Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Berkualitas melalui Sekolah Rakyat - Kata Papua

Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Berkualitas melalui Sekolah Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota hingga pelosok desa, sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar setiap kota dan kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa arahan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden yang harus direalisasikan secara bertahap. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema pembangunan berkelanjutan guna memastikan program ini dapat menjangkau seluruh daerah.

“Presiden meminta setiap kota dan kabupaten minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Ini adalah perintah yang harus dilaksanakan, tinggal menyesuaikan dengan tahapan pembangunan yang berjalan,” ujarnya.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat telah memasuki tahap kedua yang mencakup 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026, menggantikan fasilitas rintisan yang telah digunakan sejak pertengahan 2025.

Pemerintah juga membuka peluang bagi daerah yang belum terakomodasi pada tahap kedua untuk masuk dalam tahap pembangunan berikutnya, dengan catatan kesiapan administrasi dan legalitas lahan telah terpenuhi.

Agus menjelaskan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan lahan yang telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah agar proses pembangunan dapat segera dilakukan.

“Jika suatu daerah belum masuk tahap kedua, masih ada peluang di tahap ketiga, selama persyaratan lahan sudah jelas dan siap dibangun,” katanya.

Program ini juga sejalan dengan target besar pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Melalui akses pendidikan yang lebih merata, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan. Agus menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga di bawah 2 persen pada tahun 2029.

“Program-program prioritas seperti Sekolah Rakyat harus dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk mencapai target pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Dengan cakupan yang semakin luas dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri. Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memacu masuknya investasi di sektor hilirisasi pertambangan, perkebunan, dan energi terbarukan yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menghasilkan devisa ekspor baru bagi negara. Peningkatan fasilitas perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital (Online Single Submission) dan jaminan kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi para investor untuk merealisasikan komitmen investasinya, sehingga arus modal masuk tidak hanya bertumpu pada pasar keuangan yang sensitif, melainkan pada sektor riil yang menciptakan lapangan kerja. Selain itu, percepatan fasilitasi investasi hilirisasi di luar Pulau Jawa terus diperluas guna mendorong pemerataan struktur pertumbuhan ekonomi antardaerah. Penguatan rantai pasok lokal yang menghubungkan industri skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah menjamin bahwa dampak ekonomi dari masuknya modal asing dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Langkah pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan Rupiah merupakan manifestasi nyata dari