Oleh: Maria Rumer
Indonesia kembali memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak hanya ditempuh melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui diplomasi, pembangunan, penegakan hukum, dan penguatan hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Sikap Indonesia dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menunjukkan bahwa pemerintah memilih menghadapi perbedaan pandangan secara terbuka dengan menjelaskan kondisi Papua berdasarkan perspektif dan mekanisme hukum nasional. Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan sekaligus memastikan masyarakat Papua memperoleh perlindungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Penggunaan hak jawab oleh delegasi Indonesia untuk menanggapi pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu menjadi bagian penting dari diplomasi tersebut. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen. Sikap ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menempatkan isu HAM sebagai persoalan yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian dari proses hukum yang harus ditangani melalui institusi yang memiliki kewenangan.
Indonesia juga mengingatkan masyarakat internasional agar melihat persoalan Papua secara utuh. Tantangan di Papua tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik dan keamanan, tetapi juga adanya kekerasan kelompok bersenjata yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil. Sejumlah peristiwa yang disampaikan dalam forum PBB menggambarkan bahwa warga sipil, aparatur sipil negara, pekerja logistik, perempuan, dan anak-anak juga menghadapi risiko kekerasan. Karena itu, upaya negara menjaga keamanan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan hak dasar warga negara terlindungi.
Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan pembangunan. Pemerintah Indonesia tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga terus mendorong pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan menjadi instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, energi, dan berbagai pelayanan dasar lainnya. Dengan demikian, kehadiran negara di Papua tidak semata-mata terlihat melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Komisi I DPR RI turut mendorong pendekatan yang konstruktif melalui penguatan diplomasi parlementer. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan bahwa perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua merupakan hal yang dapat dipahami karena adanya keterikatan historis dan kebudayaan dalam rumpun Melanesia. Namun, perhatian tersebut perlu dibangun berdasarkan fakta yang sah dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, DPR RI membuka ruang dengan menawarkan kunjungan parlemen dan pemimpin Kepulauan Solomon ke Papua.
Gagasan tersebut menunjukkan kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi perbedaan pandangan. Pemerintah dan parlemen tidak perlu membangun komunikasi dengan cara tertutup ketika terdapat ruang untuk menunjukkan secara langsung perkembangan di lapangan. Kunjungan dan dialog dapat memberikan kesempatan bagi mitra Indonesia di kawasan Pasifik untuk melihat perkembangan penegakan hukum, pembangunan, serta kehidupan masyarakat Papua secara lebih komprehensif.
Keterbukaan semacam itu juga dapat menjadi modal penting dalam memperkuat diplomasi Indonesia. Hubungan dengan negara-negara Pasifik tidak harus berhenti pada perbedaan pandangan mengenai Papua. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela menunjukkan bahwa kedua negara tetap mampu mengembangkan kerja sama dalam berbagai bidang. Pembangunan, perdagangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kebudayaan menjadi ruang kerja sama yang dapat terus diperluas.
Bahkan, Kepulauan Solomon menyatakan rencana memperkuat kedutaan mereka di Jakarta guna meningkatkan konektivitas ekonomi kedua negara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan perspektif mengenai isu tertentu tidak harus menghambat hubungan bilateral secara keseluruhan. Indonesia memiliki peluang untuk terus membangun kepercayaan melalui kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
Dalam konteks Papua, pemerintah juga perlu memastikan bahwa perlindungan masyarakat sipil menjadi bagian utama dari setiap kebijakan. Pernyataan Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Perdagangan Orang dan HAM Berat Gabriel Goa mengenai dugaan perlakuan terhadap warga sipil oleh oknum aparat menunjukkan bahwa informasi mengenai dugaan pelanggaran harus memperoleh perhatian dan pemeriksaan yang memadai. Mekanisme hukum yang kredibel penting agar setiap dugaan dapat diuji berdasarkan fakta dan tidak berkembang menjadi persepsi yang semakin memperlebar kesenjangan informasi.
Dengan demikian, langkah Indonesia menghadapi isu Papua di tingkat internasional dapat dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kepercayaan. Diplomasi aktif, keterbukaan dialog, penegakan hukum, perlindungan masyarakat sipil, dan percepatan pembangunan merupakan rangkaian kebijakan yang saling melengkapi. Pemerintah tidak hanya menjawab kritik, tetapi juga menawarkan kerja sama dan membuka ruang bagi pihak lain untuk memahami kondisi Papua secara lebih menyeluruh.
Ke depan, pendekatan tersebut dapat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan kawasan Pasifik. Papua bukan hanya persoalan yang dibicarakan di forum internasional, tetapi juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Dengan pembangunan yang terus berjalan, perlindungan masyarakat yang diperkuat, serta diplomasi yang semakin terbuka, Indonesia memiliki ruang untuk menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan Papua dapat ditempuh melalui pendekatan yang menggabungkan kedaulatan, hukum, pembangunan, dan kerja sama regional.
*Penulis merupakan Dosen dan pemerhati pendidikan masyarakat Papua
