Lompat ke konten utama

Kata Papua

Miliki Rekam Jejak Baik dan Pengalaman Memimpin, Ulama Sumbar Dukung Ganjar - Kata Papua

Miliki Rekam Jejak Baik dan Pengalaman Memimpin, Ulama Sumbar Dukung Ganjar

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Rahmad Deni

Diyakini memiliki rekam jejak sangat baik, serta juga sangat berpengalaman dalam memimpin suatu daerah dan terlibat birokrasi negara, para ulama di Sumatera Barat (Sumbar) memberikan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo. Selain itu, mereka juga sangat optimis bahwa bangsa ini akan menjadi jauh lebih maju ke depannya di bawah kepemimpinan Capres PDI Perjuangan tersebut.

Salah satu kriteria pemimpin yang ideal untuk bisa menahkodai bangsa yang memiliki beragam sekali latar belakang masyarakat seperti di Indonesia ini adalah merupakan pemimpin yang bisa moderat dan juga mampu untuk mengedepankan peran dari ulama dalam menjalankan program pemerintahannya.

Bukan hanya itu, namun bagaimana rekam jejak serta seperti apa pengalaman kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh tersebut juga patut untuk menjadi bahan pertimbangan yang matang tatkala menentukan hendak memilih siapa, utamanya menjelang adanya sirkulasi pergantian kepemimpinan melalui pesta demokrasi dan kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Tidak cukup sampai di sana, namun bagaimana sosok seorang pemimpin yang juga mampu untuk terus berupaya mengimplementasikan berbagai macam nilai falsafah hidup masyarakat, tentunya pasti akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi tokoh tersebut.

Seluruh kelebihan itu ternyata ada pada diri Calon Presiden (Capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo. Maka menjadi tidak heran, mengapa sosoknya mendapatkan dukungan penuh dari para ulama dan juga tokoh masyarakat di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Buya Zainal MS selaku salah satu tokoh masyarakat di Sumbar menjelaskan bahwa bagaimana tatkala dirinya melihat sosok kepemimpinan pria yang identik dengan rambut putih tersebut ketika menjadi Gubernur di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) selama 2 (dua) periode kepemimpinan, ternyata sosoknya memang merupakan pemimpin yang moderat. Selain itu juga mampu mengimplementasikan nilai falsafah hidup masyarakat Minangkabau yakni Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.

Bagaimana falsafah yang terkandung di dalam masyarakat Minangkabau tersebut, yang mana falsafah kehidupan mereka berdasarkan kepada kitab suci, ternyata memang sudah sangat sejalan dengan karakter kepemimpinan Ganjar Pranowo yang selama ini dilakukannya tatkala memimpin Jawa Tengah.

Lebih lanjut, memang akan menjadi sebuah keutamaan dan akan sangat adil apabila terdapat pemimpin yang bisa memprioritaskan kepentingan serta kesejahteraan para ulama dan masyarakat secara berimbang. Maka dari itu, kemudian para ulama dan tokoh masyarakat di Sumbar langsung berfokus untuk mendukung pemimpin berusia 54 tahun itu.

Menurut Buya Zainal bahwa memang Ganjar Pranowo merupakan pemimpin yang mampu sangat memperhatikan para ulama, bahkan dirinya kerap kali meminta pendapat dari para ulama dan bisa menjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan pemerintahannya bersama dengan ulama. Berbagai macam solusi dari bagaimana cara membangun bangsa yang tepat juga didapatkan dari para ulama. Terlebih, sosoknya juga dinilai sebagai pemimpin yang sangat merakyat serta peduli akan nasib rakyatnya.

Salah satu contoh nyata dari bagaimana upaya pemimpin kelahiran Kabupaten Karanganyar itu dalam melibatkan para ulama untuk kebijakan atau programnya adalah ketika dirinya berhasil melaksanakan program menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah seperti realisasi program rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat pra-sejahtera di sana. Keberhasilan akan program tersebut bahkan tercatat sampai saat ini sudah lebih dari 1 juta rumah yang direnovasi.

Kemudian, agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun tetap mampu optimal dalam mengentaskan kemiskinan, maka Ganjar Pranowo memiliki inovasi cemerlang yakni melalui penggunaan dana zakat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi (ASN Pemprov) Jateng yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng. Dari kerja sama tersebut berhasil mendapatkan sebanyak 57 miliar Rupiah penghimpunan zakat.

Masyarakat di Sumatera Barat pun juga sangat mampu merasakan bahwa Capres PDI Perjuangan itu akan bisa terus mengawal bangsa ini menjadi negara yang aman dengan memperhatikan nilai budaya ketika dirinya menjadi Presiden RI.

Sementara itu, ulama kharismatik Minangkabau, Tuanku Bagindo H. Mohammad juga menegaskan bahwa Ganjar Pranowo memang sangat layak untuk bisa menjadi nahkoda di Indonesia karena dirinya memiliki potensi serta karakter yang sangat kuat untuk bisa mempersatukan seluruh masyarakat di Tanah Air.

Apalagi dengan bagaimana slogan yang biasa dikemukakan oleh Kader dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut, yakni ‘Tuanku ya Rakyat, Jabatan Cuma Mandat’, jelas sekali bahwa slogan itu mampu menjadi sebuah tolok ukur bahwa sosoknya merupakan pemimpin yang memiliki moralitas sangat tinggi.

Lantaran memiliki banyak sekali kelebihan yang merupakan kriteria sebagai pemimpin paling ideal bagi Indonesia di masa mendatang, maka menjadi tidak heran mengapa dukungan kepada Ganjar Pranowo bisa terus meluas bahkan hingga dari banyak kalangan, termasuk para ulama di Sumatera Barat (Sumbar) yang meyakini dirinya memiliki rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan sangat baik.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Masyarakat Padang

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah