Oleh: Mikki Hanindya Paramitya
Di berbagai negara, reformasi penyaluran bantuan sosial hampir selalu diarahkan pada satu tujuan utama, yakni mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas distribusi. Indonesia kini sedang bergerak ke arah yang sama melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan, termasuk kekhawatiran mengenai potensi nepotisme maupun politisasi bantuan sosial.
Selama bertahun-tahun, salah satu persoalan distribusi bantuan sosial di Indonesia bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan panjangnya rantai distribusi. Semakin banyak simpul distribusi, semakin besar biaya transaksi, semakin sulit pengawasan, dan semakin tinggi potensi keterlambatan maupun ketidaktepatan sasaran. Penyederhanaan rantai layanan merupakan strategi yang lazim dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat transparansi.
Di sinilah pemerintah mencoba menempatkan KDKMP sebagai infrastruktur pelayanan publik di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden untuk memperkuat posisi KDKMP sebagai titik distribusi berbagai layanan pemerintah, termasuk bantuan sosial, pupuk, LPG, hingga kredit usaha. Dengan demikian, koperasi tidak diposisikan sebagai “pemilik” bantuan sosial, melainkan sebagai simpul distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Konsep tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang asing dalam administrasi publik modern. Banyak negara menggunakan lembaga lokal sebagai last-mile delivery institution, yaitu institusi yang bertugas memastikan pelayanan publik benar-benar sampai kepada penerima manfaat hingga tingkat komunitas. Keberadaan lembaga lokal justru dimaksudkan untuk mengurangi hambatan geografis sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.
Apalagi Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Tidak semua desa memiliki akses mudah menuju kantor pos, gudang Bulog, atau pusat distribusi pemerintah. Dalam kondisi demikian, memanfaatkan infrastruktur koperasi yang berada di desa merupakan pendekatan yang relatif rasional. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, bahkan menjelaskan bahwa koperasi hanya akan digunakan sebagai titik distribusi apabila memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, gudang yang layak, serta lokasi yang dekat dengan masyarakat penerima bantuan. Artinya, penggunaan KDKMP dilakukan berdasarkan kesiapan operasional, bukan semata-mata penunjukan administratif.
Kebijakan ini juga ditopang oleh penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penerima bantuan. Dengan sistem tersebut, koperasi tidak menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Penetapan penerima tetap berasal dari basis data nasional yang telah diverifikasi pemerintah. Posisi koperasi hanyalah sebagai penyelenggara distribusi di lapangan.
Inilah perbedaan mendasar yang sering kali luput dalam perdebatan publik. Nepotisme terjadi ketika kewenangan menentukan penerima manfaat berada pada pihak yang memiliki kepentingan tertentu tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam desain KDKMP, kewenangan tersebut tetap berada pada sistem data nasional, sedangkan koperasi menjalankan fungsi logistik dan pelayanan.
Aspek tata kelola tetap menjadi faktor yang paling menentukan. Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meneguhkan keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kejelasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Menurutnya, mekanisme penyaluran menjamin bantuan diterima secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif agar perubahan mekanisme tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Fokus utama bukanlah memperdebatkan apakah koperasi layak atau tidak, melainkan bagaimana memastikan tata kelolanya memenuhi prinsip good governance. Dalam ilmu kebijakan publik, keberhasilan reformasi pelayanan publik selalu bergantung pada tiga hal: kejelasan regulasi, sistem pengawasan, dan akuntabilitas pelaksana. Komitmen pemerintah sendiri menunjukkan arah tersebut. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan bahwa forum publik terus ada untuk menyerap aspirasi masyarakat, usulan, maupun kritik yang bersifat konstruktif. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa penyempurnaan kebijakan dilakukan melalui proses dialog, bukan secara sepihak. Lebih jauh lagi, pemerintah juga memandang koperasi sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Selain menjadi titik distribusi bantuan sosial, koperasi dirancang menjadi offtaker hasil pertanian, pusat layanan kredit, hingga penggerak aktivitas ekonomi lokal. Dengan kata lain, bantuan sosial tidak berhenti sebagai instrumen konsumsi, tetapi diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi desa secara lebih luas.
Karena itu, narasi bahwa penyaluran bantuan melalui koperasi identik dengan nepotisme tampaknya merupakan penyederhanaan terhadap sebuah desain kebijakan yang jauh lebih kompleks. Risiko penyimpangan tentu selalu ada dalam setiap program publik, baik menggunakan koperasi, kantor pos, maupun mekanisme distribusi lainnya. Yang membedakan adalah seberapa kuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang dibangun.
Keberhasilan KDKMP tidak akan ditentukan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, melainkan oleh kualitas tata kelola yang mampu diwujudkan. Regulasi yang jelas, data penerima tetap berbasis sistem nasional, pengawasan dilakukan secara ketat, dan masyarakat diberi ruang untuk mengawasi pelaksanaannya. Koperasi justru berpotensi menjadi instrumen yang memperkuat pelayanan publik, bukan membuka ruang nepotisme.
Reformasi pelayanan publik memang selalu memerlukan keberanian untuk mencoba pendekatan baru. Yang terpenting bukan menolak inovasi karena kekhawatiran semata, melainkan memastikan setiap inovasi dibangun di atas fondasi tata kelola yang transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks itulah, penguatan peran KDKMP lebih tepat dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial agar semakin dekat, semakin cepat, dan semakin akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.
*) Pemerhati Kebijakan Publik
