Pemerintah Maksimalkan Percepatan Pembangunan Papua

Pemerintah terus memaksimalkan percepatan pembangunan di Papua.  Bahkan, Pemerintah membuat regulasi khusus untuk mengakselerasi pembangunan di Papua demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI meminta agar tidak ada penundaan terhadap upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Wapres berharap agar pendekatan humanis yang akan dilakukan olah TNI untuk mendekati gerakan pro-separatis dapat benar-benar diwujudkan.

Dalam kesempatan rapat koordinasi (Rakor) terbatas di Istana Wakil Presiden, Pihaknya menginginkan Papua yang aman, kondusif, sehingga program kerja pembangunan kesejahteraan tersebut bisa diselesaikan.

Dalam kesempatan tersebut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Rakortas tersebut fokus membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan terkait Papua secara komprehensif dan menyeluruh.

Disebutkan inti pendekatan humanis tersebut antara lain aparat keamanan TNI tidak menggunakan perang sebagai cara menuntas KKB, tapi merangkul KKB sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Selain TNI juga melakukan penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang Asli Papua (OAP).

Lebih lanjut Ma’ruf mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan di Papua. Tinggal bagaimana nantinya pelaksanaan kebijakan afirmasi pembangunan di lapangan yang harus diperkuat.

Ma’ruf Amin juga mengingatkan agar percepatan pembangunan kesejahteraan Papua harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan seluruh sektor di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.