Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemilu Damai Wujud Demokrasi yang Berpijak pada Keberagaman Masyarakat - Kata Papua

Pemilu Damai Wujud Demokrasi yang Berpijak pada Keberagaman Masyarakat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Maya Naura Lingga

Pemilu 2024 wajib menjadi pemilu yang damai. Masyarakat harus menyadari bahwa pemilu damai adalah wujud demokrasi, yang berpijak pada keberagaman masyarakat. Indonesia terdiri dari banyak suku dan keyakinan yang berbeda-beda. Keberagaman ini tak perlu dipertentangkan.

Seluruh rakyat tetap menjaga perdamaian saat pemilu dan tak mempermasalahkan keberagaman.

Pemilu 2024 diprediksi berlangsung dengan seru karena calon-calon presidennya baru dan diharap membawa banyak perubahan positif di Indonesia. Sebelum pemilu tentu ada masa kampanye untuk memperkenalkan dan mempromosikan calon presiden dan calon legislatif.

Masyarakat berharap kampanye berjalan secara tertib dan damai tanpa ada potensi kerusuhan antar pendukung.
Masyarakat dihimbau untuk mewujudkan pemilu damai agar ajang 5 tahun sekali ini berlangsung dengan lancar. Politisi Susanto Dwi Antoro menyatakan bahwa proses pemilihan umum 2024 diharapkan jadi bagian kontestasi demokrasi yang berpijak pada keberagaman masyarakat.

Ada tiga harapan penting dalam pelaksanaan pemilu tahun depan yaitu berjalan damai sesuai aturan, semua pihak bergotong royong sukseskan pemilu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat serta yang ketiga memenuhi keterwakilan aspirasi rakyat sehingga hasilnya mensejahterakan masyarakat dan masyarakat dapat berdaulat.
Susanto berharap, Pemilu 2024 menjadi momen demokrasi yang berpijak pada keberagamaan masyarakat. Keberagaman dalam satu wadah yang bernama bhinneka tunggal ika, yakni persatuan. Mari jalankan prosesnya dengan semangat penuh nilai kebangsaan yaitu sesuai Pancasila untuk keberlanjutan NKRI
Dalam artian, Indonesia adalah negara demokrasi dan terdiri dari banyak perbedaan dan keberagaman. Sejak sebelum era kemerdekaan, ada banyak suku yang tergabung dalam satu negara. Pemerintah juga mengakui 6 keyakinan yang ada di Indonesia.
Indonesia adalah negara demokrasi dan masyarakatnya ada dengan segala perbedaan suku dan keyakinan, dan seharusnya keberagaman ini tak pernah dipermasalahkan. Semua bersatu demi membangun negeri. Sejak era Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi, keberagaman terus ada dan masyarakat sudah menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang wajar.
Akan tetapi menjelang pemilu ada segelintir masyarakat yang mempermasalahkan perbedaan dan lupa bahwa Indonesia terdiri dari keberagaman rakyatnya. Ketika ada perbedaan pilihan partai politik atau calon presiden, maka terjadi permusuhan sengit dan memicu peperangan, terutama di dunia maya.
Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena ada banyak netizen Indonesia yang hate speech dan menggunakan media sosial seenaknya sendiri. Ditambah lagi muncul provokator yang memanas-manasi dunia maya dan sengaja membuat black campaign untuk menyerang capres tertentu. Rakyat Indonesia diminta untuk meninggalkan permusuhan di dunia maya dan tetap tenang, serta menjaga pemilu damai.
Masyarakat diharap untuk berdamai dan tidak terpengaruh oleh provokator, yang mempertanyakan suku asli dari capres atau cawapres tersebut. Meski mereka berasal dari wilayah dan suku yang berbeda-beda tetapi jangan dipermasalahkan, karena sama-sama orang Indonesia. Demokrasi harus dijaga karena tiap orang bisa memilih capres yang berbeda.
Indonesia terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Sunda, Minang, hingga Melanesia. Keberagaman suku dan latar belakang adalah hal yang wajar karena sejak sebelum merdeka, sudah berikrar untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda. Persatuan Indonesia menjadi salah satu Sila dalam Pancasila dan menjadi kunci utama dalam mendamaikan masyarakat Indonesia.
Masyarakat perlu mengingat bahwa demokrasi Indonesia berdiri di atas semua perbedaan suku, keyakinan, dll. Oleh karena itu jangan terprovokasi oleh isu SARA yang sengaja diembuskan oleh provokator. Isu SARA bisa memicu permusuhan antar warga, mengacaukan pemilu, dan berpotensi menggagalkannya.
Contohnya ketika ada calon presiden yang dikenal sebagai warga keturunan, meski berstatus WNI. Ia bisa diserang oleh provokator dan membuat masyarakat tidak memilihnya. Jangan terpengaruh oleh isu SARA karena bisa membuat Pemilu 2024 kacau-balau.
Sementara itu, artis Olga Lidya menyatakan bahwa masyarakat harus saling berbuat baik dan terus menjaga kedamaian saat pemilu. Keberagaman suku dan keyakinan di masyarakat tidak boleh dipermasalahkan.
Olga Lidya melanjutkan, segala hal yang baik ada dalam agama. Jangan agama sampai digunakan untuk hal yang buruk, memecah belah, dan menebar kebencian. Agama justru mengajarkan umatnya tentang cinta kasih dan memuliakan Tuhan yang sangat baik kepada kita. Tuhan mengajarkan hal baik kepada kita dan menginginkan kita berbuat baik.
Dalam artian, Jangan sampai di tahun politik ini, agama digunakan untuk kepentingan pribadi, perorangan atau kepentingan politik. Sebab agama harus adem, damai, dan gembira. Mari beragama dengan gembira.
Politik tidak bisa dicampurkan dengan agama karena jalurnya berbeda dan UU-nya berbeda. Para calon legislasi dan tim suksesnya diharap memahami hal itu dan tidak sembarangan dalam memilih tempat kampanye. Mereka bisa memilih untuk kampanye di aula, pasar, lapangan, atau di media sosial.
Demokrasi Indonesia harus dijaga dan masyarakat harus ingat bahwa di negara demokrasi, perbedaan tak harus dipermasalahkan. Mereka wajib mewujudkan pemilu damai dan aman. Keberagaman masyarakat adalah sebuah realita dan tidak seharusnya menjadi sumber pertentangan.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata