Lompat ke konten utama

Kata Papua

Masyarakat Adat Jadi Ujung Tombak Kesuksesan MBG di Papua - Kata Papua

Masyarakat Adat Jadi Ujung Tombak Kesuksesan MBG di Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua berkembang jauh melampaui sekadar kebijakan nasional. Kini, di kampung-kampung, program ini telah menjadi napas kehidupan yang mengalir melalui tradisi, kearifan lokal, dan cinta masyarakat adat terhadap komunitas mereka. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat adat, MBG tidak akan memiliki akar yang kuat; tradisi berkebun, menangkap ikan, dan memanen hasil kebun yang diwariskan turun-temurun menjadi bagian vital dari rantai pangan lokal. Karena peran mereka, MBG tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menyentuh budaya dan hati masyarakat.

Pemerintah daerah kini tengah memetakan peran masyarakat adat dari proses produksi hingga distribusi untuk memastikan MBG menjadi bagian rutin kehidupan masyarakat, bukan program sesaat. Penempatan masyarakat adat sebagai pengendali utama pasokan pangan sehat ke sekolah-sekolah memperkuat posisi mereka sebagai pelaku utama keberlanjutan. Pendekatan ini dirancang sebagai intervensi jangka panjang, menyelaraskan gaya hidup sehat, tradisi, dan nilai kemandirian pangan komunitas.

Yunus Wonda menekankan bahwa keberhasilan MBG menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, pendidikan, dan kesehatan. Kolaborasi ini diharapkan mendorong dampak nyata tidak sekadar di atas kertas terhadap keluarga dan anak-anak di kampung. Ia meyakini keterlibatan masyarakat adat akan turut memacu ekonomi lokal; kegiatan seperti berkebun, beternak, dan membudidayakan ikan dalam rangka MBG menciptakan arus ekonomi sehat dan membuka peluang usaha baru serta memperkuat ketahanan pangan desa.

Lebih dari sekadar ekonomi, MBG juga melestarikan budaya kuliner adat. Memprioritaskan pangan lokal dalam diet harian tradisi, nilai, dan rasa khas diwariskan kepada generasi muda. Ini membangun kebanggaan identitas adat dan pondasi masa depan yang sehat serta mandiri.

Dukungan MBG juga datang dari tokoh adat. Tokoh adat Sentani, Yansen Ohee, menyampaikan bahwa Papua menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan gizi, terutama di pedalaman. Baginya, MBG adalah harapan bagi orang tua merajut masa depan anak-anak. Ia menegaskan bahwa tanpa tubuh sehat, pendidikan menjadi tak bermakna. Sekretaris Dewan Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut, menyatakan bahwa MBG adalah solusi nyata menekan malnutrisi dan stunting serta meningkatkan prestasi belajar. Ia melihat peluang pemberdayaan ekonomi lokal melalui suplai pangan oleh petani dan nelayan kampung, sekaligus menyambut program ini dengan rasa syukur dan harapan agar anak-anak Papua tumbuh lebih cerdas karena gizi memadai.

Lebih lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut MBG membuka ruang partisipasi masyarakat di Jayapura. Pendamping Mitra Sukses MBG, Bagus Septiyan, menyampaikan kunjungan ke dapur SPPG Robhing di Sentani menyoroti pentingnya kebersihan, fasilitas lengkap, dan pengelolaan limbah dapur sebagai wujud kesiapan. Ia juga mencatat antusiasme tinggi masyarakat sekitar Danau Sentani. BGN percaya dapur MBG yang dikelola masyarakat adalah strategi berkelanjutan sesuai arahan Presiden.

Secara lebih luas, MBG telah dilaksanakan di empat daerah di Papua: Kota Jayapura, Sarmi, Yapen, dan Biak. Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyebut pelaksanaannya bersifat bertahap dan kebutuhan dapur gizi di Kota Jayapura mencakup pembangunan sekitar 20 unit, sementara baru satu yang aktif melayani sekitar 3.000–3.500 siswa. Ini menunjukkan tantangan logistik dan pentingnya penyebaran dapur demi cakupan program lebih luas.

Pelaksanaan MBG di Kabupaten Jayapura juga diperluas ke beberapa sekolah. Pada 22 April 2025, MBG dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sentani, TK Ria Sentani, dan SD YPK Sentani dengan sekitar 3.300 siswa menikmati paket bergizi seharga Rp20.000 per porsi yang mencakup nasi, ikan goreng, tahu krispi, sayur, dan lauk lainnya. Pelaksanaan ini berlangsung bertahap untuk menjaga kualitas makanan dan efisiensi dapur.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua mencatat bahwa pelaku usaha lokal juga memperoleh manfaat dari program MBG melalui pengadaan berbasis e-katalog. Kepala Biro, Debora Salosa, mendorong pelaku usaha orang asli Papua untuk aktif dalam sistem tersebut agar ekonomi lokal tetap berjalan meski anggaran terbatas.

Lebih banyak tokoh adat menyatakan dukungan mereka. Di Waropen, tokoh masyarakat Wonti, Kaleb Woisiri, menyebut MBG sebagai investasi masa depan anak-anak Papua. Ismail Ulof, Kepala Suku Elseng Keerom, mendesak pelaksanaan MBG di wilayahnya agar anak tetap sehat dan siap belajar. Ondoafi Kampung Senggi, Matias Manggu, siap mengawal agar program berjalan tepat sasaran. Kepala Suku Manirem Sarmi, Billy Kreuw, dan Anggota DPRK sekaligus Kepala Suku Sobey, Adolf Wersementawar, menilai kolaborasi pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Di Yapen, Sekretaris Umum Dewan Adat Yapen, Alex Sangganefa, mengingatkan untuk menjaga kesinambungan program agar manfaatnya luas dirasakan. Dan di Kota Jayapura, Ketua LMA Port Numbay, George Arnold Awi, menyoroti bahwa MBG meringankan beban orang tua dan memberi solusi atas masalah gizi anak-anak Papua.

Gambaran yang muncul menunjukkan MBG bukan hanya program gizi, tetapi membentuk ekosistem kesejahteraan, ekonomi, dan budaya yang saling menguatkan. Ketika masyarakat adat menjadi pelaku aktif, manfaatnya tidak sekadar instan, tetapi menjadi bagian budaya hidup sehat yang tertanam dalam komunitas.

Kini aktivitas harian seperti berkebun, panen hasil tani, dan merawat ternak di berbagai kampung bukan hanya rutinitas, tetapi bagian dari gerakan produktif membangun masa depan. MBG bukan hanya tentang makan hari ini; ini adalah upaya mencetak generasi tangguh, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga warisan budaya tetap berkembang.

*) Pengamat isu strategis

[edRW]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan