanggan karena telah lolos juga dirasakan oleh Ino kyeukyeu (25). Menurutnya, ajang besar Papua Street Carnival ini merupakan acara untuk menunjukkan bakat yang dimiliki anak Papua.

“Ini sangat luar biasa diadakan audisi dalam rangka papua street carnival. Ini adalah sebuah ajang yang akan menunjukkan baka-bakat anak Papua,” kata Ino.

Ino mengaku sangat senang dan mengakui persaingan dalam audisi sangat ketat karena anak Papua memiliki bakat yang luar biasa.

“Harapan saya acara ini akan terus ada, dan akan ada lagi event-event besar yang menunjukkan bakat asli anak Papua,” tegasnya.

Dengan kehadiran Marsanda, Ino, dan para peserta lain yang terpilih, Papua Street Carnival akan semakin meriah dan memukau. Acara ini diharapkan dapat menjadi panggung bagi para bakat Papua untuk bersinar dan memberikan kontribusi positif dalam memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata Papua kepada dunia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno direncanakan akan hadir di acara tersebut.

Acara Papua Street Carnival ini melibatkan ribuan pelaku ekonomi kreatif, ribuan pengisi acara, ratusan parade busana, ratusan pameran UMKM kreatif, ratusan perahu hias hingga karnaval. Mereka akan menampilkan beragam karya dan warisan budaya Papua yang kaya, indah, dan unik.

Acara Papua Street Carnival ini diharapkan akan membuka peluang investasi di bidang ekonomi kreatif, memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi ajang promosi yang efektif untuk sektor pariwisata Papua kepada dunia.

Seluruh elemen acara ini dirancang untuk mencerminkan kekayaan budaya dan warisan tradisional Papua, sehingga para peserta dan penonton dapat merasakan keunikan dan keindahan Papua.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan