Kata Papua

Pemerintah Optimalkan Manfaat CKG demi Kesehatan Berkualitas yang Merata - Kata Papua

Pemerintah Optimalkan Manfaat CKG demi Kesehatan Berkualitas yang Merata

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Optimalkan Manfaat CKG demi Kesehatan Berkualitas yang Merata

*Jakarta* – Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah strategis memperluas layanan kesehatan preventif dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata. Program ini dinilai menjadi upaya penting dalam mendeteksi dini berbagai penyakit tidak menular, terutama hipertensi yang masih menjadi ancaman serius bagi kelompok lanjut usia.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, mengatakan hasil pelaksanaan CKG menunjukkan tingginya kasus hipertensi pada lansia. Dari 6,8 juta lansia yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, sebanyak 4,36 juta orang atau 63,5 persen terdeteksi mengalami hipertensi. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.

“Hipertensi pada lansia memiliki dampak klinis dan sosial yang besar karena dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga penurunan fungsi kognitif,” ujar Imran Pambudi.

Ia menjelaskan, tingginya prevalensi hipertensi juga berdampak pada meningkatnya gangguan mobilitas lansia yang berpotensi menjadi beban ekonomi bagi keluarga dan sistem kesehatan. Karena itu, upaya pengendalian tidak cukup hanya melalui pengobatan, tetapi juga perlu disertai rehabilitasi, dukungan caregiver, serta perlindungan pembiayaan bagi lansia kurang mampu.

Lebih lanjut, Imran Pambudi menegaskan bahwa pencegahan hipertensi harus dimulai sejak dini melalui pemeriksaan tekanan darah rutin mulai usia 18 tahun. Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sehat seperti mengurangi konsumsi garam, rutin berolahraga, menjaga berat badan, dan menghentikan kebiasaan merokok.

“Deteksi dini dan penguatan layanan primer menjadi kunci untuk menekan risiko komplikasi penyakit katastropik sehingga masyarakat dapat tetap sehat dan produktif,” katanya.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, menyampaikan bahwa program CKG telah menjangkau sekitar 19 juta masyarakat selama periode Januari hingga awal Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,16 juta peserta telah tercatat memperoleh tatalaksana pengobatan dan pengendalian penyakit.

 

Menurut Benjamin Paulus Octavianus, program CKG merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun budaya pemeriksaan kesehatan berkala di tengah masyarakat.

 

“CKG sangat penting untuk mendeteksi dini hipertensi, diabetes, tuberkulosis, maupun masalah gizi sehingga penyakit dapat dicegah sebelum berkembang menjadi lebih berat,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, pemerintah berharap fasilitas kesehatan tidak hanya dimanfaatkan saat masyarakat sakit, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan dukungan fasilitas kesehatan yang semakin lengkap dan modern, program CKG diharapkan mampu mewujudkan layanan kesehatan berkualitas yang dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.