Oleh: Ahmad Syahrial
Pemulihan listrik pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bukan sekadar urusan teknis, melainkan merupakan tulang punggung pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika bencana menghantam akhir November 2025, hamparan infrastruktur listrik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat runtuh bersama tanah dan arus air. Keberhasilan pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam menghidupkan kembali jaringan kelistrikan kini menjadi penanda penting bahwa negara hadir dengan strategi pemulihan yang terukur, cepat, dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Upaya pemulihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyalaan kembali listrik. Secara administratif, PT PLN bersama pemerintah daerah dan pusat menempatkan prioritas pada keselamatan, kecepatan, dan kesinambungan pasokan listrik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 98,9 persen desa di Provinsi Aceh telah menikmati aliran listrik kembali setelah jaringan utama pulih, sementara sisanya masih dalam proses normalisasi di lokasi-lokasi paling terpencil yang medan dan akses jalannya sangat menantang.
Capaian kemajuan ini mencerminkan koordinasi yang kuat antara PLN dan pemerintah pusat sebagai bagian dari respon negara terhadap keadaan darurat. Langkah cepat tersebut tentu bukan hanya sekadar menyambungkan kabel, tetapi menjaga kehidupan yang terhenti akibat kegelapan pascagempa alam itu. Di Sumatra Barat, misalnya, pemulihan sistem listrik berhasil 100 persen, termasuk di wilayah Agam yang sebelumnya menjadi salah satu titik paling parah terdampak bencana. Keberhasilan ini berkat kerja keras tim PLN di lapangan yang memasang ratusan tiang jaringan dan sirkuit kabel baru di medan berat untuk memastikan suplai listrik dapat pulih.
Kondisi serupa juga terlihat di Sumatra Utara, di mana mayoritas desa telah kembali menyala meski banjir susulan sempat memadamkan jaringan di dua desa di Tapanuli Utara. Tingkat pemulihan mencapai hampir 100 persen, sebuah capaian signifikan mengingat tantangan logistik dan keselamatan teknis di lapangan. Pemulihan listrik telah menjadi fondasi penting bagi aktivitas layanan kesehatan, pendidikan, dan usaha mikro yang sebelumnya terhenti karena tidak ada arus listrik untuk menerangi malam hari atau menghidupkan mesin serta peralatan penting.
Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban finansial kelistrikan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah melalui PT PLN memberikan listrik gratis selama enam bulan kepada hunian sementara (huntara) korban bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, termasuk pemasangan instalasi, kWh meter, penerangan jalan umum, dan fasilitas umum di sekitar huntara.
Langkah pemberian listrik gratis ini juga selaras dengan upaya mempercepat pemulihan kehidupan normal bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau terpaksa berpindah ke hunian sementara. Ini sekaligus mencerminkan bahwa kebijakan negara tidak hanya ingin menyalakan lampu, tetapi memastikan keluarga korban banjir dapat meneruskan kehidupan sehari-hari dengan akses energi yang stabil. Di saat yang sama, pemerintah tengah mempertimbangkan insentif lain, termasuk diskon tagihan listrik bagi pelanggan di wilayah terdampak bencana, sebagai bentuk dukungan jangka menengah agar masyarakat tidak terbebani biaya energi ketika pemulihan ekonomi lokal masih berjalan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar seluruh jaringan listrik di tiga provinsi tersebut dipulihkan tanpa kompromi dalam waktu secepat mungkin. Arahan ini menjadi imbauan tegas kepada kementerian dan lembaga terkait untuk menurunkan seluruh sumber daya teknis demi memastikan listrik kembali menyala di wilayah yang lumpuh total akibat bencana.
Namun, pemulihan ini bukan tanpa hambatan. Beberapa desa di Aceh yang masih belum teraliri listrik berada di wilayah dengan medan paling berat dan akses jalan yang rusak parah akibat banjir serta longsor. Akses yang terputus ini memperlambat mobilisasi personel dan material. Meski demikian, komitmen pemerintah pusat dan PLN untuk menjangkau wilayah terpencil ini menunjukkan bahwa pemulihan listrik di kawasan terdampak bencana ditangani secara menyeluruh dan tak terputus oleh kendala geografis.
Belajar dari pengalaman Aceh dan Sumatra lainnya, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN mulai merancang skenario baru dalam merespons pemulihan jaringan pascabencana, sebuah pendekatan yang menggabungkan kesiapsiagaan, teknik rekonstruksi cepat, dan koordinasi lintas sektor guna menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko hidrometeorologi di masa depan.
Dukungan politik dan kebijakan pemerintah dalam pemulihan kelistrikan ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang merasakan dampaknya langsung. Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menilai langkah cepat PLN sangat membantu aktivitas masyarakat untuk kembali berjalan normal setelah masa terkelam pascagempa dan banjir.
Ketika listrik kembali menyala, lampu-lampu rumah, klinik kesehatan, sekolah, warung, serta pabrik kecil kembali hidup. Keputusan negara untuk mengutamakan pemulihan listrik pascabencana adalah keputusan yang tidak hanya teknis tetapi etis, listrik berarti kehidupan, dan pemulihan listrik berarti memberi peluang masyarakat untuk pulih dari trauma dan kerugian.
Agenda pemerintah bukan sekadar menyalakan kembali jaringan yang sempat padam, tetapi memulihkan kehidupan. Konsistensi kebijakan ini menunjukkan bahwa negara memahami esensi energi dalam kehidupan modern dan tidak menyerah pada tantangan yang datang setelah bencana. Dukungan pemerintah terhadap pemulihan listrik pascabencana Sumatra tidak hanya layak didukung, tetapi juga perlu dipertahankan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.
*) Analis Kebijakan Publik dan Infrastruktur Energi
