Lompat ke konten utama

Kata Papua

Miliki Rekam Jejak Baik dan Pengalaman Memimpin, Ulama Sumbar Dukung Ganjar - Kata Papua

Miliki Rekam Jejak Baik dan Pengalaman Memimpin, Ulama Sumbar Dukung Ganjar

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Rahmad Deni

Diyakini memiliki rekam jejak sangat baik, serta juga sangat berpengalaman dalam memimpin suatu daerah dan terlibat birokrasi negara, para ulama di Sumatera Barat (Sumbar) memberikan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo. Selain itu, mereka juga sangat optimis bahwa bangsa ini akan menjadi jauh lebih maju ke depannya di bawah kepemimpinan Capres PDI Perjuangan tersebut.

Salah satu kriteria pemimpin yang ideal untuk bisa menahkodai bangsa yang memiliki beragam sekali latar belakang masyarakat seperti di Indonesia ini adalah merupakan pemimpin yang bisa moderat dan juga mampu untuk mengedepankan peran dari ulama dalam menjalankan program pemerintahannya.

Bukan hanya itu, namun bagaimana rekam jejak serta seperti apa pengalaman kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh tersebut juga patut untuk menjadi bahan pertimbangan yang matang tatkala menentukan hendak memilih siapa, utamanya menjelang adanya sirkulasi pergantian kepemimpinan melalui pesta demokrasi dan kontestasi politik, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Tidak cukup sampai di sana, namun bagaimana sosok seorang pemimpin yang juga mampu untuk terus berupaya mengimplementasikan berbagai macam nilai falsafah hidup masyarakat, tentunya pasti akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi tokoh tersebut.

Seluruh kelebihan itu ternyata ada pada diri Calon Presiden (Capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo. Maka menjadi tidak heran, mengapa sosoknya mendapatkan dukungan penuh dari para ulama dan juga tokoh masyarakat di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Buya Zainal MS selaku salah satu tokoh masyarakat di Sumbar menjelaskan bahwa bagaimana tatkala dirinya melihat sosok kepemimpinan pria yang identik dengan rambut putih tersebut ketika menjadi Gubernur di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) selama 2 (dua) periode kepemimpinan, ternyata sosoknya memang merupakan pemimpin yang moderat. Selain itu juga mampu mengimplementasikan nilai falsafah hidup masyarakat Minangkabau yakni Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.

Bagaimana falsafah yang terkandung di dalam masyarakat Minangkabau tersebut, yang mana falsafah kehidupan mereka berdasarkan kepada kitab suci, ternyata memang sudah sangat sejalan dengan karakter kepemimpinan Ganjar Pranowo yang selama ini dilakukannya tatkala memimpin Jawa Tengah.

Lebih lanjut, memang akan menjadi sebuah keutamaan dan akan sangat adil apabila terdapat pemimpin yang bisa memprioritaskan kepentingan serta kesejahteraan para ulama dan masyarakat secara berimbang. Maka dari itu, kemudian para ulama dan tokoh masyarakat di Sumbar langsung berfokus untuk mendukung pemimpin berusia 54 tahun itu.

Menurut Buya Zainal bahwa memang Ganjar Pranowo merupakan pemimpin yang mampu sangat memperhatikan para ulama, bahkan dirinya kerap kali meminta pendapat dari para ulama dan bisa menjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan pemerintahannya bersama dengan ulama. Berbagai macam solusi dari bagaimana cara membangun bangsa yang tepat juga didapatkan dari para ulama. Terlebih, sosoknya juga dinilai sebagai pemimpin yang sangat merakyat serta peduli akan nasib rakyatnya.

Salah satu contoh nyata dari bagaimana upaya pemimpin kelahiran Kabupaten Karanganyar itu dalam melibatkan para ulama untuk kebijakan atau programnya adalah ketika dirinya berhasil melaksanakan program menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah seperti realisasi program rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat pra-sejahtera di sana. Keberhasilan akan program tersebut bahkan tercatat sampai saat ini sudah lebih dari 1 juta rumah yang direnovasi.

Kemudian, agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun tetap mampu optimal dalam mengentaskan kemiskinan, maka Ganjar Pranowo memiliki inovasi cemerlang yakni melalui penggunaan dana zakat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi (ASN Pemprov) Jateng yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng. Dari kerja sama tersebut berhasil mendapatkan sebanyak 57 miliar Rupiah penghimpunan zakat.

Masyarakat di Sumatera Barat pun juga sangat mampu merasakan bahwa Capres PDI Perjuangan itu akan bisa terus mengawal bangsa ini menjadi negara yang aman dengan memperhatikan nilai budaya ketika dirinya menjadi Presiden RI.

Sementara itu, ulama kharismatik Minangkabau, Tuanku Bagindo H. Mohammad juga menegaskan bahwa Ganjar Pranowo memang sangat layak untuk bisa menjadi nahkoda di Indonesia karena dirinya memiliki potensi serta karakter yang sangat kuat untuk bisa mempersatukan seluruh masyarakat di Tanah Air.

Apalagi dengan bagaimana slogan yang biasa dikemukakan oleh Kader dari partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut, yakni ‘Tuanku ya Rakyat, Jabatan Cuma Mandat’, jelas sekali bahwa slogan itu mampu menjadi sebuah tolok ukur bahwa sosoknya merupakan pemimpin yang memiliki moralitas sangat tinggi.

Lantaran memiliki banyak sekali kelebihan yang merupakan kriteria sebagai pemimpin paling ideal bagi Indonesia di masa mendatang, maka menjadi tidak heran mengapa dukungan kepada Ganjar Pranowo bisa terus meluas bahkan hingga dari banyak kalangan, termasuk para ulama di Sumatera Barat (Sumbar) yang meyakini dirinya memiliki rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan sangat baik.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Masyarakat Padang

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan