Pemerintah Pastikan Koperasi Merah Putih Dibangun dengan Prinsip Verifikasi dan Kebutuhan Desa
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan mengedepankan prinsip verifikasi, kelayakan usaha, serta kebutuhan riil masyarakat desa.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun koperasi yang tidak hanya hadir sebagai bangunan fisik, tetapi juga memiliki tata kelola profesional dan model bisnis yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah optimistis Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat efektivitas penyaluran berbagai program pembangunan nasional.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi pada akhir 2026. Menurutnya, setiap koperasi dibangun berdasarkan potensi ekonomi lokal sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“InsyaAllah akhir tahun ini bisa 40 ribu bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih plus dengan manajernya, plus dengan model bisnis, dan studi kelayakannya sudah bisa dijalankan,” ujar Ferry.
Selain mendistribusikan berbagai barang bersubsidi, Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi offtaker yang menyerap hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi offtaker, menyerap hasil produk masyarakat tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kerajinan dan lain sebagainya. Selain itu juga menjadi instrumen agar program-program pemerintah pusat bisa turun ke bawah dengan lebih tepat sasaran,” katanya.
Pemerintah meyakini pendekatan berbasis verifikasi dan kebutuhan desa akan menghasilkan koperasi yang sehat serta memiliki daya saing jangka panjang. Kehadiran koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga melalui terbukanya lapangan kerja baru dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antara desa dan perkotaan.
Di daerah, implementasi program tersebut mulai mendapat dukungan positif. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurutnya, koperasi juga menjadi ruang strategis bagi pemasaran produk UMKM sehingga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
“Keberadaan koperasi ini membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. UMKM terbantu, masyarakat juga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah,” ujar Riana.
Komitmen pemerintah membangun Koperasi Merah Putih berdasarkan kajian kelayakan dan kebutuhan lokal menunjukkan bahwa program ini tidak sekadar mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan.
Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, target 40 ribu koperasi yang beroperasi pada akhir 2026 diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
