Lompat ke konten utama

Kata Papua

KTT G20 Dorong Peningkatan Peran Perempuan Papua - Kata Papua

KTT G20 Dorong Peningkatan Peran Perempuan Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

KTT G20 Dorong Peningkatan Peran Perempuan Papua
Oleh :Rebecca Marian )*
Forum G20 akan diselenggarakan di Indonesia dan ada banyak keuntungan yang didapat, tak hanya di bidang ekonomi tetapi juga pemberdayaan perempuan, termasuk di Papua. Dengan adanya peningkatan peran perempuan di Papua, maka diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan meningkat.
Indonesia menjadi presidensi G20 dan berarti menjadi panitia pada tahun 2022. Keunikan dari Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) adalah ada beberapa forum yang menyertai, yakni sherpa meeting dan W20. Khusus untuk W20 maka lebih fokus ke wanita karena yang menjadi pembicara adalah ibu-ibu negara dari anggota Women of Twenty (W20.)
Presiden Jokowi menyatakan bahwa KTT G20 memiliki aksi nyata untuk membantu UMKM dan perempuan. Pemerintah Indonesia telah menyalurkan kredit usaha rakyat sebesar 17,8 miliar dollar dan diterima oleh 1,2 juta pengusaha perempuan di Indonesia. Selain itu ada juga program ‘membina ekonomi keluarga sejahtera’ dengan skema permodalan khusus.
Pengusaha UMKM perempuan diperhatikan oleh pemerintah karena mereka adalah tiang keluarga. Ketika seorang perempuan jadi pebisnis maka keuntungannya tidak dimakan sendiri, tetapi sebagian diberikan untuk keluarganya. Perempuan Indonesia terbukti bisa menjadi pengusaha tangguh dan berusaha menghidupi anak-anaknya, dengan rezeki yang halal.
Perempuan juga menjadi bahasan dalam KTT G20 karena memiliki andil penting dalam kemajuan. Apalagi di saat pendemi, ketika laki-laki sebagai kepala keluarga banyak yang harus di-PHK oleh perusahaan. Perempuan tidak hanya menangis pilu tetapi mengambil alih tanggung jawab dan berjuang keras.
Selain KTT G20 juga ada W20 alias women 20 dan forum ini diselenggarakan di Papua Barat. Menurut co-chairwoman Dian Siswarini, pemberdayaan perempuan amat penting dalam mengatasi dampak corona. Memang tema global G20 adalah ‘recover together, recover stronger’, yang berarti semua pihak bekerja sama untuk recovery dan bangkit dari hantaman pandemi, termasuk perempuan.
Dian melanjutkan, pemulihan ekonomi dalam pemulihan dampak pandemi harus dengan penyetaraan hak-hak perempuan, terutama dalam inklusi digital, inklusi keuangan, ketenagakerjaan, dan akses kesehatan. Dalam artian, forum W20 bisa memicu kesetaraan perempuan terhadap laki-laki dan memperjuangkan agar wanita tidak sekadar jadi pendamping, tetapi juga diberi kesempatan untuk maju.
Forum W20 sengaja diadakan di Papua karena daerah ini memiliki potensi, baik pariwisata maupun kekayaan alam. Ketika para ibu negara yang menjadi pembicara melihat eksotisme Papua maka mereka menyadari betapa besar potensi di Bumi Cendrawasih. Dengan begitu maka bisa mengawali kerja sama perdagangan antara Indonesia dan negara tersebut.
Saat ada W20 maka pemberdayaan perempuan di Papua akan makin ditingkatkan, pertama dengan pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Negara-negara W20 akan melihat banyaknya perempuan Papua yang cerdas. Bisa jadi mereka akan memberi beasiswa khusus bagi murid perempuan agar bisa bersekolah ke jenjang yang jauh lebih tinggi.
Selain itu, kerja sama ekonomi juga akan menaikkan pemberdayaan perempuan, karena petani asli Papua akan menjual hasi buminya sampai ke luar negeri (ke negara peserta W20). Para mama alias istri mereka menjadi manajer keuangan dan mengatur bagaimana pengaturan mata uang (karena biasanya menggunakan dollar), cashflow usaha, dll. Sehingga perempuan bisa menunjukkan bahwa punya potensi.
Forum KTT G20 dan W20 memberi banyak sekali keuntungan bagi Indonesia, tak hanya di bidang pariwisata dan ekonomi, tetapi juga di bidang pemberdayaan perempuan. Seorang perempuan tak hanya menjadi konco wingking alias teman di belakang sang suami, melainkan dianggap sejajar dengan laki-laki karena memiliki potensi besar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Papua

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata