Lompat ke konten utama

Kata Papua

Gerakan Pasar Murah Jadi Andalan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan Nasional - Kata Papua

Gerakan Pasar Murah Jadi Andalan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan Nasional

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Surabaya – Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok nasional menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri melalui Gerakan Pasar Murah yang digelar secara masif di berbagai daerah. Program ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga di tengah potensi lonjakan permintaan saat hari besar keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah bahkan mendorong agar harga pangan tidak hanya terkendali, tetapi juga dapat ditekan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Bapak Presiden selalu menekankan agar harga-harga menjelang hari raya tidak boleh naik. Bahkan beliau ingin harga-harga turun. Alhamdulillah, pada Natal dan Tahun Baru serta Lebaran tahun lalu, harga bisa kita kendalikan,” ujar Zulkifli Hasan.

Menghadapi puasa dan Lebaran tahun ini, pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman. Selain pengamanan pasokan, pasar murah digencarkan sebagai langkah konkret menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Sekarang yang paling penting stok cukup dan harga terkendali. Tidak boleh naik. Karena itu kita lakukan pasar murah, misalnya beras diskon 10 persen, telur diskon 10 persen,” jelasnya.

Menurut Zulkifli Hasan, pasar murah bersifat antisipatif dan berkelanjutan, dilaksanakan setiap hari di sejumlah wilayah untuk meredam gejolak harga akibat peningkatan permintaan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mengambil peran strategis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung menggelar pasar murah keenam sejak awal 2026 sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.

“Awal tahun ini kita langsung bergerak. Pasar murah adalah bagian dari ikhtiar Pemprov Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, agar masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau,” tegas Khofifah.

Ia menilai pasar murah efektif karena menghadirkan harga pembanding di bawah harga pasar, tanpa mengganggu ekosistem pasar tradisional. “Kita tempatkan pasar murah ini di titik-titik yang tidak berdekatan dengan pasar tradisional, supaya tidak mengganggu ekosistem pasar yang sudah ada,” jelasnya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho memastikan stok pangan di wilayahnya berada pada posisi sangat aman.

“Kami sangat siap. Stok 796 ribu ton itu cukup untuk 14 bulan ke depan,” ungkapnya. Bulog Jatim juga aktif menyerap hasil panen petani dan bersinergi dengan Satgas Pangan untuk pemantauan harian, guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Bulog, Gerakan Pasar Murah diharapkan menjadi benteng utama menjaga stabilitas harga pangan nasional. (

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat