Oleh: Marissa Stefanny
Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pemerataan ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis. Dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% selama masa pemerintahannya, tantangan besar yang dihadapi adalah keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% yang telah bertahan selama lebih dari satu dekade. Untuk itu, pemerintah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sinergi kuat antar-lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI).
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7%-5,5%, dengan titik tengah sebesar 5,1%. Meskipun angka tersebut belum mencapai target ambisius pemerintah, tren peningkatan diproyeksikan akan terus terjadi dalam beberapa tahun mendatang. BI optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat pada tahun 2026 ke kisaran 4,8%-5,6%. Optimisme ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, serta kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan.
Salah satu langkah penting yang diambil BI untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada awal tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, terutama melalui peningkatan penyaluran kredit yang lebih terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha. Penurunan BI-Rate dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi yang tetap terkendali dalam target 2,5% plus minus 1%, serta stabilitas nilai tukar rupiah yang terus dijaga.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga memberikan perhatian khusus pada sektor perbankan untuk memastikan tersedianya likuiditas yang cukup guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hingga pertengahan Januari 2025, BI mencatat bahwa insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang telah disalurkan mencapai Rp 295 triliun.
Dana ini difokuskan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan ini, perbankan diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Dalam hal digitalisasi, pemerintah juga mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di era globalisasi. Digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat dalam efisiensi proses bisnis, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar global. BI memproyeksikan pertumbuhan kredit tahun 2025 dapat mencapai 11%-13%, seiring dengan percepatan digitalisasi dan stabilitas ekonomi yang terus dijaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan Indonesia memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur Industri 4.0, pengembangan sektor kesehatan, blockchain, pembelajaran mesin, serta berbagai sektor produktif lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo sebesar 8%. Sektor digital menawarkan peluang pertumbuhan non-linier yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan lompatan besar yang hanya dapat dicapai melalui digitalisasi, pemanfaatan AI, dan peningkatan produktivitas dengan mengandalkan ekonomi digital.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai dinamika global yang dapat memengaruhi perekonomian domestik. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan kebijakan moneter di negara maju menjadi beberapa tantangan eksternal yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan situasi global.
Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah terus mencermati ruang kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk potensi penurunan suku bunga lebih lanjut jika kondisi ekonomi mendukung. Stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah juga menjadi prioritas utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal untuk mendukung stimulus ekonomi. Investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai dalam beberapa tahun ke depan.
Transformasi ekonomi yang sedang berlangsung ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka makroekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sektor-sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, dan manufaktur menjadi fokus utama dalam kebijakan stimulus ekonomi.
Selain itu, peran teknologi juga menjadi semakin penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. Pemerintah bersama BI terus mendorong adopsi teknologi di berbagai sektor, termasuk sistem pembayaran digital yang semakin berkembang. Digitalisasi di sektor keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional.
Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat posisi sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kerja sama internasional, baik dalam perdagangan maupun investasi, terus ditingkatkan untuk memperluas pasar ekspor dan menarik lebih banyak investasi asing. Kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan global menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
)* Peneliti dari Pancasila Madani Institute
