Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mewaspadai Ancaman KST Papua di Tahun Pemilu - Kata Papua

Mewaspadai Ancaman KST Papua di Tahun Pemilu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Loa Murib

Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi di beberapa daerah, seperti di Papua, keberlangsungan Pemilu seringkali diwarnai oleh ancaman dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Di tengah-tengah momentum politik ini, penting bagi masyarakat untuk bersatu dalam menolak keberadaan KST dan berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah.

Pada awal tahun 2024, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyoroti potensi gangguan yang mungkin terjadi oleh KST di Bumi Cenderawasih, terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilu. Dalam pernyataannya, Fakhiri menekankan perlunya kerjasama antara pihak keamanan dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk meminimalisir risiko keamanan.

KST, yang merupakan milisi terafiliasi Organisasi Papua Merdeka (OPM), telah menjadi ancaman serius bagi keamanan di Papua. Kapolda Fakhiri mengingatkan bahwa koordinasi antara aparat keamanan dan pihak perusahaan sangat penting, terutama saat ada kegiatan pembangunan di wilayah yang rentan terhadap gangguan KST.

Menurut data yang diungkapkan Kapolda, selama tahun 2023, tercatat 196 aksi KST di wilayah hukum Polda Papua. Aksi-aksi ini menyebabkan 63 orang meninggal dunia, 81 luka-luka, dan satu orang masih disandera. Jumlah korban termasuk prajurit TNI, anggota Polri, dan warga sipil, menunjukkan tingkat kekerasan yang tinggi dan dampak yang merugikan.
Salah satu kasus menonjol adalah sanderaan Philip Mehrtens, seorang pilot di Susi Air, yang telah disandera sejak bulan Februari 2023. Keberlanjutan aksi KST selama 2023 menggambarkan tingkat ketidakstabilan dan kompleksitas situasi keamanan di Papua.
Keberadaan KST selama beberapa tahun terakhir telah menciptakan situasi keamanan yang kompleks dan merugikan bagi masyarakat Papua. Aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilancarkan oleh KST tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga merugikan warga sipil dan merusak infrastruktur.
Dalam upaya mengatasi potensi gangguan selama Pemilu, Kapolda Fakhiri menekankan pentingnya memahami dan mengantisipasi situasi setempat. Koordinasi antara aparat keamanan dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan di wilayah rawan.
Dalam mengatisipasi aksi KST, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin bicara antisipasi ancaman KST jelang Pemilu 2024 di Papua. Ma’ruf mengatakan penanganan antisipasi ancaman KSt sudah disiapkan.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan pihaknya terus koordinasi dengan stakeholders terkait untuk penanganan antisipasi ancaman KST dan masalah lainnya. Dia mengatakan aparat keamanan akan melakukan safari keamanan. Pihaknya juga melakukan sosialisasi di masyarakat. Dia mengatakan pemilu merupakan agenda negara yang harus dilaksanakan.
Pentingnya peran aktif masyarakat dalam menolak keberadaan KST tidak bisa diabaikan. Pemberian informasi kepada aparat keamanan tentang kegiatan yang mencurigakan di sekitar wilayah tempat tinggal atau bekerja dapat menjadi langkah awal yang efektif. Koordinasi antara pihak keamanan, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci untuk meminimalisir risiko gangguan selama Pemilu.
Ketua II Pemuda Adat Saireri, Ali Kabiay, mengatakan perjuangan KST saat ini tak murni membela orang Papua. Upaya yang dilakukan kelompok separatis tersebut pun dinilai sudah kuno. Komponen Masyarakat Papua menyatakan, KST bahkan tak segan-segan menghilangkan nyawa putra daerah Papua sendiri.
Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa KST bukan hanya ancaman terhadap keamanan fisik, tetapi juga ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, menolak keberadaan KST bukan hanya tanggung jawab pihak keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
Melalui kesadaran akan bahaya keberadaan KST, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada terhadap upaya-upaya radikal yang dapat merongrong keutuhan negara. Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya KST dapat menjadi instrumen efektif untuk membentuk pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.
Pada akhirnya, menjaga keamanan dan menolak keberadaan KST bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok, tetapi untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. Dalam menghadapi Pemilu, mari bersatu sebagai satu bangsa, menolak kekerasan, dan menjaga kedamaian di seluruh wilayah, termasuk Papua. Kesatuan dan kebersamaan kita adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Situasi keamanan di Papua tetap menjadi perhatian utama, terutama dengan mendekati pelaksanaan Pemilu. Koordinasi antara aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewaspadai aksi KST dan menjaga stabilitas keamanan di Bumi Cenderawasih. Semua pihak diharapkan dapat bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

*Penulis Mahasiswa Papua di Surabay

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Ekonomi Syariah Membuktikan Indonesia Bisa Memimpin Industri Halal Dunia

Oleh Tri Lestari Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sektor pelengkap dalam perekonomian nasional, melainkan salah satu kekuatan strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, basis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang luas, serta berkembangnya industri keuangan syariah, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memainkan peran lebih besar dalam rantai ekonomi halal global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.131 triliun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia. Posisi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki daya saing dan tidak lagi hanya berorientasi pada pasar domestik. Yang lebih menarik, Indonesia telah menjadi produsen nomor satu untuk sejumlah produk halal, termasuk sektor mode dan busana muslim. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengubah besarnya pasar muslim menjadi kekuatan produksi. Kekuatan tersebut semakin ditopang oleh ekosistem sertifikasi halal yang terus berkembang. Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki sekitar 4,4 juta sertifikat halal. Besarnya jumlah sertifikasi ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional. Namun, tantangannya adalah memastikan agar sertifikasi halal tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah diarahkan untuk membuat proses sertifikasi semakin mudah, murah, cepat, dan terintegrasi dengan program pengembangan usaha. Langkah pemerintah dalam membangun akses pasar internasional juga menjadi faktor penting. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki mutual recognition arrangement atau agreement dengan 39 negara. Kerja sama tersebut membuka peluang agar produk halal Indonesia dapat lebih mudah diterima di berbagai pasar global. Artinya, sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk bagi produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar dunia, bukan sekadar menjadi tanda kepatuhan di pasar domestik. Di sisi lain, kekuatan ekonomi syariah Indonesia memiliki sumber daya sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar sektor komersial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, wasiat, dan berbagai sumber keagamaan lainnya. Optimalisasi dana sosial tersebut dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi umat. Potensi tersebut akan semakin besar apabila keuangan komersial dan keuangan sosial syariah dapat diintegrasikan secara lebih sistematis. Dana zakat dan wakaf, misalnya, dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat produktif, sementara pembiayaan perbankan syariah dapat menopang pengembangan usaha yang telah memiliki prospek komersial. Sinergi semacam ini akan membuat ekonomi syariah memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemerataan kesejahteraan. Perkembangan sektor keuangan syariah juga menunjukkan arah yang positif. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan perbankan syariah pada Juli 2026 tumbuh 11,82 persen secara tahunan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan bahwa regulator juga terus mendorong transformasi industri keuangan syariah, termasuk melalui pemisahan unit usaha syariah. Sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, dengan 23 perusahaan memilih melakukan spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain. Transformasi tersebut diproyeksikan meningkatkan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah full-fledged menjadi 38 perusahaan pada akhir 2026. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah tengah bergerak menuju struktur yang semakin kuat, terkonsolidasi, dan profesional. Penguatan kelembagaan menjadi penting agar industri mampu menyediakan pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan sektor produktif. Indonesia juga memiliki contoh pengembangan ekosistem syariah yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Airlangga Hartarto mencontohkan Aceh sebagai salah satu model karena terdapat sinergi antara perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan keuangan sosial melalui Baitul Mal. Model tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah akan berkembang lebih kuat ketika berbagai institusi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem. Ambisi Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia harus dibangun melalui kualitas produk, inovasi, efisiensi industri, sertifikasi yang kredibel, pembiayaan yang inklusif, SDM yang unggul, serta kemampuan memasuki pasar internasional. Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui nilai ekonomi syariah sebesar Rp3.131 triliun, jutaan sertifikat halal, pertumbuhan pembiayaan syariah, dan potensi ZISWAF yang besar. Kini saatnya mengubah fondasi tersebut menjadi keunggulan yang berkelanjutan. Jika seluruh elemen bangsa mampu membangun sinergi, Indonesia tidak hanya menjadi pasar terbesar bagi produk halal, tetapi juga dapat menjadi pusat produksi, pembiayaan, inovasi, dan perdagangan halal dunia. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya tentang identitas, melainkan juga strategi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. )* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi syariah