Pemerintah Perketat Pengawasan MBG, Mitra Dapur Dilarang Mark-Up Bahan Pangan
Jakarta – Pemerintah semakin mempertegas komitmennya dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia.
Melalui penguatan pengawasan distribusi dan tata kelola dapur mitra, negara memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Langkah tegas ini sejalan dengan kebijakan penguatan akuntabilitas program sosial yang kini menjadi fokus utama pemerintah. Selain pengawasan administrasi, aspek keamanan pangan, transparansi harga bahan baku, hingga etika operasional mitra dapur menjadi perhatian serius. Pemerintah menilai bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi bangsa, sehingga tidak boleh tercemar praktik-praktik tidak sehat seperti mark-up bahan pangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang toleransi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Pengawasan distribusi makan bergizi gratis kami perketat. Tidak boleh ada penyalahgunaan, baik dari sisi operasional maupun pengadaan bahan pangan. Ini program negara, bukan proyek bisnis pribadi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik mark-up bahan baku yang dilakukan sebagian kecil mitra dapur.
“Kalau ada mitra SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan mark-up bahan baku, tentu akan dikenakan sanksi tegas. Bisa berupa peringatan keras, penghentian kerja sama, sampai pemutusan kontrak. Negara tidak boleh dirugikan dan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Dalam pernyataan lainnya, Nanik menekankan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama.
“Fokus kami bukan hanya distribusi, tetapi juga keamanan pangan. Bahan baku harus layak, sehat, dan sesuai standar gizi. Penggunaan fasilitas negara juga harus sesuai aturan, tidak boleh untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Penguatan pengawasan ini diperkuat oleh sistem pelaporan digital, audit berkala, serta pelibatan pemerintah daerah dan aparat pengawas internal pemerintah. Di berbagai daerah, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan seragam, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif, sehingga program ini benar-benar menjadi milik bersama.
Langkah ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang menekankan pentingnya integritas, tata kelola bersih, serta efektivitas program strategis nasional.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas bukan hanya soal anggaran besar, tetapi tentang kejujuran, disiplin, dan keberpihakan nyata kepada rakyat..***
