Oleh: Rivka Mayangsari
Di tengah kondisi ketidakpastian akan perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tetap terjaga dan tumbuh positif sebesar 4,94% pada Q3-2023.
Hal tersebut dapat terealisasi, karena Pemerintah terus membuat berbagai strategi kebijakan ekonomi guna mendorong ketahanan dan kebangkitan ekonomi.
Dari sisi Konsumsi Rumah Tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, Pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial diantaranya yakni tambahan bantuan pangan beras sebesar 10kg/KPM pada Desember 2023 dengan sasaran 21,3 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama November-Desember 2023 dengan sasaran 18,8 juta KPM.
Selain itu, untuk penguatan UMKM di tengah suku bunga tinggi, Pemerintah mendorong melalui percepatan KUR, melalui weekend banking, agar penyerapan penyaluran KUR lebih optimal dan dapat mencapai target Rp297 triliun.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suswijono Moegiarso mengatakan dengan tambahan dua bantuan kepada masyarakat ini, daya beli masyarakat dapat terjaga dan inflasi terkendali, terutama dalam rangka komponen konsumsi rumah tangga yang terus dijaga.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pun mengaku optimis Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan pasar keuangan global pada tahun 2024. Perasaan optimis tersebut dikarenakan 3 hal. Pertama, Indonesia sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan dalam menjaga proses pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, Pemulihan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat inflasi yang rendah, dan nilai tukar Rupiah yang menguat.
Kedua, rasa optimisme memang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2024. Salah satunya peningkatan tensi geopolitik yang berpotensi menahan proses disinflasi dan risiko perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Dalam menghadapi hal tersebut, BI telah meluncurkan inovasi dan program transformasi berbasis teknologi dan digitalisasi.
Ketiga, kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan, termasuk menghadapi volatilitas di tahun 2024. Dengan kolaborasi dan rasa optimisme dari setiap pihak, Bank Indonesia meyakini Indonesia kembali mampu melalui berbagai tantangan di tahun Naga Kayu ini.
Di samping itu, Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman turut menyoroti 3 isu utama yang dinilai penting menjadi perhatian bagi bank sentral, yaitu dinamika dalam dunia keuangan global di tahun 2024 yang memerlukan kewaspadaan.
Kemudian, strategi kunci untuk menghadapi tantangan, dimana strategi bauran kebijakan BI mengacu pada Consistency, Innovation and Synergy (CIS), hingga resiliensi cadangan devisa yang perlu tetap dijaga dalam mengantisipasi fluktuasi ekonomi dengan tetap memegang prinsip liquidity, security dan profitability.
Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendorong peningkatan eskpor, diantaranya yakni melalui pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, membuka peluang pasar-pasar baru seperti non traditional market, serta memperkuat kerja sama perdagangan.
Dengan adanya rangkaian kegiatan Pemilu 2024 yang mana belanja kegiatan politik telah memberikan dampak positif bagi perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pada sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan & minuman, garmen teksil, serta sektor jasa (hiburan) yang saat ini melonjak.
Secara historis, periode Pemilu cenderung mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui belanja Pemerintah dan belanja konsumsi lainnya terutama Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga. Selain itu, aktivitas Pemilu juga akan menumbuhkan PDB riil dan meningkatkan perputaran jumlah uang beredar.
Dari perspektif jangka panjang, tahun 2024 akan menjadi tahun landasan penting sebelum pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pendekatan pembangunan transformatif akan dilakukan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Agenda pembangunan di 2024 juga didukung dengan fokus kebijakan APBN. Kebijakan fiskal dirancang dengan tujuan untuk mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam baik hasil tambang maupun pangan, juga akan terus dilanjutkan.
Lebih jauh, Pemerintah akan melanjutkan rangkaian strategi kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan melalui percepatan transisi energi, pengembangan ekosistem mobil listrik, dan membangun penyimpanan karbon. Kemudian meningkatkan produktivitas melalui inovasi digital serta melanjutkan reformasi dan transformasi struktural yang mencakup percepatan proyek infrastruktur pada konektivitas, peningkatan kualitas kelembagaan, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, dan industrialisasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya juga optimis dengan langkah positif aksesi keanggotaan Indonesia di OECD, bahwa Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD. Keanggotaan itu akan membawa beberapa manfaat di antaranya yakni peningkatan reputasi dan transparansi, standar kebijakan yang tinggi, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga targetnya kita akan bisa keluar dari middle income trap.
Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi para pihak harus dijaga dan diperkuat karena akan menjadi kunci utama mencapai tujuan bersama yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.
Penguatan struktur ekonomi juga perlu terus dilakukan. Dalam jangka pendek, sinergi kebijakan fiskal-moneter, didukung kebijakan stabilitas sistem keuangan serta penguatan kebijakan struktural perlu terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam jangka menengah panjang, transformasi sektor riil perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan mendorong kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia maju.
*) Penulis adalah pengamat ekonomi
