Oleh : Abidin Rahmat
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mempertahankan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah mengoptimalkan pemadaman melalui jalur darat dan udara, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta menguji pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari strategi penanganan yang terpadu.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengerahkan berbagai sumber daya secara terkoordinasi. Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, dan perlindungan masyarakat. Melalui kombinasi berbagai metode, pemerintah berupaya memastikan penanganan di lapangan dapat berjalan secara efektif sesuai kondisi wilayah dan karakteristik kebakaran.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan pemadaman karhutla melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut turut didukung pengujian cairan pemadam asal Brasil di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra Selatan dan Kalimantan. Pemerintah juga menyiapkan pengerahan helikopter serta personel pemadam untuk memperkuat penanganan di lokasi terdampak.
Penggunaan berbagai metode pemadaman menjadi bagian penting dalam menghadapi karakteristik karhutla yang beragam. Kondisi vegetasi, cuaca, akses menuju lokasi, dan karakteristik lahan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi di lapangan. Operasi darat memungkinkan personel melakukan penanganan langsung terhadap titik api, sedangkan dukungan udara dapat membantu menjangkau wilayah yang sulit diakses dan memperluas jangkauan operasi.
Salah satu langkah inovatif dilakukan melalui uji coba cairan pemadam Realiza Anti Chamas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kawasan lahan gambut Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Bahan tersebut dilarutkan dalam air untuk kemudian disemprotkan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran api. Pengujian ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung penanganan kebakaran, terutama pada kawasan yang memiliki karakteristik lahan khusus.
Pengembangan dan pengujian teknologi pemadaman dapat memperkaya pilihan metode yang digunakan petugas. Pemanfaatannya tetap perlu disesuaikan dengan hasil pengujian, kondisi lingkungan, serta prosedur keselamatan yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, inovasi dapat ditempatkan sebagai pelengkap operasi lapangan sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan menghadapi karhutla pada masa mendatang.
Selain mengoptimalkan teknologi, pemerintah memperkuat keterlibatan berbagai unsur dalam penanganan kebakaran. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian terkait, Manggala Agni, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pemadaman. Kolaborasi ini diarahkan agar penanganan berjalan terpadu, mulai dari pengerahan personel hingga edukasi kepada masyarakat.
Sinergi lintas instansi menjadi unsur penting karena karhutla membutuhkan respons yang melibatkan berbagai keahlian dan sumber daya. Personel di lapangan menjalankan pemadaman, lembaga terkait mendukung koordinasi dan penanganan kebencanaan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penguatan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Masyarakat juga memiliki peran melalui kepatuhan terhadap aturan pembukaan lahan, pelaporan dini titik api, dan partisipasi dalam upaya pencegahan.
Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap langkah pencegahan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran mengenai risiko pembakaran lahan dan pentingnya menjaga lingkungan. Penguatan regulasi serta pembahasan mengenai penguatan kelembagaan restorasi gambut juga menjadi bagian dari agenda untuk mendukung pencegahan kebakaran secara berkelanjutan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa BNPB akan mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama satu bulan di Sumatra Selatan. Langkah ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemadaman dan pengendalian kebakaran, dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.
Dukungan operasi modifikasi cuaca melengkapi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemantauan kondisi cuaca agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan prakiraan yang disampaikan dalam informasi penanganan tersebut, peluang hujan diperkirakan muncul pada rentang minggu ketiga Oktober hingga minggu ketiga November 2026. Prakiraan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun langkah operasional, tanpa mengesampingkan kesiapan pemadaman secara langsung.
Rangkaian langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan terpadu dalam menghadapi karhutla. Pemadaman darat dan udara, pengujian teknologi, operasi modifikasi cuaca, penguatan koordinasi, serta edukasi masyarakat ditempatkan sebagai bagian yang saling melengkapi. Setiap metode memiliki fungsi sesuai kondisi lapangan sehingga pelaksanaannya perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan situasi.
Keberhasilan penanganan karhutla juga berkaitan erat dengan perlindungan masyarakat. Pengendalian api yang cepat dan terkoordinasi diharapkan dapat mengurangi risiko terhadap permukiman, fasilitas umum, aktivitas ekonomi, dan kualitas udara. Pada saat yang sama, upaya pencegahan membantu memperkuat kesadaran bersama bahwa perlindungan hutan dan lahan membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.
Melalui optimalisasi sumber daya dan pemanfaatan inovasi, pemerintah terus memperkuat langkah penanganan karhutla secara menyeluruh. Pendekatan yang menggabungkan respons cepat, dukungan teknologi, koordinasi lintas instansi, dan pencegahan menjadi fondasi penting untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Konsistensi pelaksanaan di lapangan diharapkan mendukung perlindungan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi risiko karhutla.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik
