Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Pastikan Ekonomi Tetap Stabil di Tengah Konflik Global - Kata Papua

Pemerintah Pastikan Ekonomi Tetap Stabil di Tengah Konflik Global

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil meski dihadapkan pada dinamika global dan eskalasi konflik geopolitik yang memicu ketidakpastian.

Fundamental ekonomi yang kuat dinilai menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tekanan eksternal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kondisi dalam negeri tetap terkendali, termasuk ketersediaan energi.

Ia menyampaikan bahwa langkah pemerintah merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam mengantisipasi gejolak global sekaligus menjaga iklim investasi.

“Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang adaptif, resilien, dan tangguh. Situasi ini bukan hambatan, melainkan momentum untuk akselerasi perubahan menuju sistem yang lebih modern dan efisien,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menekankan bahwa stabilitas fiskal yang terjaga memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan produktif.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan transformasi budaya kerja nasional serta kebijakan sektor energi guna memperkuat ketahanan ekonomi.

“Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah dengan kebijakan energi,” jelasnya.

Di sisi lain, sektor manufaktur nasional menunjukkan ketahanan yang solid. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berdasarkan data terbaru berada di level 50,1, yang masih mencerminkan fase ekspansi.

“Kami kaget sekaligus bersyukur bahwa di tengah kondisi yang super berat, baik dari sisi global maupun domestik, rata-rata PMI manufaktur Indonesia masih di atas angka 50. Ini menunjukkan resiliensi yang kuat dari sektor manufaktur tanah air,” ujarnya.

Agus menambahkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi penopang utama industri nasional.

“Fundamental industri kita masih kuat. Permintaan dalam negeri tetap menjadi penopang utama, sehingga mampu menahan tekanan eksternal yang cukup besar,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat solid, inflasi terkendali, serta konsumsi domestik tetap kuat.

“Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas melalui kebijakan yang adaptif.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir