Jakarta — NPemerintah memastikan guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Proses peķjngalihan dilakukan secara bertahap dan tidak melalui tes
Pemerintah menargetkan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu masuk dalam proses pengalihan tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian status dan karier bagi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyebut kebijakan tersebut juga disertai penguatan kompetensi guru menghadapi perubahan dunia pendidikan, termasuk perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI).
“Guru harus terus belajar karena dunia pendidikan terus berubah. Pemerintah akan meningkatkan program peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan yang didukung penuh oleh APBN,” kata Mu’ti.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani mengatakan rangkaian kebijakan tersebut menjawab kekhawatiran guru mengenai keberlanjutan status dan karier mereka.
“Berbagai kebijakan ini merupakan jawaban atas pertanyaan dan kekhawatiran yang disampaikan para guru, terutama mengenai bagaimana keberlanjutan status PPPK paruh waktu dan juga guru non-ASN,” ujar Nunuk.
Menurut Nunuk, pemerintah ingin memastikan guru memperoleh kepastian dalam karier, kesejahteraan, serta kesempatan meningkatkan kompetensi. Selain persoalan status dan penghasilan, pemerintah menyiapkan program peningkatan kompetensi guru yang didukung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menegaskan langkah tersebut merupakan kesepakatan awal antara Komisi X DPR RI dan pemerintah guna memperjelas status hukum serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Sejak awal pemerintah dengan DPR, dalam hal ini Komisi X, sepakat bahwa guru PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu itu tidak ada tes. Dan insyaallah clear, 230.000 orang sudah akan dibiayai penuh oleh APBN TA 2027,” ujar Fikri.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk pengalihan tersebut. Dalam penyesuaian anggaran Kemendikdasmen 2027, tambahan anggaran Rp28 triliun disepakati, dengan sekitar Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru.
Melalui penataan tersebut, pemerintah berupaya memperjelas status kepegawaian, memperkuat kesejahteraan, serta memastikan keberlanjutan karier tenaga pendidik. Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes menjadi bagian dari penataan guru yang dipersiapkan mulai 2027. (*)
