Pemerintah Memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah mempercepat dan memperkuat peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Strategi ini mencakup ekspansi KEK manufaktur yang sudah ada, pengembangan KEK baru, integrasi KEK dengan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), serta transformasi KEK menjadi pusat riset dan pengembangan talenta global.
Untuk mencapai target tersebut Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dengan kebutuhan daerah. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Kamis (2/7).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai langkah strategis Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penguatan investasi, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan efisiensi logistik nasional, hingga perluasan kerja sama ekonomi internasional sebagai upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan. Efisiensi biaya logistik akan berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional,” ujar Susiwijono.
Selain itu Susiwijono juga memaparkan kondisi perekonomian nasional yang tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah.
Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Selain itu Pemerintah juga memperkuat aksesibilitas dan konektivitas, meningkatkan kualitas dmencapai, memperkuat investasi dan pembiayaan serta kapasitas SDM di tiap-tiap sektor.
Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus menempatkan daerah sebagai aktor utama. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun DPD RI dari sejumlah daerah menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan nasional, khususnya terkait investasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan logistik dan konektivitas.
“Pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai lokasi pelaksanaan program nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah,” tegas Hemas.
Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPD RI, berbagai aspirasi daerah diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Sejalan dengan itu, KEK diharapkan terus menjadi katalis investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
