Kata Papua

Pemerintah Percepat Langkah Pengendalian Inflasi Demi Ekonomi Rakyat - Kata Papua

Pemerintah Percepat Langkah Pengendalian Inflasi Demi Ekonomi Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Percepat Langkah Pengendalian Inflasi Demi Ekonomi Rakyat

Jakarta – Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui langkah-langkah pengendalian inflasi yang terukur dan responsif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, strategi pengendalian harga pangan, penguatan distribusi kebutuhan pokok, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

 

Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa inflasi Indonesia tetap berada dalam kondisi terkendali. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan baik di berbagai wilayah.

 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa kondisi inflasi nasional masih berada pada jalur yang sehat dan sesuai sasaran pemerintah.

 

“Inflasi masih terkendali dan Bank Indonesia meyakini akan tetap berada dalam sasaran inflasi hingga akhir 2026 melalui sinergi kebijakan moneter serta koordinasi pengendalian inflasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Ramdan.

 

Menurutnya, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

 

“Bank Indonesia akan terus memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah terus memperkuat distribusi kebutuhan pokok, terutama di wilayah yang memiliki tantangan logistik tinggi.

 

“Dari Bulog kami minta untuk penyaluran minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia timur ya, khususnya Papua, agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya.

 

Selain menjaga harga kebutuhan pokok, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan sektor peternakan nasional. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, menegaskan bahwa pengawasan harga ayam hidup terus diperkuat.

 

“Upaya ini dilakukan untuk melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan industri perunggasan nasional,” katanya.

 

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga, daya beli masyarakat tetap kuat, dan pertumbuhan ekonomi nasional berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian inflasi ini sekaligus menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden         Oleh: Fajar Dwi Santoso         Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.                           Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi.