Kata Papua

Pembentukan DOB Papua Harus Terus Terlaksana - Kata Papua

Pembentukan DOB Papua Harus Terus Terlaksana

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pembentukan DOB Papua Harus Terus Terlaksana

Oleh : Rebecca Marian 

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua merupakan langkah konkret untuk memajukan Papua yang memiliki wilayah luas. Dengan demikian, pemekaran wilayah Papua harus dapat terus terlaksana.


Pemerintah RI akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan berbagai macam strategi, termasuk di Papua. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan membentuk Otonomi Khusus Papua (Otsus) yang kemudian berlanjut dengan dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB).

Yan Mandenas selaku Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa ketiga DOB tersebut akan berjalan sesuai dengan target yang memang telah dirancang oleh Pemerintah pusat dan DPR RI.


Menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap berjalan karena memang tujuannya adalah melakukan percepatan pembangunan bagi negara.

Selain itu, ternyata sejauh ini DPR sendiri juga telah bergerak cepat yakni dengan mengesahkan RUU bagi pembentukan ketiga DOB tersebut, yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. RUU yang merupakan hasil usulan langsung dari DPR RI itu pun juga sudah dikirimkan ke Presiden.


Langkah selanjutnya setelah dikirimkan ke Presiden, dijelaskan lebih lanjut oleh Yan bahwa saat ini pihak DPR tinggal menunggu dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) serta selanjutnya bisa langsung dilakukan pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang pemekaran wilayah.


Pembahasan mengenai RUU tersebut juga akan terus dilakukan dan bahkan akan berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Kemudian menyusul dengan langkah selanjutnya yakni ketiga provinsi baru tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan APBN di tahun 2023. Tentunya percepatan pembahasan dan juga perancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut bertujuan agar supaya bisa segera dijadikan sebagai UU oleh Presiden dan DPR supaya Pemerintah bisa langsung mengalokasikan dana anggaran.
Setidaknya, ditegaskan oleh Yan Mandenas, bahwa pada tahun 2023 mendatang pemekaran ketiga provinsi ini memang harus segera dilakukan. Di sisi lain Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mengaku sangat mendukung pembentukan DOB Papua karena Pemerintah dan DPR telah memiliki rancangan dan target yang jelas
Dikatakan oleh Benhur Tomi Mano bahwa seluruh langkah yang telah dipersiapkan mengenai DOB tersebut memang ditujukan untuk percepatan pembangunan di Papua yang diperjuangkan terus oleh Pemerintah dan DPR. Tentunya percepatan pembangunan yang dilakukan itu bukanlah semata tidak memiliki tujuan yang berarti, namun justru agar segera terjadi kesejahteraan di masyarakat serta akan jauh lebih mempermudah pelayanan Pemerintah bisa sampai ke sana.
Sejauh ini seluruh masyarakat Papua sendiri sangat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang maju, pendidikan hingga wisata yang juga maju. Tentu berbagai harapan tersebut bukan tidak mungkin akan mudah untuk tercapai apabila percepatan pembangunan yang telah digagas oleh Pemerintah beserta DPR bisa terlaksana sesuai dengan target.
Kesempatan ini sudah sangat baik diberikan oleh Pemerintah dan DPR, maka dari itu masyarakat Papua sendiri justru harus bisa bekerja keras supaya daerahnya bisa terbangun dan mampu untuk memanfaatkan kesempatan dan momentum terbaik ini. Justru beberapa pihak yang melakukan penolakan mengenai DOB ini adalah mereka yang kepentingannya terganggu dan sama sekali tidak mencerminkan keinginan masyarakat Papua untuk bisa maju.
Dengan terlaksananya DOB sesuai dengan target, maka bukan tidak mungkin Papua akan segera menjadi wilayah yang maju dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga ekonomi. Karena selama ini sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Papua teramat besar dengan sumber daya alamnya ang sangat luar biasa. Ketika itu semua terwujud, bukan tidak mungkin pula pembangunan secara keseluruhan di indonesia akan terjadi dengan lebih maksimal.
Pembentukan DOB Papua harus dapat terus terlaksana sesuai dengan agenda yang ditentukan. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan.


)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts