Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Jadikan Swasembada Pangan Fondasi Kesejahteraan Petani - Kata Papua

Pemerintah Jadikan Swasembada Pangan Fondasi Kesejahteraan Petani

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jawa Tengah- Pemerintah terusPemerintah Jadikan Swasembada Pangan Fondasi Kesejahteraan Petani memperkuat langkah menuju swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkokoh kemandirian bangsa. Berbagai kebijakan strategis terus dijalankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat infrastruktur pendukung, serta membangun ekosistem ekonomi desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan, tetapi merupakan wujud kedaulatan bangsa yang harus diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian. “Swasembada itu kedaulatan. Kedaulatan adalah kehormatan, terutama bagi para petani di desa yang menjadi penopang pangan bangsa,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri Halaqah Ulama Jawa Tengah di Wonosobo.

Menurutnya, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani, antara lain menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat penyuluhan pertanian. Kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi petani. Hasilnya, produksi beras nasional telah mencapai 34,7 juta ton, sementara Cadangan Beras Pemerintah menembus 5,2 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan penyerapan produk lokal, serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa” terang Zulkifli Hasan.

Dukungan terhadap agenda swasembada pangan juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI A.M. Akbar Supratman yang berkomitmen mengawal implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur irigasi yang memadai. “Infrastruktur irigasi merupakan fondasi utama sektor pertanian. Saya siap mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden agar pembangunan jaringan irigasi berjalan optimal,” kata Akbar.

Ia menambahkan bahwa pembangunan irigasi merupakan investasi jangka panjang yang akan meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat perekonomian nasional berbasis desa.***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi