Pemerintah Siapkan KDKMP sebagai Mitra Penyaluran KUR dan Barang Bersubsidi
*JAKARTA* – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi desa. Selain diproyeksikan menjadi infrastruktur penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi, KDKMP juga disiapkan sebagai mitra strategis perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema channeling guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di wilayah pedesaan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDKMP akan menjadi simpul layanan yang mengintegrasikan berbagai program pemerintah sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan dan layanan ekonomi secara lebih mudah dan merata.
“Seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Dan penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di KDKMP,” ujar Ferry.
Selain menjadi mitra penyaluran KUR, KDKMP juga akan melayani skema pembiayaan Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program tersebut ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan.
Ferry menjelaskan, pemerintah juga akan mengembangkan KDKMP sebagai outlet layanan jasa perbankan, terutama bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok desa sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar penyaluran berbagai komoditas bersubsidi melalui jaringan KDKMP. Komoditas tersebut meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, hingga beras.
“Dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi,” kata Ferry.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa KDKMP akan menjadi infrastruktur utama pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial maupun barang-barang bersubsidi agar distribusinya lebih tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, selain menjalankan fungsi distribusi, KDKMP juga akan berperan sebagai offtaker hasil panen petani. “Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan menjalankan fungsi distribusi sekaligus pembeli hasil produksi gabah, beras, dan jagung apabila harga komoditas tersebut turun di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan KDKMP juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, keputusan pemerintah menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai jalur resmi distribusi barang bersubsidi akan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi koperasi. “Telah diputuskan di rapat kabinet, bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu,” ujar Purbaya.
Ia optimistis model tersebut akan memperkuat keberlanjutan operasional koperasi. “Sehingga penghasilan dipastikan akan bersumber dari barang bersubsidi. Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal tidak dikorupsi harusnya sih aman,” katanya.
Pemerintah juga memastikan dukungan pembiayaan bagi pengembangan KDKMP melalui skema pendanaan yang melibatkan Himbara, disertai penguatan tata kelola, pelatihan sumber daya manusia, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Dengan sinergi tersebut, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi pusat layanan ekonomi desa yang memperkuat akses pembiayaan, menjaga kelancaran distribusi barang bersubsidi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(*/rls)
