Oleh : Yuhanes Wandikbo
Komitmen pemerintah dalam mempercepat hilirisasi di Papua terus diperkuat sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi. Kebijakan ini menempatkan pengolahan sumber daya lokal sebagai fondasi utama agar kekayaan alam Papua tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah di daerah. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya, melainkan bertransformasi menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Hilirisasi di Papua diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis potensi lokal yang selama ini sudah dimiliki masyarakat, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Komoditas seperti sagu, kakao, kelapa, kopi, dan jambu mete menjadi fokus utama karena memiliki nilai strategis sekaligus keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat. Dengan penguatan rantai produksi dari hulu hingga hilir, pemerintah ingin memastikan bahwa nilai ekonomi tidak keluar dari Papua, tetapi berputar di dalam daerah untuk memperkuat daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.
Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa hilirisasi tidak semata-mata tentang industrialisasi besar, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Pemerintah mendorong keterlibatan petani, pelaku usaha kecil, serta komunitas adat dalam setiap proses pengembangan komoditas unggulan. Dengan cara ini, pembangunan ekonomi di Papua tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga tumbuh dari bawah melalui penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi daerah.
Dalam konteks kebijakan sektor pertanian dan perkebunan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat hilirisasi melalui dukungan anggaran dan program konkret di lapangan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2026 untuk memperkuat pengembangan komoditas strategis di Papua. Bantuan tersebut diberikan langsung kepada petani dalam bentuk hibah, termasuk dukungan alat dan mesin pertanian, pengembangan lahan, serta perluasan areal tanam.
Lebih lanjut, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa program tersebut mencakup komoditas utama seperti kakao, kopi, kelapa, jambu mete, dan tebu yang dikembangkan secara terpadu bersama BUMN pangan. Menurutnya, seluruh kabupaten di Papua terlibat dalam program ini sehingga diharapkan mampu menciptakan ekosistem produksi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan penguatan sektor hulu hingga hilir, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas sekaligus percepatan nilai tambah ekonomi di wilayah timur Indonesia.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menilai bahwa keberhasilan hilirisasi di Papua tidak hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Ia menekankan bahwa Dana Otonomi Khusus harus mampu menghadirkan perubahan konkret dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Salah satu contoh yang dinilai berhasil adalah pengembangan industri kakao di Papua Barat yang telah menunjukkan proses hilirisasi dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, pengolahan komoditas di daerah asal menjadi kunci agar nilai tambah ekonomi tidak keluar dari Papua. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga sebagai pelaku dalam rantai pengolahan dan distribusi. Model ini dinilai mampu memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus memastikan bahwa kebijakan Otonomi Khusus benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada level implementasi lapangan, pengembangan sagu di Kabupaten Asmat, Papua Selatan menjadi salah satu contoh nyata hilirisasi berbasis potensi lokal yang sedang dikembangkan. Saat meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Kampung Yepem, Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Anton menjelaskan bahwa program tersebut telah berjalan selama empat tahun dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengolahan produk turunan sagu. Ia menegaskan bahwa model pengembangan di Asmat memiliki karakter berbeda karena lebih menekankan penguatan ekonomi lokal berbasis budaya masyarakat adat.
Anton menjelaskan bahwa Sekolah Lapang Sagu tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengolahan sagu menjadi berbagai produk bernilai tambah. Dengan luas sekitar enam hektare dan dikelola melalui kerja sama antara Keuskupan dan pemerintah daerah, kawasan ini diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan aksesibilitas, program ini menunjukkan potensi besar hilirisasi berbasis komunitas yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung.
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Sekolah Lapang Sagu tersebut juga menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi berbasis potensi daerah. Arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan pangan lokal semakin mempertegas bahwa pembangunan Papua harus bertumpu pada kekuatan lokal yang sudah ada, bukan semata-mata pada ketergantungan dari luar daerah. Dengan pendekatan ini, sagu tidak hanya diposisikan sebagai pangan tradisional, tetapi juga sebagai komoditas strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Rangkaian kebijakan dan program tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi di Papua bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi strategi pembangunan jangka panjang untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dengan memperkuat sektor unggulan daerah, membangun ekosistem produksi yang terintegrasi, serta melibatkan masyarakat secara langsung, Papua diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia timur.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
