Oleh : Antonius Utomo
Indonesia menghadapi beragam ancaman bencana yang memerlukan kesiapsiagaan, mitigasi, dan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan, berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan dan latihan kesiapsiagaan menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko serta meningkatkan ketangguhan menghadapi keadaan darurat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui pendidikan kebencanaan, penerapan prosedur evakuasi, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Pendekatan ini diperlukan agar pemahaman mengenai ancaman bencana tidak berhenti pada pengetahuan teoritis, tetapi berkembang menjadi keterampilan praktis yang dapat diterapkan ketika situasi darurat terjadi.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi proses pembelajaran sepanjang hayat. Fenomena alam tidak dapat sepenuhnya dihentikan, sehingga upaya penanggulangan perlu diarahkan pada pengurangan risiko dan perlindungan keselamatan manusia. Prinsip tersebut juga relevan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi kondisi atmosfer, cuaca, dan lingkungan.
Penguatan kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan menjadi salah satu prioritas karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dalam aktivitas sehari-hari. BNPB mendorong penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) melalui tiga pilar utama, yaitu penyediaan fasilitas pendidikan yang aman, penerapan regulasi serta standar operasional prosedur (SOP) evakuasi, dan integrasi pendidikan kebencanaan dalam proses pembelajaran. Penerapan ketiga pilar tersebut diharapkan mampu membangun lingkungan sekolah yang lebih siap menghadapi ancaman bencana.
Pengalaman penguatan kesiapsiagaan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menunjukkan pentingnya edukasi dan simulasi kebencanaan sejak usia dini. Melalui dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekolah didorong memberikan pemahaman mengenai potensi ancaman di lingkungan sekitar, jalur evakuasi, serta tindakan yang perlu dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Evaluasi keamanan bangunan dan kesiapan prosedur evakuasi juga diperlukan untuk memastikan warga sekolah memahami langkah perlindungan diri.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi Sudarman menekankan pentingnya menanamkan pemahaman mitigasi sejak dini agar peserta didik mampu menghadapi keadaan darurat tanpa kepanikan. Sementara itu, Kepala SD Negeri 14 Aur Tanjungkang Tangah Sawah, Rahmat Fuad, menyoroti peran guru dalam memberikan perlindungan psikologis kepada siswa. Guru diharapkan mampu menenangkan peserta didik sekaligus mengarahkan mereka menuju tempat aman sesuai prosedur yang telah dilatih.
Prinsip tersebut dapat diterapkan secara lebih luas dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Ketika terjadi hujan ekstrem yang berpotensi memicu banjir atau tanah longsor, masyarakat perlu memahami informasi peringatan dini, mengenali jalur evakuasi, dan mengetahui lokasi pengungsian yang aman. Sekolah juga perlu memastikan saluran drainase berfungsi baik, akses keluar tidak terhalang, serta komunikasi darurat dapat berjalan. Latihan berkala penting agar setiap individu mampu merespons ancaman secara cepat dan tepat.
Selain sekolah, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi kebencanaan melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Kepala Departemen Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yusman Wiyatmo, menekankan bahwa perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab akademis dan moral untuk menerjemahkan hasil riset menjadi pengetahuan praktis yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik ancaman serta langkah pengurangan risiko yang sesuai dengan kondisi setempat.
Yusman juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun budaya sadar bencana. Melalui sinergi perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, edukasi kebencanaan dapat menjangkau kelompok yang lebih luas, termasuk keluarga, komunitas lokal, dan kelompok rentan. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemetaan risiko, pemantauan lingkungan, penyebaran informasi, dan pelaksanaan latihan evakuasi.
Kesiapsiagaan juga perlu didukung sistem informasi dan peringatan dini yang mudah dipahami serta menjangkau masyarakat secara cepat. Informasi dari instansi berwenang harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi aktual, bukan kabar yang belum terverifikasi. Pemerintah daerah, BPBD, satuan pendidikan, dan pengelola fasilitas publik perlu memperkuat koordinasi agar informasi ancaman segera diikuti tindakan yang sesuai.
Penguatan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi membutuhkan kesinambungan antara edukasi, latihan, kesiapan infrastruktur, peringatan dini, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu mendorong evaluasi berkala terhadap kesiapan fasilitas umum dan sekolah, sekaligus memastikan kelompok rentan memperoleh informasi serta bantuan evakuasi. Masyarakat juga perlu membangun kebiasaan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan melaporkan kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko banjir maupun longsor.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan pembelajaran kebencanaan sejak dini, Indonesia diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih tangguh, mengurangi potensi korban jiwa, dan meminimalkan dampak bencana. Kesiapsiagaan bukan sekadar respons ketika ancaman muncul, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan kehidupan.
)*Pengamat Kebijakan Publik
