Lompat ke konten utama

Kata Papua

Masyarakat Banyuwangi Komitmen Jaga Kondusifitas Presidensi G20 Indonesia - Kata Papua

Masyarakat Banyuwangi Komitmen Jaga Kondusifitas Presidensi G20 Indonesia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Masyarakat Banyuwangi Komitmen Jaga Kondusifitas Presidensi G20 Indonesia
Oleh: Dwi Cahya Alfarizi )*

Seluruh masyarakat Banyuwangi menyatakan komitmen mereka untuk terus menjaga kondusifitas penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Suksesnya event internasional tersebut juga akan berdampak pada percepatan pemulihan perekonomian Bangsa ini.

Puncak pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) akan diselenggarakan pada 15 hingga 16 November 2022, yang mana tinggal menghitung hari saja. Dengan pelaksanaan yang sudah sangat mendekati hari H tersebut, tentunya penting untuk terus terjadi peningkatan konsolidasi diantara seluruh masyarakat.
Mengenai hal tersebut, Polresta Banyuwangi secara gencar melaksanakan peningkatan konsolidasi kepada semua elemen masyarakat. Hal itu dilakukan untuk bisa mendukung suksesi penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Bahkan Korps Bhayangkara Banyuwangi demi tujuan tersebut, langsung menggelar acara silaturahmi dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
Bukan hanya itu, namun konsolidasi yang dilakukan oleh pihak Polresta Banyuwangi pun diberlangsungkan dengan bertemu pimpinan perguruan Pencak Silat seluruh Kabupaten Banyuwangi. Acara tersebut dilakukan di Gedung Rupatama Wira Pratama. Secara tegas, dalam pertemuan tersebut, seluruh pendekar di Banyuwangi langsung mendeklarasikan kalau mereka dengan penuh mendukung kesuksesan berjalannya KTT G20 di Bali.
Dukungan tersebut diaktualisasikan dengan upaya untuk terus membantu penjagaan kondusifitas seluruh masyarakat secara bersama-sama, khususnya semua masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Deddy Foury Millewa menjelaskan bahwa dirinya sangat berharap agar seluruh perguruan silat yang berada di Banyuwangi mampu bersatu.
Pasalnya, persatuan yang dihimpun oleh para pendekar silat, yang juga notabene adalah masyarakat sipil itu menjadi sangatlah penting untuk bisa membantu menjadi garda terdepan dalam keikutsertaan masyarakat menjaga situasi yang aman dan juga kondusif selama pergelaran KTT G20 pada 15 hingga 16 November mendatang.
Lebih lanjut, Kombes Deddy meyakini bahwa dengan banyaknya jumlah perguruan silat di Banyuwangi, maka secara otomatis mereka juga memiliki banyak sekali jumlah pendekar, yang berarti untuk pengamanan berjalannya KTT G20 akan juga jauh lebih terjamin apabila mereka bisa menyatukan visi dan misi secara bersama-sama, yakni menjaga kondusifitas di tengah masyarakat.
Dirinya juga menambahkan bahwa supaya tidak ada lagi perselisihan antar peguruan pencak silat karena hal tersebut justru akan sangat merugikan bagi keberlangsungan KTT G20 dan juga penjagaan wilayah yang kondusif di Banyuwangi. Belum lagi, apabila masih saja terjadi perselisihan, maka secara otomatis dunia akan menganggap buruk citra Indonesia selaku penyelenggara, tuan rumah sekaligus presidensi ajang internasional bergengsi itu.
Jika misalnya dunia sudah menganggap buruk citra Indonesia, tentunya para investor juga akan menjadi enggan untuk melakukan penanaman modal mereka di Tanah Air. Sebaliknya, jika kondusifitas benar-benar bisa dijamin dan dunia melihat kalau keberlangsungan KTT G20 sangat lancar dan aman, maka para investor menjadi semakin yakin kalau melakukan penanaman modal pada bangsa ini adalah sesuatu yang menjanjikan dan menguntungkan.
Kombes Deddy menegaskan kepada seluruh masyarakat dan para pendekar di Banyuwangi, bahwa sejatinya hidup bukan untuk berkompetisi, melainkan justru bagaimana caranya agar sesama manusia mampu saling berkomunikasi dan membantu satu sama lain agar tercipta harmoni yang bagus.
Kapolresta Banyuwangi tersebut kembali mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta secara aktif ikut membantu menjaga kondusifitas wilayah di Banyuwangi, bahkan juga untuk bisa terus menjaga Provinsi Jawa Timur untuk kemajuan Indonesia karena pastinya semua mata akan tertuju pada negara ini.
Sebagai informasi, terdapat beberapa poin deklarasi yang dibacakan oleh semua pendekar Banyuwangi dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah untuk menyambut pergelaran KTT G20 tersebut; diantaranya adalah mereka sangat tegas menolak seluruh bentuk aksi kekerasan, anarkisme, intoleransi, penyebaran berita hoax hingga tindakan proaktif lain untuk bisa memecah kesatuan dan persatuan bangsa.
Tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya apabila aksi-aksi kekeraan seperti pada anarkisme terus dilakukan, tentunya hal tersebut akan menimbulkan kesan buruk pada negara ini dan secara otomatis pula dunia akan menilai Indonesia menjadi suatu negeri yang kurang aman.
Biasanya terjadinya tindak kekerasan ataupun anarkisme tersebut masih berkaitan dengan keengganan seseorang atau kelompok tertentu dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat. Padahal sejatinya perbedaan merupakan hal yang niscaya akan terjadi dan sama sekali tidak bisa dihindari. Jika perbedaan kecil saja sama sekali sulit untuk diterima, maka besar kemungkinan hal tersebut bisa merembet pada hal lain hingga munculnya kebencian.
Tindakan kekerasan, dan intoleransi ternyata juga masih berkaitan dengan upaya kelompok-kelompok tertentu yang mungkin tidak suka dengan penyelenggaraan G20 dan berusaha untuk terus menyebarluaskan berita hoax demi mampu memecah belah masyarakat. Maka penting pula memiliki kecerdasan literasi digital yang mumpuni.
Segenap elemen masyarakat di Banyuwagi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan mendukung penuh kesuksesan G20, mereka akan berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas yang sangat kondusif, termasuk berperan secara konstruktif demi bisa meningkatkan kepercayaan dunia agar mampu menumbuhkan perekonomian Nusantara.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata