Oleh: Rangga Mahendra
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan melalui transformasi tata kelola, keamanan pangan, dan efektivitas pelayanan. Melalui pendekatan MBG 2.0, Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya memastikan keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, ketepatan pelaksanaan, dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Peralihan ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya skala penyelenggaraan MBG di berbagai wilayah Indonesia. Semakin luas jangkauan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang terukur, distribusi bahan pangan yang efisien, serta standar pelayanan yang konsisten. Dengan demikian, penguatan kualitas menjadi fondasi agar program dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa revolusi MBG 2.0 mencakup pembenahan ekosistem rantai pasok dan pengembangan sumber daya manusia di daerah. BGN mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital melalui Loka MBG untuk mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan efisiensi distribusi bahan pangan. Pendekatan ini sekaligus membuka peluang bagi produk pangan lokal untuk menjadi bagian dari kebutuhan operasional program.
Integrasi rantai pasok lokal juga memiliki arti strategis bagi penguatan kedaulatan pangan. Keterlibatan pemasok dan pelaku usaha daerah dapat membantu mendekatkan sumber bahan pangan dengan satuan pelayanan, sekaligus memperkuat hubungan antara program pemerintah dan perekonomian setempat. Namun, manfaat tersebut perlu didukung pengelolaan pasokan yang terencana agar ketersediaan, mutu, dan keamanan bahan pangan tetap terjaga.
Penguatan kualitas juga dilakukan melalui pembinaan sumber daya manusia. BGN mengembangkan Patriot Gizi dengan melibatkan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, dan pendata dampak pelaksanaan MBG di masyarakat. Kehadiran tenaga pendamping ini diharapkan memperkuat pengawasan di tingkat lapangan sekaligus membantu memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Pada aspek keamanan pangan, BGN memperkuat tata kelola melalui penerapan label pada ompreng yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi makanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang sesuai, sehingga risiko penurunan kualitas selama distribusi dan penyajian dapat diminimalkan. Penguatan standar tersebut menunjukkan bahwa kualitas MBG tidak berhenti pada kandungan gizi, tetapi juga mencakup keamanan makanan hingga diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.
Perubahan berikutnya terlihat pada pengembangan pola penyajian prasmanan. Kepala BGN, Sudaryono, menilai metode ini berpotensi mengurangi limbah makanan karena peserta didik dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan dan menambah makanan apabila masih tersedia. Pendekatan tersebut juga memungkinkan perbedaan kebutuhan makan antarsiswa diperhatikan tanpa harus menyediakan porsi seragam bagi setiap anak.
BGN telah menjalankan uji coba MBG prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Percontohan dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan Merauke, untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kendala sebelum program diperluas. BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG menerapkan pola prasmanan pada akhir 2026, dengan perluasan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi.
Sudaryono menjelaskan bahwa metode prasmanan tidak mengubah alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per porsi. Efisiensi diharapkan muncul melalui pengurangan makanan yang terbuang, karena peserta didik dapat menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan masing-masing. Meski demikian, keberhasilan pendekatan ini tetap bergantung pada pengawasan kebersihan, pengendalian penyajian, dan kedisiplinan dalam menjaga keamanan pangan.
Selain meningkatkan mutu pelayanan, MBG juga menunjukkan potensi manfaat terhadap kegiatan belajar di sekolah. Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Firman Hidayat, menyampaikan bahwa hasil studi berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga menunjukkan siswa penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan siswa yang tidak menerima program. Kajian tersebut turut mengukur semangat belajar dan tingkat rasa lapar siswa sebagai bagian dari evaluasi dampak program.
Di sisi lain, perluasan akses tetap menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan gizi yang lebih tinggi, terdiri atas 480 SPPG di Indonesia bagian timur dan 980 SPPG di Indonesia bagian tengah. Upaya ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas tidak berarti menghentikan perluasan, melainkan memastikan layanan menjangkau masyarakat dengan kesiapan operasional dan standar yang memadai.
Melalui MBG 2.0, pemerintah berupaya membangun pelaksanaan program yang lebih terukur, aman, dan efisien. Sinkronisasi rantai pasok, pembinaan tenaga pelaksana, inovasi penyajian, serta evaluasi dampak menjadi bagian dari perubahan menuju tata kelola yang lebih matang. Dengan menempatkan kualitas sebagai prioritas, MBG diharapkan tidak sekadar menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memberikan manfaat gizi dan pendidikan yang semakin optimal bagi generasi Indonesia.
)* Penulis Isu Sosial dan Pembangunan
