Kata Papua

Pemerintah Dorong Edukasi dan Pencegahan Judi Daring pada Anak - Kata Papua

Pemerintah Dorong Edukasi dan Pencegahan Judi Daring pada Anak

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Dorong Edukasi dan Pencegahan Judi Daring pada Anak

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah edukasi dan pencegahan judi daring pada anak sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif aktivitas digital ilegal. Penguatan literasi digital dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mencegah anak-anak terpapar konten perjudian yang berpotensi merusak perkembangan mental dan sosial.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa negara harus hadir memastikan ruang digital tetap aman dan sehat bagi generasi muda. “Anak-anak harus dilindungi dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka, termasuk praktik judi daring,” katanya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan edukasi sejak dini agar anak-anak mampu menggunakan teknologi secara bijak. Menurutnya, pemanfaatan ruang digital harus diarahkan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan karakter positif. “Literasi digital harus diperkuat agar generasi muda memiliki ketahanan terhadap pengaruh negatif di ruang digital,” tegasnya.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat pemblokiran konten judi daring sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan sekolah. Ia menyebut pendekatan pencegahan menjadi langkah penting agar anak-anak tidak terpapar praktik perjudian digital. “Kami terus memperkuat pengawasan ruang digital dan mendorong edukasi kepada orang tua serta satuan pendidikan,” jelasnya.

Meutya Viada Hafid menambahkan bahwa kolaborasi dengan platform digital, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat terus diperluas untuk memperkuat perlindungan anak di internet. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak akan membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat. “Pencegahan harus dilakukan bersama melalui edukasi, pengawasan, dan literasi digital yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain penguatan pengawasan, pemerintah juga mendorong peningkatan peran keluarga dalam mendampingi aktivitas digital anak. Pendampingan dan komunikasi yang baik dinilai penting untuk membangun kesadaran anak terhadap risiko judi daring dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya.

Melalui langkah edukasi dan pencegahan yang terintegrasi, pemerintah optimistis perlindungan anak di ruang digital dapat semakin diperkuat. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. ***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.