Oleh: Alexander Royce
Situasi demonstrasi yang belakangan merebak di sejumlah daerah kembali menyoroti pentingnya stabilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah memahami bahwa salah satu sumber keresahan publik adalah persoalan pangan dan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan swasembada pangan tidak hanya diposisikan sebagai program ketahanan nasional, tetapi juga sebagai strategi membuka peluang kerja baru yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa program swasembada pangan kini diperkuat melalui literasi pertanian yang menyasar generasi muda, petani milenial, hingga kalangan akademisi. Ia menilai bahwa pertanian bukan sekadar urusan produksi beras, jagung, atau kedelai, melainkan sebuah ekosistem yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi pertanian, masyarakat tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman manajerial, teknologi, dan kewirausahaan. Pemerintah meyakini pendekatan ini dapat memperluas akses kerja di pedesaan maupun perkotaan, sehingga bonus demografi bisa diarahkan ke sektor yang produktif.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, menilai bahwa peran komunitas tani seperti gerakan “Tani Merdeka Indonesia” telah menjadi motor penting dalam mengawal keberhasilan swasembada pangan. Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi tani memberi efek nyata dalam mendorong kemandirian pangan. Lebih jauh, NFA melihat keterlibatan langsung masyarakat ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memunculkan usaha baru di sektor hulu dan hilir. Dengan rantai pasok yang lebih terjaga, terbuka pula lapangan kerja mulai dari distribusi logistik, pengolahan pangan, hingga ekspor.
Dukungan regulasi juga menjadi pilar utama dalam memastikan program ini berjalan konsisten. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Asep Sutandar, menjelaskan bahwa pihaknya aktif memperkuat regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional mengenai swasembada pangan. Ia menyebut forum group discussion (FGD) yang rutin digelar mampu menyinergikan regulasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan kerangka hukum yang kokoh, kepastian usaha dan investasi di sektor pangan menjadi lebih terjamin. Hal ini membuka jalan bagi industri kecil dan menengah untuk terlibat lebih besar, sehingga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks terkini, isu swasembada pangan juga berhubungan erat dengan situasi demonstrasi yang menuntut adanya pemerataan kesejahteraan. Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras dan kebutuhan pokok cenderung stabil pasca pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah hadir untuk menjamin keterjangkauan pangan. Stabilitas harga pangan secara langsung berpengaruh pada ketenangan sosial, mengurangi keresahan masyarakat, dan pada saat yang sama menciptakan rasa aman untuk berusaha.
Selain itu, swasembada pangan juga memberi multiplier effect terhadap sektor pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian modern, mekanisasi, hingga industri pengolahan hasil panen, pemerintah bersama perguruan tinggi dan balai pelatihan vokasi mulai mendorong kurikulum yang lebih aplikatif. Generasi muda didorong untuk melihat pertanian bukan hanya sebagai pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai profesi yang modern, berteknologi, dan menjanjikan penghasilan yang layak.
Investasi teknologi pertanian, seperti penggunaan drone, sensor kelembapan tanah, serta sistem digitalisasi rantai pasok, turut menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi, riset, dan inovasi. Artinya, swasembada pangan tidak hanya membuka kesempatan kerja di sawah atau ladang, melainkan juga di laboratorium, startup agritech, hingga sektor ekspor pangan.
Lebih dari itu, keberhasilan swasembada pangan juga berkontribusi pada penguatan ketahanan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih stabil dalam menghadapi gejolak global, baik krisis energi, perubahan iklim, maupun ketidakpastian geopolitik. Hal ini memberi sinyal positif kepada investor dan dunia internasional bahwa Indonesia berada pada jalur pembangunan yang kokoh dan berdaulat. Dengan ketahanan pangan yang kuat, proyeksi pertumbuhan lapangan kerja pun semakin menjanjikan, terutama di wilayah pedesaan yang sebelumnya rentan menjadi kantong pengangguran.
Ke depan, tantangan tentu tetap ada, mulai dari alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga rendahnya minat generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian. Namun, kebijakan proaktif pemerintah yang menggabungkan pendekatan literasi, regulasi, dan modernisasi teknologi menunjukkan arah yang jelas. Dengan dukungan penuh masyarakat, target swasembada bukan hanya menjadi slogan, melainkan sebuah kenyataan yang menyejahterakan.
Dengan demikian, swasembada pangan yang dijalankan pemerintah saat ini bukan hanya soal ketahanan, melainkan juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan program ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi, stabilitas sosial terjaga, dan lapangan kerja terus bertambah. Melalui kerja sama seluruh elemen bangsa, cita-cita Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan sekaligus makmur dalam lapangan kerja akan semakin nyata terwujud.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
[edRW]
