Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mendukung Peran Ponpes Tangkal Radikalisme dan Wujudkan Pemilu Damai - Kata Papua

Mendukung Peran Ponpes Tangkal Radikalisme dan Wujudkan Pemilu Damai

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Haikal Fathan Akbar

Dalam rangka mewujudkan Pemilu damai maka salah satu caranya adalah dengan menangkal radikalisme. Penyebabnya karena serangan dari kelompok radikal dan teroris makin banyak ketika Pemilu berlangsung, terutama pada masa kampanye. Pondok pesantren (Ponpes) sebagai tempat pendidikan yang bermutu juga membantu pemerintah untuk menangkal radikalisme dan mengajarkan nilai keagamaan yang penuh dengan perdamaian.

Radikalisme terus dicegah agar tidak mendoktrin generasi muda, karena jika dibiarkan saja maka bangsa ini akan rusak karenanya. Radikalisme juga mengancam kelancaran Pemilu dan aparat bersiaga agar tidak ada serangan dari kelompok radikal dan teroris. Kelompok radikal mengancam dengan pengeboman atau serangan lain karena mereka tidak suka dengan berbagai program pemerintah, seperti Pemilu.

Namun sayangnya radikalisme masih ada di Indonesia. Oleh karena itu aparat berusaha keras untuk menumpas radikalisme. Kemudian, pondok pesantren juga membantu pemerintah dalam misi pemberantasan radikalisme, agar semua prosesi Pemilu 2024 berjalan dengan lancar tanpa ada ancaman pengeboman.

Saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Ilmi, Landasan Ulun, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad menyatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka menjalin tali silaturahmi sekaligus untuk melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan paham radikal dan teroris.

Ahmad Musthofa melanjutkan, radikalisme bisa mengancam kerukunan dan eksistensi NKRI. Polri dan Pemerintah memohon agar para Pengasuh Ponpes dan Santri membantu Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua warga.
Pemerintah dan Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat, termasuk pondok pesantren. Bantuan itu dapat berupa, memberikan informasi kepada polisi tentang adanya potensi radikalisme di wilayah masing-masing.
Dalam artian, radikalisme bisa dicegah dengan peran pengurus Ponpes. Di pondok pesantren diajarkan ilmu agama dan penerapannya di masyarakat. Para ustad dan ulama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan mereka juga mendukung program-program pemerintah, termasuk pemilu.
Radikalisme tidak boleh ada di pesantren karena mereka adalah aliran yang menyimpang. Dalam ajaran agama tidak boleh ada pemaksaan, bahkan penghilangan nyawa orang lain dengan jalan pengeboman. Oleh karena itu pihak pondok pesantren menentang keras radikalisme.
Terlebih jelang Pemilu 2024 ada ancaman dari kelompok radikal dan teroris. Pihak pondok pesantren juga turut bersiaga dalam menjaga kondusivitas Pemilu dengan cara mengajarkan anti radikalisme. Jangan sampai ada oknum yang menyusup ke pesantren lalu menyebarkan radikalisme, karena hal ini dilarang keras.
Sementara itu, Ustad Achmad Zaenal menyatakan bahwa paham radikal atau radikalisme, bahkan hingga tindakan teror, masih menjadi ancaman. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia.
Mereka yang berpaham radikal hingga membawanya pada tindakan terorisme itu menggunakan agama sebagai tunggangan. Praktik yang mereka tampilkan sesungguhnya telah mencederai agama itu sendiri.
Padahal, agama adalah ajaran untuk berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada alam. Semua itu terangkum dalam ajaran “menjadi rahmat bagi seluruh alam” atau ajaran cinta kasih. Lalu mengapa mereka yang berpaham kaku ini mengambil jalan pintas, dengan memunggungi ajaran mulia dari agama yang penuh welas asih?
Di sinilah pentingnya pesantren untuk membentengi umat dari paham radikal dan teroris. Perlu ada sosialisasi bahwa beragama tidak perlu dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh kelompok radikal. Bahkan nabi sendiri berdakwah dengan cara yang lembut dan tidak memaksa.
Oleh karena itu Ustad Achmad Zaenal menghimbau agar pesantren turut menyuarakan anti radikalisme. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan tempat untuk belajar agama dan kebaikan, menjadi tempat penyebaran radikalisme dan teroris. Radikalisme berbahaya karena bisa mengancam keberlangsungan Pemilu 2024.
Untuk mencegah radikalisme dan terorisme maka umat wajib memahami moderasi beragama. Penyebabnya karena ketika seseorang paham moderasi beragama maka ia berada di tengah-tengah dan tidak terseret oleh ekstrimisme, serta memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar.
Toleransi adalah salah satu ajaran inti dari moderasi beragama. Jika banyak yang bertoleransi maka mereka saling menghormati. Oleh karena itu di pondok pesantren selain diajarkan tentang kitab kuning dan ilmu agama, juga diajarkan mengenai toleransi. Dengan cara ini maka para santri akan lebih moderat dan toleran, serta tidak mudah menyalahkan orang lain.
Dengan ajaran di pesantren seperti perdamaian, toleransi, dan moderasi beragama maka masyarakat optimis Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar. Penyebabnya karena santri dan warga sekitar pesantren sudah memahami bahaya radikalisme dan mampu menjaga toleransi dengan baik.
Masyarakat mendukung peran pondok pesantren untuk membantu pemerintah dalam menangkal radikalisme. Caranya dengan mengajarkan perdamaian, toleransi, dan moderasi beragama. Pesantren ikut mendukung kelancaran Pemilu dan tidak mau ada gangguan dari kelompok radikal dan teroris.

)* Kontributor Vimedia Pratama Institu

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi