Penguatan Koperasi Desa Jadi Strategi Pemerintah Bangun Desa Mandiri
Oleh: Rina Marlina
Pemerintah menempatkan penguatan koperasi desa sebagai strategi utama dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah konkret untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional berangkat dari penguatan ekonomi rakyat di tingkat paling dasar, yakni desa dan kelurahan.
Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen penting dalam kebijakan tersebut. Pemerintah tidak hanya mendorong pembentukan kelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur fisik agar koperasi mampu beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi desa yang kuat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian sekitar 30 ribu bangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih pada Mei hingga Juni sebelum memasuki tahap operasional. Pemerintah menilai penyelesaian infrastruktur menjadi prasyarat penting agar koperasi dapat langsung menjalankan fungsi ekonomi secara efektif.
Setelah bangunan fisik rampung, pemerintah merencanakan pengisian koperasi dengan berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat desa. Barang-barang seperti pupuk, kebutuhan pokok, hingga LPG tiga kilogram dipersiapkan untuk diperdagangkan melalui koperasi sebagai upaya mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah juga menegaskan peran koperasi desa sebagai penyerap hasil usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di lingkungan desa. Melalui skema ini, koperasi diharapkan menjadi offtaker yang mampu memberikan kepastian pasar bagi produk lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku UMKM desa.
Kebijakan penguatan koperasi desa diposisikan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang saling terhubung antar sektor. Pemerintah memastikan bahwa program yang dijalankan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan lain yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.
Perkembangan pembangunan fisik koperasi desa juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Hingga saat ini, ratusan bangunan Koperasi Desa Merah Putih telah selesai dibangun sepenuhnya, dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Sementara itu, pembangunan koperasi desa di luar Jawa masih terus dikejar. Pemerintah melalui berbagai mitra pelaksana mendorong percepatan agar kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat ditekan, sehingga manfaat koperasi desa dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam proses yang berjalan, puluhan ribu bangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih masih berada dalam tahap pembangunan. Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh unit tersebut pada April 2026 agar koperasi dapat segera dioptimalkan sebagai penggerak ekonomi desa.
Target pembangunan koperasi desa juga disesuaikan dengan kesiapan lahan dan dukungan masyarakat setempat. Pemerintah melihat antusiasme masyarakat desa sebagai modal sosial yang penting dalam mempercepat realisasi program, sekaligus memastikan keberlanjutan koperasi setelah beroperasi.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi menyiapkan penguatan model bisnis koperasi desa agar mampu berfungsi secara profesional. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai koperasi harus kembali menjadi sokoguru ekonomi rakyat melalui pendekatan usaha yang modern dan terukur.
Pemerintah menjadikan Toko Rakyat Serba Ada atau ToraSera sebagai contoh konkret penguatan koperasi desa. Kehadiran ToraSera di Kabupaten Kubu Raya diproyeksikan sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok sekaligus penggerak ekonomi desa berbasis koperasi dan UMKM.
Model ToraSera dipersiapkan untuk direplikasi secara nasional sebagai bagian dari program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menilai model ini mampu menjawab kebutuhan distribusi barang sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai agregator produk masyarakat.
Dalam kerangka nasional, pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga kini, puluhan ribu koperasi telah memiliki badan hukum, dan sebagian besar di antaranya sedang dalam tahap pembangunan fasilitas fisik.
Pemerintah menegaskan bahwa koperasi desa nantinya memiliki peran strategis dalam menjual kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, menyerap hasil produksi masyarakat, serta menyalurkan berbagai program bantuan agar tepat sasaran. Fungsi ganda ini dirancang untuk memperkuat posisi koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa.
Keuntungan dari aktivitas koperasi dipastikan kembali kepada masyarakat sebagai anggota. Pemerintah memandang mekanisme ini sebagai pembeda utama koperasi dengan badan usaha lain, karena manfaat ekonomi tidak mengalir keluar daerah, melainkan berputar di lingkungan desa itu sendiri.
Untuk memastikan keberhasilan program, Kementerian Koperasi menyiapkan pedoman bisnis dan studi kelayakan yang disusun berdasarkan pengalaman lapangan. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi daerah lain dalam mengembangkan koperasi desa yang sehat dan berdaya saing.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah optimistis penguatan koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
Melalui penguatan koperasi desa, pemerintah menegaskan komitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Desa diposisikan sebagai pusat pertumbuhan baru yang berperan strategis dalam mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
*) Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional
