Kata Papua

Pemerintah Fokus Jadikan MBG Investasi Gizi Masa Depan Anak Bangsa - Kata Papua

Pemerintah Fokus Jadikan MBG Investasi Gizi Masa Depan Anak Bangsa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Fokus Jadikan MBG Investasi Gizi Masa Depan Anak Bangsa

Pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing. Program tersebut dipandang tidak hanya sebagai bantuan pangan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan keberhasilan program MBG sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus memperkuat strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta tata pelaksanaan program secara menyeluruh.

“Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami secara jelas sasaran, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program ini,” ujar Khairul Hidayati.

Ia menjelaskan, BGN menggunakan dua pendekatan komunikasi utama, yakni sosialisasi langsung melalui tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, guru, dan kader di daerah, serta komunikasi digital lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Menurutnya, pola penyebaran informasi harus menyesuaikan perkembangan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi.

“Pendekatan melalui media digital menjadi penting karena masyarakat kini lebih banyak memperoleh informasi dari ruang digital. Pemerintah harus hadir untuk memastikan informasi yang diterima publik tetap benar dan dapat dipercaya,” katanya.

Selama triwulan pertama 2026, BGN aktif melakukan penyebaran informasi melalui artikel, siaran pers, lokakarya, hingga kolaborasi dengan media massa. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program MBG di tengah perhatian publik yang tinggi.

Khairul menambahkan, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat MBG sebagai gerakan bersama untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

“Melalui komunikasi publik yang baik, pemerintah ingin masyarakat memahami bahwa Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari upaya bersama menciptakan generasi sehat Indonesia,” tegasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Guru Besar Ilmu Politik dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan. Ia menilai MBG memiliki potensi besar dalam mencetak generasi unggul apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran.

“Jika kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik dan dibarengi pendidikan serta literasi yang memadai, maka dalam 10 hingga 20 tahun mendatang Indonesia berpeluang memiliki generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” ujar Cecep.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, mengatakan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

“Program MBG diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, sehingga pelaksanaannya harus terus dikawal bersama,” kata Rahmawati.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.