Lompat ke konten utama

Kata Papua

Satpol PP Bali Tingkatkan Penjagaan Demi G20 Sukses dan Kondusif - Kata Papua

Satpol PP Bali Tingkatkan Penjagaan Demi G20 Sukses dan Kondusif

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Satpol PP Bali Tingkatkan Penjagaan Demi G20 Sukses dan Kondusif
Oleh : Made Prawira )*

Satpol PP Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan penjagaan dan pengamanan, termasuk juga peningkata ketertiban hingga kondusifitas di seluruh wilayah Pulau Dewata, khususnya di Kuta dan Kuta Selatan demi menjamin penyelenggaraan KTT G20 bisa berjalan dengan sukses dan lancar.

Menjelang pergelaran puncak KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang salah satu aspek yang sangat diperhatikan adalah mengenai tingkat keamanannya. Maka dari itu, beberapa aparat terkait terus semakin menggencarkan patroli ketentraman dan ketertiban umum.
Hal tersebut dilakukan secara langsung oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), termasuk mereka juga melakukan penertiban pada beberapa spanduk, baliho hingga pemantauan layang-layang yang berada di sekitar venue pertemuan KTT G20 untuk memastikan supaya event internasional itu benar-benar lancar dilaksanakan.
Bahkan Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi pun juga menggencarkan adanya sidak terhadap penduduk pendatang, khususnya mereka yang mendatangi Desa Kutuh, Kuta Selatan. Dirinya menjelaskan bahwa sidak yang dilakukan tersebut adalah sebuah upaya bersama untuk bisa mewujudkan penjagaan akan stabilitas keamanan dan kenyamanan bersama menjelang KTT G20.
Ternyata dalam sidak yang dilakukan oleh Satpol PP Bali, mereka mencoba untuk mendatangi sebanyak 14 indekos dan nyatanya masih ditemukan beberapa penghuni indekos yang masih belum terdaftar dalam aplikasi penduduk nonpermanen Desa Kutuh. Tidak terdaftarnya beberapa penghuni indekos disinyalir karena memang adanya kelalaian yang terdapat pada pemilik indekos itu.
Pihak pemilik indekos diduga memang masih belum melakukan pelaporan ke pihak desa. Mengetahui adanya kelalaian tersebut, sontak pihak petugas Satpol PP langsung memberikan teguran kepada pemilik indekos termasuk juga kepada penduduk pendatang tadi agar segera langsung melakukan pelaporan dan pendaftaran pada aplikasi.
Dewa Nyoman Rai mengemukakan bahwa pendataan para penduduk pendatang tersebut memang merupakan sebuah rutinitas untuk bisa terus menjaga ketertiban administrasi. Tentunya tujuannya adalah untuk bisa terus menjaga situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat Kuta.
Sehingga banyak langkah konkret yang terus digencarkan oleh pihak Satpol PP Bali dalam menyambut penyelenggaraan KTT G20 pertengahan November mendatang, bukan hanya sekedar melakukan penertiban pada baliho dan spanduk saja, melainkan termasuk juga melakukan penjagaan keamanan di Bali.
Menurut Kepala Satpol PP Pulau Dewata itu, penjagaan keamanan dan kondusifitas di Bali memang menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan dan ditingkatkan karena kenyamanan Bali sendiri sangatlah diperhatikan oleh dunia belakangan ini, bukan sekedar sebagai tempat pelaksanaan KTT G20, melainkan juga sebagai destinasi wisata dunia.
Lebih lanjut, Dewa Nyoman Rai menambahkan bahwa pendataan penduduk juga menjadi hal sangat penting untuk dilakukan karena tujuannya untuk bisa meminimalisasi kemungkinan hal tak terduga yang bisa saja terjadi di tengah masyarakat. Jika misalnya tiba-tiba terjadi hal tak terduga, maka diharapkan seluruh petugas, termasuk aparat desa juga akan langsung bisa bertindak secara cepat mengenai identitas tiap warga di wilayah mereka masing-masing.
Karena, jika mengenai identitas masyarakat juga dikantongi dengan pasti, secara otomatis pula penanganan apabila terjadi apapun akan menjadi dipermudah, mulai dari identifikasi dan lain sebagainya, termasuk pelaporan. Maka dari itu, kegiatan pendataan tersebut sangat penting untuk bisa meminimalkan adanya potensi gangguan ketertiban umum.
Sementara itu, seluruh jenis papan iklan yang berjejer di sepanjang jalur perlintasan delegasi KTT G20 pun semanya dibongkar oleh Satpol PP Bali, yang mana kemudian sebagai gantinya akan dipasang sebanyak 2500 penjor di sana. Menurut Kasatpol PP, seluruh jalanan yang akan dilewati oleh para delegasi memang akan dibersihkan dari segala macam baliho, spanduk, billboard, reklame, banner dan sebagainya.
Bahkan pihaknya sudah sangat siap dengan diterjunkan setiap hari di lapangan untuk melakukan pengawasan termasuk juga dalam pembersihan hingga mengawasi apabila ada pemasangan baru. Beberapa jalur yang benar-benar difokuskan untuk pembersihan ini adalah jalan keluar dari Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua, jalur menuju Garuda Wisnu Kencana hingga jalur menuju Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bali.
Tidak sampai di sana, namun pembongkaran berbagai jenis papan iklan juga akan dilakukan di sejumlah objek wisata yang berada di Kuta dan Kuta Selatan, khususnya tempat wisata yang direncanakan akan dikunjungi oleh para delegasi negara anggota G20. Jika seluruh papan iklan sudah bersih, kemudian diganti dengan pemasangan penjor, yang juga sekaligus bertujuan untuk bisa memperkenalkan dan lebih mengangkat nuansa tradisional Bali bagi para delegasi.
Seluruh pihak Satpol PP Provinsi Bali, khususnya mereka yang berada di Kuta dan Kuta Selatan langsung bergerak cepat dan terus menggencarkan upaya-upaya penjagaan keamanan hingga ketertiban demi menciptakan suasana yang sangat kondusif di tengah masyarakat untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan puncak KTT G20.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tolak Kekerasan Bersenjata, Tokoh Adat Serukan Papua yang Aman dan Damai

Oleh : Yohanes Wandikbo Penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua. Kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Karena itu, penolakan terhadap kekerasan perlu menjadi sikap bersama demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, mengecam tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat Papua yang menjunjung tinggi kehidupan, persaudaraan, serta keharmonisan. Masyarakat seharusnya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian bersama, sementara setiap persoalan perlu diselesaikan melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum. Nikodemus Yaboisembut juga menilai bahwa tokoh adat mempunyai peran strategis dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Kedudukan tokoh adat yang dekat dengan kehidupan warga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, mencegah kesalahpahaman, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap upaya menjaga keamanan. Melalui pendekatan persuasif dan penguatan nilai-nilai adat, para pemimpin masyarakat dapat mendorong warga untuk menolak kekerasan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan. Dalam konteks tersebut, kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dan berbagai program pembangunan perlu didukung dengan partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran, tetapi juga lingkungan yang aman agar pelaksanaannya berjalan efektif. Ketika masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi akan lebih terbuka. Karena itu, menjaga keamanan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seruan serupa disampaikan Ondoafi Kampung Kwadeware, Nikson Marweri, yang menyayangkan penembakan terhadap tiga warga sipil. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, koordinasi antara warga, tokoh adat, dan aparat keamanan perlu diperkuat agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini. Ia juga mendorong peningkatan patroli kepolisian di wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai. Nikson Marweri berpandangan bahwa upaya menjaga keamanan harus dilakukan melalui pendekatan yang terukur, humanis, dan mengutamakan keselamatan warga. Kehadiran aparat keamanan perlu diiringi komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar langkah pengamanan dapat berjalan secara efektif dan memperoleh dukungan publik. Di sisi lain, warga juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan tersebut penting karena keamanan bukan semata-mata persoalan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Pencegahan konflik, penguatan solidaritas sosial, dan penyelesaian persoalan melalui dialog juga menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas. Dengan demikian, kerja sama masyarakat dan aparat dapat diarahkan untuk membangun rasa aman yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap adat, hak warga, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Deiyai, Bernard Pekei, mengajak masyarakat adat di 67 desa atau kampung di wilayahnya untuk berperan aktif menjaga ketertiban. Ia juga mendorong dukungan masyarakat terhadap program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga berbagai program dapat berjalan dan memberikan manfaat secara optimal. Bernard Pekei menilai bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat persatuan dan mencegah berkembangnya konflik. Nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap kehidupan yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Papua dapat menjadi fondasi untuk membangun perdamaian. Melalui keterlibatan aktif di lingkungan masing-masing, masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus menciptakan ruang yang lebih aman bagi generasi muda untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi. Pada akhirnya, masa depan Papua yang aman dan sejahtera membutuhkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat perlu terus membangun sinergi dengan mengedepankan perlindungan warga sipil, dialog, serta penghormatan terhadap hukum. Kecaman terhadap kekerasan harus diikuti langkah nyata untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik berulang. Selain itu, penguatan literasi masyarakat dan penyebaran informasi yang akurat perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian di Papua. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan memecah persatuan. Tokoh adat, tokoh agama, serta pemimpin lokal dapat berperan aktif menyampaikan pesan perdamaian dan membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. )* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua