Lima Program Unggulan Stafsus Presiden Asal Papua Billy Mambrasar

Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar memperkenalkan 5 Program Utama percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, yang akan digerakkan oleh anak-anak muda orang asli Papua (OAP), dalam sebuah acara seminar paduan (Hybrid) antara daring dan luring, yang bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Selatan (29/04/2021).

5 program ini sebagai bagian dari Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua, khususnya dalam kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

adir dalam acara tersebut: Menteri PPN / Kepala Bappenas: Suharso Manoarfa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat: Muhammad Lakotani, secara fisik di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, dan ikut memberikan sambutan secara virtual: Menteri Pertanian, Yasin Limpo, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Uno.

Acara tersebut diikuti oleh kurang lebih 9,200 orang secara daring, melalui kanal youtube Kompas TV secara Langsung, dan dihadiri oleh 250 peserta secara daring melalui aplikasi zoom. Sementara itu, tamu undangan dari Lintas Kementerian dan Lembaga yang hadir di tempat acara adalah kurang lebih sekitar 50 orang, yang telah mengikuti protokol kesehatan ketat, dengan mengikuti tes Antigen sebelum memasuki ruangan.

“Komitmen Pak Jokowi untuk memajukan Papua, untuk memajukan orang Papua, tidak berubah. Oleh sebab itu, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dimana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut. Beliau berkomitmen penuh untuk itu”, Jelas Billy dalam rilis yang diberikan.

Webinar yang bertajuk: “Untukmu Indonesiaku – Membangun Indonesia dari Timur” ini merupakan inisiasi program dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI) yang bekerjasama dengan Sekretariat Nasional SDG’s Indonesia dan PT Delegasi Konsultan Indonesia.

Billy menamakan 5 Program Percepatan pembangunan tersebut sebagai: “BAPER”, atau adalah singkatan dari: Bawa Perubahan.  Program pertama, yakni menciptakan wirausahawan muda Papua, melalui pembangunan Papua Youth Creativy Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI).  Program ini, dipantau langsung oleh Presiden RI, diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua, dalam sektor UMKM, start up, atau bahkan industri kreatif.

Program Kedua, adalah program dari Kementerian Pertanian, untuk menciptakan 100.000 Petani Milenial yang sedang berjalan di 10 Provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Program ini diharapkan akan menghasilkan 20,000 Petani di 2 Provinsi Paling Timur Indonesia ini, dan 80,000 petani di 8 Provinsi yang lain. Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Program Ketiga, yakni meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP), yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Mereka kemudian akan di berikan pelatihan secara berkelanjutan, dan dihubungkan dengan kesempatan kerja  di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan. MTP ini akan di kelola langsung di bahwa supervisi Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah.

Program keempat, adalah program pembangunan pusat-pusat pembelajaran non-formal untuk memberikan akses pendidikan guna memperoleh keahlian untuk dapat bertahan hidup, sesuai dengan konteks lokal di wilayah Papua dan Papua Barat. Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai entitas pengampunya.

Program kelima, yakni meluncurkan sebuah aplikasi dan website  untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak Muda. Website ini dinamakan: “Policy Bootcamp untuk Papua”. Web ini diharapkan akan dikelola oleh Desk Papua, Kementerian PPN/Bappenas, dalam kordinasi lagsung  dengan Kantor Staf Presiden RI, sehingga masukan-masukan dari masyarakat tersebut dapat langsung diimplementasikan dalam program kerja lintas kementerian / lembaga.