Oleh : Frans Nawipa
Tanah Papua membutuhkan suasana yang aman, damai, dan kondusif agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus menikmati manfaat pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki peran penting untuk menyaring setiap informasi, ajakan, maupun narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Sikap kritis menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi, termasuk narasi yang dikaitkan dengan aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan berpotensi memengaruhi persepsi publik.
Masyarakat Papua tidak boleh terjebak dalam narasi yang mengedepankan provokasi, memperbesar perbedaan, atau mendorong ketegangan sosial. Setiap informasi perlu dilihat secara utuh, diverifikasi sumbernya, dan dipertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ketika informasi diterima tanpa penyaringan, masyarakat dapat dengan mudah terseret pada situasi yang sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka maupun masa depan daerah.
Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Karmin Yikwa, menilai masyarakat adat memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keamanan dan keharmonisan sosial. Menurutnya, aspirasi yang dibawa KNPB tidak dapat serta-merta dianggap sebagai representasi seluruh masyarakat adat Papua. Masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih konkret, terutama terkait keamanan, keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk menentukan sikapnya sendiri tanpa tekanan maupun pengaruh dari kelompok tertentu. Perbedaan pandangan politik dan sosial merupakan bagian dari kehidupan demokratis, tetapi perbedaan tersebut semestinya tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas. Aspirasi dapat disampaikan melalui ruang dialog dan cara-cara damai dengan tetap menghormati hukum serta norma yang berlaku.
Sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas KNPB yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, menekankan pentingnya masyarakat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura mempertimbangkan konsekuensi setiap kegiatan yang diikuti. Menurutnya, masyarakat tidak boleh membiarkan diri terseret ke dalam aktivitas yang pada akhirnya justru berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dan merugikan warga sendiri.
Pesan tersebut relevan karena masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan dampak ketika terjadi gangguan keamanan. Mereka yang kehilangan kesempatan bekerja, terganggu aktivitas perdagangan, terhambat mengakses layanan publik, atau harus menghadapi ketegangan sosial bukanlah kelompok yang menyebarkan narasi dari kejauhan, melainkan warga yang menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Karena itu, setiap ajakan harus diukur berdasarkan manfaat dan risikonya bagi kehidupan bersama.
Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menilai masyarakat adat tidak semestinya terseret dalam agenda kelompok yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara kepentingan masyarakat secara luas dengan kepentingan kelompok tertentu. Tidak semua masyarakat Papua memiliki pandangan yang sama, sehingga tidak tepat apabila suatu kelompok mengklaim mewakili keseluruhan masyarakat tanpa melihat keragaman suara yang ada di Tanah Papua.
Dalam situasi seperti ini, generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis. Anak-anak muda Papua merupakan bagian penting dari masa depan daerah sehingga energi dan kreativitas mereka sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang produktif. Pendidikan, kewirausahaan, olahraga, teknologi, seni, pengembangan ekonomi lokal, serta berbagai kegiatan sosial dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan sekaligus membangun daerah.
Pesan serupa juga disampaikan Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, yang menekankan bahwa penyampaian pendapat perlu dilakukan dengan menghormati hukum dan norma adat. Prinsip tersebut penting untuk memastikan kebebasan menyampaikan aspirasi berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketertiban. Kebebasan tidak seharusnya dipahami sebagai ruang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau mengganggu keamanan masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat Papua perlu semakin dewasa dalam menghadapi berbagai narasi yang beredar, terutama di ruang digital. Informasi yang bersifat provokatif sering kali dirancang untuk membangkitkan emosi dan memperlebar perbedaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan berbagai perspektif, serta tidak langsung menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya.
Menolak provokasi bukan berarti menolak hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi disampaikan secara damai, rasional, dan tidak merugikan masyarakat luas. Papua membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan pertentangan yang memperbesar keresahan.
Masa depan Tanah Papua pada akhirnya berada di tangan masyarakatnya sendiri. Keamanan dan kedamaian merupakan modal penting untuk memastikan pembangunan berjalan, aktivitas ekonomi tumbuh, pendidikan berkembang, dan generasi muda memperoleh kesempatan yang lebih baik. Karena itu, masyarakat Papua tidak boleh mudah terjebak dalam narasi provokatif KNPB maupun kelompok mana pun yang berpotensi memecah persatuan. Perbedaan pandangan harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, sementara kedamaian, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama harus tetap menjadi kepentingan utama
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Yogyakarta
