Kata Papua

Pemerintah Hadir Perluas Layanan Kesehatan Gratis di Papua - Kata Papua

Pemerintah Hadir Perluas Layanan Kesehatan Gratis di Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Hadir Perluas Layanan Kesehatan Gratis di Papua

Nabire – Berbagai program layanan kesehatan gratis digelar di sejumlah wilayah Papua, mencakup pemeriksaan mata, pembagian kacamata untuk pelajar, hingga pemeriksaan kesehatan umum bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung melalui kerja sama pemerintah daerah dengan sejumlah mitra, dan menyasar pelajar serta masyarakat umum.

 

Di Nabire, pemerintah setempat menggelar edukasi dan pemeriksaan mata bagi 1.043 pelajar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4. Sebanyak 487 kacamata dibagikan gratis kepada pelajar yang membutuhkan. Kegiatan yang berlangsung pada 5–8 Agustus 2025 ini menjadi bagian dari bakti sosial peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, didukung oleh PT Freeport Indonesia (PTFI), RSUD Nabire, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

 

Selain pemeriksaan mata untuk pelajar, pemerintah daerah juga menyiapkan operasi katarak yang akan dilaksanakan pada 11–14 Agustus di RSUD Nabire. Proses screening telah menjangkau lebih dari 600 warga, dengan target 80 orang menjalani operasi.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pidjer, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.

 

“Anak-anak yang mungkin belum pernah memeriksakan matanya kini ada kesempatan dari PTFI, sehingga mereka bisa datang langsung ke sekolah untuk memeriksakan mata,” ujarnya.

 

Di Kabupaten Merauke, program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai dijalankan sejak awal Agustus. Program ini menyasar lebih dari 50 ribu anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA.

 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Nevile Muskita, mengatakan program sudah berjalan di seluruh puskesmas.

 

“Sudah kita laksanakan, teman-teman di Puskesmas sudah mulai jalan di bulan Agustus ini,” ujarnya.

 

Untuk tahun pertama, CKG di Merauke menargetkan 180 ribu penduduk dengan capaian minimal 30–40 persen.

 

“Sasaran kita 180 ribu lebih, sekarang yang sudah periksa sudah 34 ribu. Targetnya minimal 30-40 persen dari 180 ribu sasaran untuk tahun ini karena inikan program baru, mungkin kedepan baru meningkat tahun berikutnya. Kalau anak sekolah bisa 100 persen kayanya bisa, kita sekarang sudah mencapai 20 persen untuk keseluruhan sasaran,” jelas Nevile.

 

Pelaksanaan pemeriksaan mata, pembagian kacamata, hingga program CKG menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat Papua untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dukungan dari berbagai pihak memperkuat jangkauan layanan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga ke wilayah pesisir dan pedalaman.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.