Lompat ke konten utama

Kata Papua

Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Penyalur Subsidi yang Lebih Teratur - Kata Papua

Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Penyalur Subsidi yang Lebih Teratur

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran distribusi barang bersubsidi untuk memperpendek rantai pasok dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Melalui penguatan tata kelola dan koordinasi lintas lembaga, koperasi diarahkan menjadi simpul distribusi yang lebih teratur, transparan, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan distribusi subsidi melalui koperasi desa. Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, ia menyampaikan bahwa koperasi akan menjadi jalur penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat.

“Saya ambil keputusan semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus!” tegas Prabowo.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan regulasi tersebut menjadi landasan percepatan operasional koperasi sekaligus penguatan distribusi barang bersubsidi.

“Perpres ini juga menjadi dasar bagi kita semua untuk mempercepat penyiapan dan pengoperasian KDKMP secara tertib dan terkoordinasi,” kata Dudung.

Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan penyaluran beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, MinyaKita, dan kebutuhan pokok lainnya melalui jaringan koperasi. Kesiapan pasokan, pergudangan, modal kerja, serta sistem transaksi dan pengawasan menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh barang dengan harga sesuai ketentuan dan ketersediaan stok terjaga.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Merah Putih dipersiapkan sebagai mitra penyalur resmi kebutuhan pokok, termasuk melalui kerja sama dengan Bulog dan Pertamina. Peran tersebut juga diarahkan untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi lokal dan memperkuat perputaran transaksi di desa.

“Dengan memprioritaskan perdagangan produk lokal, perputaran uang akan tetap berada di tingkat desa,” Kata Ferry.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Koperasi juga akan mendukung penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, LPG 3 kilogram, dan pupuk bersubsidi.

“Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah akan memperluas penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, LPG 3 kilogram, dan pupuk bersubsidi agar lebih mudah dijangkau masyarakat” Kata Zulkifli.

Dengan penguatan regulasi, kesiapan pengelola, dan koordinasi pasokan, Koperasi Merah Putih diarahkan menjadi penghubung distribusi yang semakin dekat dengan masyarakat. Langkah ini memperkuat upaya pemerintah menghadirkan subsidi yang lebih tertib, tepat sasaran, serta mendukung kemandirian ekonomi desa. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Dari Rafale hingga Kapal Induk, Mengapresiasi Modernisasi Pertahanan Era Presiden Prabowo

Oleh: Giana Sulistya Modernisasi pertahanan Indonesia semakin memperlihatkan hasil pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penerimaan kendaraan tempur amfibi AAV M-35, kedatangan pesawat tempur Rafale, hingga bergabungnya kapal induk pertama Republik Indonesia menjadi perkembangan penting dalam penguatan TNI. Pada saat yang sama, pembangunan kapal selam Scorpène di dalam negeri membuka peluang memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus penguasaan teknologi nasional. Rangkaian tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan pertahanan. Sejumlah pengadaan yang dimulai ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan kini memasuki tahap penerimaan dan pengoperasian. Sementara itu, pembangunan alutsista bersama mitra internasional memberi kesempatan bagi industri Indonesia untuk meningkatkan kemampuan produksi, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu perkembangan terbaru berlangsung di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan 12 kendaraan tempur amfibi AAV M-35 kepada jajaran TNI. Kendaraan varian AAV-7A1 RAM/RS asal Amerika Serikat tersebut memperkuat kemampuan Korps Marinir bergerak dari laut menuju pantai dan melanjutkan operasi di daratan. Bagi negara kepulauan, kemampuan tersebut memiliki arti strategis. Mobilitas pasukan dari kapal menuju daratan merupakan bagian penting dalam operasi amfibi. Kehadiran kendaraan yang dapat beroperasi di kedua medan itu memperluas kemampuan Marinir menjalankan tugas pertahanan wilayah. Penguatan maritim juga ditandai oleh peresmian KRI Sriwijaya-100 sebagai kapal induk pertama Republik Indonesia. Kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berdinas di Angkatan Laut Italia itu resmi masuk jajaran TNI AL pada 24 September 2026. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin peresmiannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kehadiran kapal induk pertama merupakan tonggak penting dalam perjalanan pertahanan Indonesia. Menurut penjelasan Panglima TNI yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan, KRI Sriwijaya-100 dapat menjalankan peran sebagai pusat komando operasi laut, sarana diplomasi pertahanan, serta pendukung bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, pemanfaatannya memiliki cakupan yang luas dalam mendukung kepentingan nasional. Nilai strategisnya perlu diwujudkan melalui kesiapan awak, pemeliharaan, dukungan logistik, dan latihan bersama unsur armada lainnya. Bagi Indonesia yang wilayahnya tersebar di ribuan pulau, kemampuan mengoordinasikan operasi dari laut dapat menjadi modal penting, termasuk ketika negara harus menjangkau daerah terdampak bencana. Di bawah permukaan laut, penguatan pertahanan berjalan melalui program dua kapal selam Scorpène Evolved yang dibangun oleh PT PAL Indonesia bersama Naval Group dari Prancis. Program tersebut mencakup pembangunan di galangan Indonesia dan alih teknologi. Konfigurasinya menggunakan baterai litium-ion sebagai bagian dari sistem energi kapal selam. Pembangunan fisik kapal selam pertama telah dimulai melalui pemotongan baja perdana di PT PAL, Surabaya, pada 7 Agustus 2026. Tahap ini menandai kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menegaskan bahwa Scorpène masih berada dalam proses pembangunan sebelum nantinya memperkuat armada TNI AL. Di sinilah program Scorpène memiliki nilai lebih bagi Indonesia. Modernisasi pertahanan dapat berjalan bersama peningkatan kemampuan industri nasional. Keterlibatan tenaga ahli Indonesia dalam pembangunan kapal selam memberi ruang untuk memperdalam keterampilan teknik, memahami sistem yang kompleks, dan memperkuat kemampuan pemeliharaan jangka panjang. Alih teknologi tentu membutuhkan proses yang berkelanjutan. Karena itu, kerja sama tersebut patut diapresiasi sebagai kesempatan membangun kompetensi nasional. Semakin kuat kemampuan industri dalam negeri mendukung kebutuhan TNI, semakin besar pula ruang Indonesia untuk menjaga kesiapan pertahanannya. Pada matra udara, kesinambungan kebijakan terlihat melalui pengadaan 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Pengadaan itu terbagi dalam tiga tahap, yakni enam pesawat, kemudian masing-masing 18 pesawat. Tahap-tahap tersebut efektif pada September 2022, Agustus 2023, dan Januari 2024, ketika Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Hingga September 2026, TNI AU telah menerima enam Rafale. Tiga pesawat pertama tiba pada awal tahun, disusul tiga berikutnya pada Mei 2026. Pesawat tersebut memperkuat Skadron Udara 12 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi menyatakan tambahan 18 pesawat akan datang mulai 2027 secara bertahap, dengan pengiriman diperkirakan berlanjut hingga 2029. Kedatangan Rafale memperlihatkan bagaimana keputusan pengadaan jangka panjang mulai menghasilkan penguatan kemampuan TNI. Tedi juga menjelaskan bahwa fasilitas pengoperasian dan perawatan telah disiapkan. Dukungan tersebut penting karena pesawat tempur memerlukan pilot, teknisi, persenjataan, dan sistem pemeliharaan yang bekerja sebagai satu kesatuan. AAV M-35, KRI Sriwijaya-100, Scorpène, dan Rafale mempunyai fungsi serta tahap kesiapan yang berbeda. Namun, seluruhnya memperlihatkan arah pembangunan pertahanan yang semakin luas: penguatan operasi amfibi, kemampuan armada laut, pembangunan kekuatan bawah laut, dan pertahanan udara. Tantangan berikutnya ialah menghubungkan kemampuan tersebut melalui doktrin, latihan, komunikasi, dan dukungan logistik yang terintegrasi. Kekuatan setiap matra akan memberi hasil lebih besar ketika dapat digunakan dalam operasi gabungan. Karena itu, peningkatan profesionalisme prajurit dan kemampuan pemeliharaan perlu terus berjalan bersama penerimaan alutsista. Apresiasi terhadap modernisasi pertahanan di era Presiden Prabowo memiliki dasar pada kesinambungan program dan kemajuan pelaksanaannya. Kehadiran kapal induk pertama, penerimaan Rafale dan AAV M-35, serta pembangunan Scorpène menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Penguatan tersebut merupakan investasi jangka