Oleh: Dhita Karuniawati
Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa waktu terakhir telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari menyebabkan sungai meluap, permukiman terendam, serta berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk sarana layanan kesehatan. Puskesmas, rumah sakit, hingga pos pelayanan kesehatan di tingkat desa sempat lumpuh akibat genangan air, rusaknya peralatan medis, serta keterbatasan akses transportasi. Namun seiring dengan surutnya banjir dan membaiknya kondisi lapangan, layanan kesehatan pascabencana kini mulai kembali beroperasi secara bertahap.
Upaya pemulihan layanan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui perbaikan sarana prasarana, tetapi juga penguatan layanan promotif dan preventif. Di banyak daerah terdampak banjir, tenaga kesehatan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan keliling, imunisasi lanjutan bagi balita, serta edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya kejadian luar biasa (KLB) penyakit pascabencana, terutama di lingkungan pengungsian yang padat dan memiliki keterbatasan sanitasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah kembali beroperasi 100 persen.
Tito mengatakan pencapaian tersebut adalah hasil percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda).
Berdasarkan data Satgas, dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, sebelumnya terdapat 9 RSUD yang sempat berhenti beroperasi, terdiri atas 8 RSUD di Aceh dan 1 RSUD di Sumatra Utara. Saat ini, seluruh RSUD tersebut telah kembali beroperasi normal.
Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebelumnya 152 puskesmas tidak beroperasi. Saat ini, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal, sedangkan 2 puskesmas masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Koordinator Krisis Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, mengatakan bahwa prioritas utama saat bencana adalah memastikan rumah sakit kembali berfungsi.
Pemulihan layanan kesehatan dilakukan secara bertahap dan terencana. Rumah sakit menjadi prioritas utama, diikuti oleh puskesmas dan fasilitas kesehatan dasar lainnya. Dari 87 rumah sakit yang terdampak bencana, sembilan sempat berhenti beroperasi, namun dalam dua pekan pertama, semuanya berhasil diaktifkan kembali. Layanan krusial seperti hemodialisis menjadi perhatian khusus karena menyangkut pasien dengan ketergantungan tinggi pada alat dan jadwal terapi yang ketat.
Tahap kedua pemulihan menyasar layanan kesehatan primer. Sebanyak 867 puskesmas terdampak bencana, dengan 152 di antaranya sempat lumpuh total. Per 1 Januari 2026, hampir seluruh puskesmas telah kembali beroperasi. Dua puskesmas di Aceh Timur dan Aceh Tenggara yang mengalami kerusakan berat akan dibangun ulang menggunakan konsep bangunan modular yang dirancang untuk digunakan hingga lima tahun sambil menunggu pembangunan permanen.
Tahap ketiga melibatkan pemulihan fasilitas pendukung, termasuk perbaikan sarana dan prasarana penunjang layanan seperti komputer, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Fokus utama adalah mengembalikan fungsi dasar pelayanan kesehatan agar masyarakat kembali mendapatkan layanan yang lengkap dan aman. Emergency Medical Team (EMT) yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan diterjunkan sejak hari pertama bencana untuk memastikan layanan tetap berjalan di wilayah terdampak.
Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, serta tenaga medis di wilayah terdampak. Distribusi logistik kesehatan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis dan tingkat kebutuhan masyarakat. Selain itu, dilakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit. Kesiapsiagaan tenaga kesehatan juga ditingkatkan melalui sistem piket dan penugasan khusus di daerah rawan bencana.
Peran masyarakat dan relawan turut menjadi bagian penting dalam pemulihan layanan kesehatan. Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, melaporkan kondisi kesehatan anggota keluarga, serta mengikuti anjuran tenaga medis sangat membantu mempercepat proses pemulihan. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat menjadi kunci agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal pascabencana.
Pengalaman banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan terhadap bencana. Penguatan fasilitas kesehatan yang tahan bencana, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta perencanaan kontinjensi yang matang menjadi kebutuhan mendesak. Dengan langkah-langkah tersebut, layanan kesehatan diharapkan tidak hanya mampu pulih dengan cepat pascabencana, tetapi juga tetap berfungsi secara berkelanjutan di tengah ancaman bencana yang berulang.
Kembalinya operasional layanan kesehatan pascabencana memberikan harapan bagi masyarakat terdampak untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan secara lebih baik. Dengan dukungan semua pihak, pemulihan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak banjir diharapkan dapat berjalan menyeluruh, berkelanjutan, dan menjadi fondasi penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
