Pemerintahan Presiden Jokowi menggenjot pembangunan di Papua, agar ada keadilan antara kemajuan di Indonesia bagian barat dan timur.
Untuk mengoptimalkan program modernitas di Bumi Cendrawasih, maka otonomi khusus dilanjutkan tahun 2021. Otsus sangat baik karena membuat kehidupan masyarakat Papua makin makmur.
Papua adalah wilayah yang elok namun sayang belum semaju di Jakarta.
Untuk mengenjot modernitas di Bumi Cendrawasih, maka pemerintah membuat otonomi khusus yang dimulai tahun 2001. Program ini dilanjutkan tahun 2021 karena sudah terbukti memajukan Papua, dan otsus jilid 2 diharap makin mengoptimalkan pembangunan di sana.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran otsus jilid 2 dinaikkan, dari 2% dana alokasi umum (DAU) nasional, menjadi 2,5%.
Sehingga pemerintah daerah provinsi Papua dan Papua Barat mendapat dana hingga trilyunan rupiah. Kenaikan dana otsus memang diperlukan, karena faktor inflasi dan untuk mempercepat kemajuan di Papua.
Sri Mulyani melanjutkan, untuk dana otsus jilid 2, maka pemberiannya lewat transfer melalui skema block grant dan performance based.
Artinya, penggunaan dana diserahkan langsung ke pemerintah Papua dan Papua Barat, karena ada otonomi daerah. Namun penggunannya tentu sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat di sana.
Pemberian dana via transfer dan penggunaan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat mempercayai kemampuan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Selain mengimplementasikan otonomi daerah, maka penggunaan dana oleh pemda membuat Gubernur bisa langsung memakainya tanpa harus sedikit-sedikit berkonsultasi pada pemerintah pusat.
