Pemerintah Persiapkan Pemerataan Infrastruktur di Papua

Pemerintah Persiapkan Pemerataan Infrastruktur di Papua

Oleh : Bryan Pianus

Pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis guna memajukan wilayah Bumi Cenderawasih dan pembangunan di Papua merupakan wujud dari upaya pembangunan secara indonesiasentris, di mana tanah Papua menjadi prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua.

Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara (PLBN). Pembangunan infrastruktur tersebut tentu saja berguna untuk kemajuan Papua guna mendekatkan masyarakat terhadap fasilitas umum.

Presiden Jokowi juga telah memberikan instruksi kepada jajaranya untuk membenahi dua infrastruktur yaitu membangun gudang logistik dan memperpanjang landasan pesawat untuk memudahkan pasokan bahan pangan guna mengatasi kasus kekeringan dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Pada kesempatan sebelumnya, staf khusus Presiden yang juga merupakan putra asli Papua asal wilayah adat Saireri, Billy Mambrasar memberikan tanggapan secara tegas kepada orang-orang yang meragukan komitmen pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi dalam upaya membangun infrastruktur di Papua.

Billy menuturkan bahwa selama masa pemerintahannya pula, Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua. Untuk pembangunan infrastruktur fisik misalnya, pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif sehingga mempermudah akses transportasi untuk masyarakat di Papua, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional.
Selain infrastruktur, Jokowi juga menerapkan kebijakan seperti “BBM Satu Harga”, sebagai wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Karena sebelumnya dinilai terdapat perbedaan harga BBM antara di Papua dan di luar Papua, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah dalam mengimplementasikan program BBM Satu Harga. Serta Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Presiden Jokowi adalah serat optik Palapa Ring.
Keberadaan infrastruktur ini tentunya memperlancar sistem logistik Nasional. Sehingga dapat mempermudah akses antar Papua dan Luar Papua. Kemudahan akses ini tentu saja akan mempermudah sekaligus menekan ongkos transportasi sehingga harga barang bisa ditekan.
Selain itu, Pemerintah juga mempersiapkan Papua Tengah untuk dapat membangun ketahanan pangan melalui komoditas umbi-umbian dan intervensi teknologi tepat guna. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan melakukan transfer teknologi tepat guna untuk lebih meningkatkan nilai tambah lokal utamanya umbi-umbian.
Menko Muhadjir menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan adanya intervensi teknologi tepat guna sebagai solusi jangka panjang agar produksi umbi-umbian di Papua Tengah sebagai makanan pokok masyarakat dapat disimpan atau dijadikan stok. Apalagi kelaparan yang terjadi di Papua Tengah telah menyebabkan enam warga meninggal dunia disebabkan oleh ketahanan pangan yang terganggu.
Cuaca ekstrem yang berdampak pada kekeringan dan suhu yang sangat dingin di wilayah tersebut menyebabkan tanaman pangan rusak dan gagal panen. Guna mencari solusi atas permasalahan tersebut, Menko Muhadjir telah meminta Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta dan Rektor IPB untuk bisa menentukan teknologi tepat guna yang bisa diterapkan untuk ketahanan pangan di Papua Tengah, serta varietas umbi yang dapat ditanam dan tahan musim anomali.
Selain transfer teknologi, solusi jangka menengah yang dipersiapkan pemerintah dalam mengatasi kelaparan adalah dengan cara membangun infrastruktur penunjang berupa Gudang Penyimpanan makanan di Distrik Agandume. Selain itu pemerintah juga akan memperpanjang landasan pacu Bandara Agandume agar pesawat besar dapat mendarat dan mempermudah penyaluran bantuan logistik.
Pembangunan Gudang Logistik ini tentu saja sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan di tiga distrik Wilayah Kabupaten Puncak akibat cuaca ekstrem. Nantinya gudang logistik tersebut akan diisi umbi-umbian yang menjadi makanan pokok masyarakat Papua.
Pemerintah juga berkomitmen untuk membuka akses transportasi darat hingga sampai di wilayah perbatasan Papua. Salah satunya pembangunan jalan perbatasan Papua. Pembangunan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengatakan jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pembangunan tersebut adalah sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Pembangunan infrastruktur di Papua sangatlah penting untuk terus diupayakan, karena infrastruktur yang baik akan berdampak pula pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Manad