Pemerintah Sampaikan Kedaulatan Pangan Akhir 2025
Oleh : Alga Setiawan
Pemerintah menyampaikan target kedaulatan pangan pada akhir 2025 sebagai komitmen untuk memastikan setiap rumah tangga Indonesia mampu mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi tanpa bergantung berlebihan pada impor. Kedaulatan pangan bukan sekadar swasembada satu komoditas, melainkan kemampuan mengatur sistem pangan dari hulu ke hilir berdasarkan potensi wilayah, budaya konsumsi, dan daya saing petani, nelayan, dan peternak. Dengan pendekatan ini, negara menempatkan produsen pangan lokal sebagai aktor utama, sementara kebijakan publik diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Upaya menuju kedaulatan pangan ditegaskan melalui penguatan produksi di tingkat hulu. Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian lewat perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, dan pemanfaatan teknologi budidaya yang ramah lingkungan. Di sisi lain, distribusi pupuk diarahkan lebih tepat sasaran, dengan pendataan petani yang diperbarui dan mekanisme penyaluran yang transparan. Pengendalian alih fungsi lahan dan perlindungan kawasan pangan strategis juga menjadi fokus, agar lahan subur tidak semakin berkurang. Strategi ini diharapkan menjaga kontinuitas produksi dan menekan volatilitas harga di tingkat konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan kedaulatan pangan menjadi prioritas pemerintah saat ini agar impor dapat ditekan. Pihaknya mengapresiasi Polri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah atas sinergi yang konsisten dalam mendampingi petani, memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi. Ia menegaskan langkah konkret meliputi penataan tata niaga, penguatan cadangan pangan, serta perluasan akses pembiayaan agar produksi petani meningkat dan harga tetap stabil. Pemerintah juga mendorong digitalisasi rantai pasok dari hulu ke hilir agar distribusi lebih efisien dan transparan hingga tingkat desa.
Diketahui, diversifikasi menjadi pilar penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Pemerintah mendorong pangan lokal seperti sagu, jagung, sorgum, umbi-umbian, dan komoditas hortikultura untuk memperkaya pilihan sumber karbohidrat, protein, dan mikronutrien. Program edukasi gizi di sekolah dan komunitas diperkuat agar pola konsumsi masyarakat semakin beragam dan seimbang. Di saat yang sama, pengembangan budidaya ikan air tawar, perikanan pesisir, serta peternakan rakyat terus didorong dengan standar biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sehingga sumber protein hewani lebih merata dan terjangkau di berbagai daerah.
Penguatan cadangan dan tata niaga pangan menjadi langkah kunci menjaga stabilitas harga. Pemerintah menata ulang peran lembaga logistik dan cadangan pangan pemerintah untuk melakukan penyerapan pada saat panen raya dan melakukan intervensi ketika pasokan menipis. Gudang, lumbung pangan desa, dan sentra logistik dingin didorong untuk memperkecil susut pascapanen. Perbaikan sistem data pasokan-permintaan dilakukan agar kebijakan impor bersifat pelengkap, terukur, dan tidak mematikan harga petani. Dengan informasi yang lebih presisi, pemerintah dapat mengantisipasi gejolak harga sebelum berdampak luas pada daya beli masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi mengatakan hilirisasi pangan lokal perlu diperkuat agar nilai tambah terjadi di dalam negeri. Pelaku UMKM didorong mengolah hasil pertanian menjadi produk siap konsumsi, sehat, dan tahan simpan, sekaligus memperluas pasar melalui e-commerce dan jaringan ritel modern. Standarisasi mutu, sertifikasi keamanan pangan, dan pelatihan pengemasan menjadi bagian dari pendampingan. Ketika rantai pasok lebih efisien dan produk lokal bersaing dari sisi kualitas, konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan yang terjangkau. Pada gilirannya, kesejahteraan produsen meningkat dan ketahanan pangan menjadi lebih kokoh.
Transformasi digital menjadi penopang akselerasi. Pendataan lahan, produksi, dan distribusi terintegrasi dalam satu peta komando yang memudahkan pengambilan keputusan. Platform digital memfasilitasi akses permodalan, asuransi pertanian, dan pembelian sarana produksi dengan jejak transaksi yang jelas. Aplikasi pemasaran memungkinkan petani bernegosiasi harga lebih adil dan terhubung langsung dengan pembeli besar, koperasi, atau industri pengolahan. Dengan keterbukaan data dan arus informasi yang cepat, rantai pasok menjadi lebih responsif terhadap perubahan cuaca, gangguan logistik, atau lonjakan permintaan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengatakan kebijakan perlindungan sosial di sektor pangan turut diperkuat agar kelompok rentan tidak tertinggal. Program bantuan pangan, dukungan gizi bagi ibu hamil, balita, dan pelajar, serta intervensi harga untuk komoditas tertentu diselaraskan dengan kebijakan produksi. Pendekatan ini memastikan akses gizi tetap terjaga, sekaligus memberi sinyal pasar yang mendorong produksi berkelanjutan. Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dioptimalkan agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan dari pusat hingga desa.
Pada tataran lokal, kedaulatan pangan diwujudkan melalui korporatisasi petani, penguatan koperasi, dan kemitraan yang adil dengan industri. Setiap daerah didorong memetakan komoditas unggulan, mengembangkan klaster pangan, dan memperbaiki konektivitas jalan produksi ke pasar. Pendekatan berbasis wilayah ini memberi ruang inovasi, dari pertanian presisi, irigasi hemat air, hingga pemanfaatan energi terbarukan untuk pengolahan. Ketika ekosistem lokal tumbuh, kedaulatan pangan tidak lagi sekadar target nasional, tetapi menjadi gerakan bersama yang hidup di komunitas.
Kedaulatan pangan pada akhir 2025 adalah target yang membutuhkan disiplin eksekusi dan partisipasi luas. Pemerintah menempatkan kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang, menjaga stabilitas harga tanpa melemahkan insentif produksi. Dengan produksi yang meningkat, distribusi yang efisien, cadangan yang kuat, dan pasar yang sehat, kedaulatan pangan menjadi fondasi ekonomi yang tahan gejolak. Lebih dari itu, kedaulatan pangan adalah wujud kemandirian bangsa: kita mengatur pangan kita sendiri, memberi nilai pada kerja petani, nelayan, dan peternak, serta memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berdaya.
)* Profesional Managemen Ketahanan Pangan
